DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Kampung Adat dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan kampung adat bertujuan a.l. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kampung Adat yang telah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diatur mengenai (1) kedudukan, tugas, dan wewenang kampung adat; (2) perubahan status kampung menjadi kampung adat; (3) pemerintah kampung adat; (4) badan musyawarah kampung adat; (5)keuangan kampung adat; (6)peraturan kampung adat; (7) kelompok masyarakat; (8) pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Kampung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bertujuan untuk merekognisi Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu pemerintahan formal, namun sampai saat ini baru sebatas mengubah nama Desa menjadi Kampung;
c.bahwa adanya pengakuan Desa Adat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ketidakpastian hukum tentang keberadaan Kampung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Kampung Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang .....…/2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); Dengan ........./3
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG KAMPUNG ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1.Gubernur ialah Gubernur Papua.
2.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4.Kampung Adat adalah Kampung yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota.
5.Pemerintah Kampung Adat adalah Penguasa Adat atau yang disebut dengan nama lain dan Kepala Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat.
6.Penguasa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin Masyarakat Hukum Adat dalam Kampung Adat yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengayom dan pelindung adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang memiliki asas manfaat.
7.Kepala Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah pejabat pemerintah Kampung Adat yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Kampung Adat dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8.Perangkat Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu Kepala Kampung Adat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kampung Adat.
9.Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu, mempunyai kesatuan penguasa dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
10.Badan Permusyawaratan Kampung Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan keterwakilan masyarakat yang ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Kampung Adat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung Adat yang dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung Adat. BAB ........./4

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Kampung Adat berasaskan :

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersamaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.demokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan;
l.pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Kampung Adat bertujuan :

a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kampung Adat yang telah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Kampung Adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Kampung Adat untuk pengembangan potensi dan Aset Kampung Adat guna kesejahteraan bersama; dan
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Kampung Adat guna mewujudkan masyarakat Kampung Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KAMPUNG ADAT

Pasal 4

(1)Kampung Adat berkedudukan sebagai unit pemerintahan terendah di bawah Kabupaten/Kota.
(2)Kampung Adat dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum adat. Pasal ......../5

Pasal 5

(1)Kampung Adat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.
(2)Kampung Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
1. a.melaksanakan urusan yang telah ada berdasarkan hak asal usul;
2. b.melaksanakan urusan berskala Kampung; dan
3. c.melaksanakan urusan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib disertai pembiayaan.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG MENJADI KAMPUNG ADAT

Pasal 6

(1)Kampung dapat ditetapkan menjadi Kampung Adat dengan memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
(2)Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, adanya :
1. a.wilayah adat;
2. b.perangkat norma hukum adat;
3. c.kesatuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan hak asal-usul;
4. d.struktur pemerintahan adat; dan
5. e.harta kekayaan dan/atau benda adat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim peneliti.
(3)Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur masyarakat, pemerintah daerah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 8

(1)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat data tentang :
1. a.nama, jumlah dan sebaran Masyarakat Hukum Adat; dan
2. b.nama dan jumlah Kampung dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
(2)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kampung menjadi Kampung Adat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kampung menjadi Kampung Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berdasarkan kriteria :
1. a.paling kurang 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jumlah penduduk di wilayah Kampung merupakan warga asli Masyarakat Hukum Adat;
2. b.paling kurang 70% (tujuh puluh perseratus) dari total jumlah penduduk di wilayah Kampung menjalankan norma hukum adat;
3. c.memiliki struktur pemerintahan adat; dan
4. d.memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat.
(2)Penetapan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pasal ......../6

Pasal 10

Tata cara penelitian dan penetapan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…