Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014,
Memuat teks peraturan…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp10.489.109.379.000,00 bertambah sejumlah Rp313.351.835.000,00 sehingga menjadi Rp10.802.461.214.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah a. Semula Rp10.489.109.379.000,00 b. Bertambah Rp 313.351.835.000,00 Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp10.802.461.214.000,00 2. Belanja Daerah a. Semula Rp11.205.078.379.000,00 b. Bertambah Rp 315.585.699.000,00 Jumlah belanja setelah Perubahan Rp11.520.664.078.000,00 Defisit setelah Perubahan (Rp718.202.864.000,00) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) Semula Rp825.969.000.000,00 2) Bertambah Rp 7.233.864.000,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp833.202.864.000,00 b. Pengeluaran 1) Semula Rp110.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp115.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp718.202.864.000,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,00
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp762.150.888.000,00 2) Bertambah Rp165.102.803.000,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp927.253.691.000,00 b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp2.604.847.531.000,00 2) Bertambah Rp 148.249.032.000,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp2.753.096.563.000,00 c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp7.122.110.960.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp7.122.110.960.000,00 (2) Pendapatan..../7 (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak daerah 1) Semula Rp597.341.988.000,00 2) Berkurang (Rp 4.521.611.000,00) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp592.820.377.000,00 b. Retribusi daerah 1) Semula Rp50.369.092.000,00 2) Bertambah Rp 3.495.845.000,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp53.864.937.000,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp27.929.962.000,00 2) Bertambah Rp 4.986.972.000,00 Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp32.916.934.000,00 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp 86.509.846.000,00 2) Bertambah Rp161.141.597.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp247.651.443.000,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana bagi hasil 1) Semula Rp493.139.550.000,00 2) Bertambah Rp148.249.032.000,00 Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp641.388.582.000,00 b. Dana alokasi umum 1) Semula Rp1.991.202.341.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp1.991.202.341.000,00 c. Dana alokasi khusus 1) Semula Rp120.505.640.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp120.505.640.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana penyesuaian 1) Semula Rp345.040.400.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan Rp345.040.400.000,00 b. Dana otonomi khusus 1) Semula Rp4.777.070.560.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah dana penyesuaian dan dana otonomi khusus setelah Perubahan Rp4.777.070.560.000,00 c. Dana tambahan infrastruktur 1) Semula Rp2.000.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah Perubahan Rp2.000.000.000.000,00 Pasal 3 ......../8
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1) Semula Rp6.783.511.608.690,00 2) Bertambah Rp 59.228.270.925,00 Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp6.842.739.879.615,00 b. Belanja langsung 1) Semula Rp4.421.566.770.310,00 2) Bertambah Rp 256.357.428.075,00 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp4.677.924.198.385,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a - terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp880.473.203.990,00 2) Berkurang Rp 18.175.529.170,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp898.648.733.160,00 b. Belanja hibah 1) Semula Rp841.468.959.000,00 2) Bertambah Rp 22.015.886.706,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp863.484.845.706,00 c. Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp202.227.272.800,00 2) Berkurang (Rp 45.000.000.885,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp157.227.271.915,00 d. Belanja bagi hasil 1) Semula Rp267.343.418.000,00 2) Bertambah Rp 13.488.033.934,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp280.831.451.934,00 e. Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp4.541.898.754.900,00 2) Bertambah Rp 70.944.122.000,00 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp4.612.842.876.900,00 f. Belanja tidak terduga 1) Semula Rp50.100.000.000,00 2) Berkurang (Rp20.395.300.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp29.704.700.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai 1) Semula Rp167.654.046.200,00 2) Bertambah Rp 50.618.965.000,00 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp218.273.011.200,00 b. Belanja ........./9 b. Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp1.978.658.385.880,00 2) Bertambah Rp 210.855.263.435,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp2.189.513.649.315,00 c. Belanja modal 1) Semula Rp2.275.254.338.230,00 2) Berkurang (Rp 5.116.800.360,00) Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp2.270.137.537.870,00
(1) Pembiayaan Daerah sebagiamana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan 1) Semula Rp825.969.000.000,00 2) Bertambah Rp 7.233.864.000,00 Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp833.202.864.000,00 b. Pengeluaran 1) Semula Rp110.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp115.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp825.969.000.000,00 2) Bertambah Rp 7.233.864.000,00 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp833.202.864.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari - jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal pada PT.Bank Papua 1) Semula Rp90.000.000.000,00 2) Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00 Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp90.000.000.000,00 b. Penyertaan modal pada Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) 1) Semula Rp20.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 5.000.000.000,00 Jumlah penyertaan modal setelah Perubahan Rp25.000.000.000,00
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; c. Lampiran III ......./10 c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara; f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini; i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 26 September 201415 September 2014 8 Juli 2013 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 29 September 2014 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2014
Membuka PDF…