DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua ini di atur tentang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pelaksanaan Pemungutan LLPADYS dilakukan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas : a. kepastian hukum; b. kepentingan umum; dan c. kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat menerima dan memungut LLPADYS. Objek LLPADYS terdiri atas : a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfataan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah; h. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak; l. pendapatan denda retribusi; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang ……/2
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi Dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH. BAB ……../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang selanjutnya disingkat LLPADYS adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah.
11.Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12.Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Pelaksanaan Pemungutan LLPADYS dilakukan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum; dan
c.kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. BAB ........./4

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah Provinsi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan atas obyek LLPADYS.
(2)Pelaksanaan pemungutan atas obyek LLPADYS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
1. a.mengoptimalkan penerimaan daerah atas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
2. b.meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah Provinsi ini meliputi :

a.objek dan subjek;
b.bentuk dan nilai pendapatan pada jenis LLPADYS;
c.penerimaan LLPADYS;
d.penagihan pada jenis LLPADYS;
e.pengelolaan LLPADYS;
f.sistem pengendalian internal;
g.pemberian insentif; dan
h.sanksi pidana.

BAB II

OBJEK DAN PAJAK

Pasal 5

(1)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat menerima dan memungut LLPADYS.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPKAD untuk pelaksanaan penerimaan dan pemungutan LLPADYS.
(3)Bentuk penerimaan dan pemungutan LLPADYS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang.

Pasal 6

Objek LLPADYS terdiri atas :

a.hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
b.hasil pemanfataan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
c.hasil kerja sama daerah;
d.jasa giro;
e.hasil pengelolaan dana bergulir;
f.pendapatan bunga;
g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
h.penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya yang merupakan pendapatan daerah;
i.penerimaan ........./5
i.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k.pendapatan denda pajak;
l.pendapatan denda retribusi;
m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n.pendapatan dari pengembalian;
o.pendapatan dari BLUD; dan
p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi barang bergerak dan tidak bergerak yang secara ekonomis maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Provinsi, berupa :
1. a.hasil penjualan tanah;
2. b.hasil penjualan peralatan dan mesin;
3. c.hasil penjualan gedung dan bangunan;
4. d.hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
5. e.hasil penjualan aset lainnya.
(2)Penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah;
2. b.untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
3. c.secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah bila dijual; dan/atau
4. d.sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil pemanfataan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.sewa;
2. b.pinjam pakai;
3. c.kerja sama pemanfaatan;
4. d.bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
5. e.kerja sama penyediaan infrastruktur.
(4)Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kerjasama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
(5)Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. a.jasa giro kas daerah;
2. b.jasa giro pemegang kas; dan
3. c.jasa giro dana cadangan.
(6)Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi pendapatan dari Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
(7)Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi semua penempatan uang Pemerintah Daerah pada bank yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
(8)Penerimaan ........../6
(8)Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
1. a.kerugian uang daerah; dan
2. b.kerugian barang daerah.
(9)Penerimaan Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
1. a.penerimaan komisi dari penempatan dana atau penyimpanan uang daerah; dan
2. b.penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh rekanan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Provinsi dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
(10)Penerimaan Keuntungan Dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, adalah laba atas selisih kurs yang disebabkan oleh fluktuasi kurs.
(11)Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, antara lain :
1. a.bidang pendidikan;
2. b.bidang kesehatan;
3. c.bidang pekerjaan umum;
4. d.bidang perumahan rakyat;
5. e.bidang penataan ruang;
6. f.bidang perencanaan pembangunan;
7. g.bidang perhubungan;
8. h.bidang lingkungan hidup; dan
9. i.bidang pertanahan.
(12)Pendapatan denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, antara lain :
1. a.pendapatan denda pajak kendaraan bermotor;
2. b.pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor;
3. c.pendapatan denda pajak air permukaan; dan
4. d.pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
(13)Pendapatan denda retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, meliputi :
1. a.pendapatan denda retribusi jasa umum;
2. b.pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
3. c.pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
(14)Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, yaitu hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan.
(15)Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, antara lain :
1. a.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran asuransi kesehatan;
2. b.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
3. c.pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
4. d.pendapatan dari pengembalian kelebihan uang muka; dan
5. e.pendapatan dari pengembalian bendahara pengeluaran.
(16)Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, meliputi surplus pendapatan BLUD Provinsi.
(17)Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, antara lain, pendapatan dari :
1. a.fasilitas sosial dan fasilitas umum;
2. b.pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
3. c.pendapatan dari angsuran/cicilan.
(18)Pendapatan ……../7
(18)Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Subjek LLPADYS adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III

NILAI PENDAPATAN

Pasal 9

(1)Setiap penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melalui pelelangan atau penjualan tanpa lelang harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh pejabat penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Nilai pendapatan dari penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.besaran harga terjualnya barang yang ditetapkan pejabat lelang dalam proses pelelangan;
2. b.besaran harga dijualnya barang atas persetujuan Gubernur yang penjualannya tidak melalui pelelangan, disebabkan:
  1. 1.tidak ada peminat pada proses pelelangan awal; dan
  2. 2.tidak ada peminat pada proses lelang ulang dengan telah dilakukan penilaian ulang untuk penyesuaian.
3. c.besaran harga terjualnya barang melalui penjualan tanpa lelang untuk jenis barang berupa rumah dinas golongan III dan kendaraan perorangan dinas yang diklasifikasikan sebagai barang bersifat khusus dengan penentuan harganya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. d.besaran harga terjualnya barang lainnya melalui penjualan tanpa lelang dengan nilai harga yang ditetapkan oleh Gubernur untuk jenis barang :
  1. 1.tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
  2. 2.tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah;
  3. 3.selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure);
  4. 4.bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain/pemilik tanah tersebut;
  5. 5.hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali; atau
  6. 6.selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 10

(1)Nilai pendapatan dari hasil pemanfataan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berdasarkan :
1. a.hasil penilaian atas pemanfaatan barang milik daerah;
2. b.nilai yang dihasilkan dari mitra pemanfaatan, meliputi :
  1. 1.pembayaran pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan yang perhitungannya dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur; dan
  2. 2.perolehan bangunan setelah digunakan oleh mitra pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kepada Pemerintah Provinsi.
(2)Nilai ………/8
(2)Nilai yang dihasilkan dari mitra pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.hasil penilaian atas pemanfaatan barang milik daerah; dan
2. b.perolehan bangunan setelah digunakan oleh mitra pemanfaatan sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan dan penyerahan kepada Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…