DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang kepegawaian daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai prinsip, tujuan, ruang lingkup, perencanaan kebutuhan pegawai daerah, perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK, penerimaan PNS dan PPPK, dan pengembangan kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Papua memerlukan kebijakan kepegawaian untuk menjawab permasalahan khusus melalui pemenuhan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas orang asli Papua di bidang kepegawaian;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu mengatur kebijakan kepegawaian sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Kepegawaian Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ........./2 Koreksi Akhir Biro Setelah Mendapat Masukan Dari BKD 23-10-2017
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG KEPEGAWAIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1.Gubernur ialah Gubernur Provinsi Papua.
2.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.
5.Badan ........./3
5.Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian di lingkungan Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur di bidang kepegawaian selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
6.Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun, ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
7.Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di wilayah Provinsi Papua yang bertugas melakukan pelayanan publik di bidang tertentu.
8.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tertentu di bidang pelayanan publik berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjalankan tugas tertentu di bidang pelayanan publik berdasarkan perjanjian kerja dengan pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
11.Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Daerah dan pembinaan manajemen pegawai daerah pada SKPD.
12.Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat IPDN adalah lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
13.Tugas Belajar adalah penugasan PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjut sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah di dalam maupun di luar negeri atas pembiayaan Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas jabatannya.
14.Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikut jenjang pendidikan lanjut atas inisiatif dan pembiayaan sendiri dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Kepegawaian Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.perlindungan hak dasar;
b.pemberdayaan;
c.keberpihakan; dan
d.keterbukaan. BAB ......../4

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan kepegawaian daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan sumberdaya manusia, khususnya orang asli Papua di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Papua sebagai pelaksanaan kebijakan afirmasi.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan kepegawaian daerah, meliputi:

a.perencanaan kebutuhan;
b.penerimaan; dan
c.pengembangan kepegawaian.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DAERAH

Pasal 5

Perencanaan kebutuhan pegawai daerah, meliputi :

a.perencanaan kebutuhan PNS; dan
b.perencanaan kebutuhan PPPK.

Pasal 6

(1)Perencanaan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan perencanaan kebutuhan pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan memiliki nomor induk pegawai.
(2)Perencanaan kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan perencanaan kebutuhan pegawai yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 7

PNS dan PPPK berkedudukan sebagai unsur aparatur daerah di Provinsi Papua.

Pasal 8

(1)SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(2)Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan yang dihadapi, ketersediaan sumber daya manusia dan prioritas kebutuhan.
(3)Jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK SKPD. Pasal ......../5

Pasal 9

(1)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diajukan oleh masing-masing SKPD kepada BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
(2)BKD melakukan verifikasi dan telaahan terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil verifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihimpun dan disusun dalam satu kesatuan dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK.

Pasal 10

Dokumen perencanaan kebutuhan PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukanBKD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan diajukan BKD Provinsi kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001