DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum perusahan daerah Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda) dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Adapun perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan status badan hukum perseroan. Modal dasar perseroda ini berjumlah Rp5.114.000.000,-, dimana tambahan modal dari pemerintah daerah sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar Rp4.925.000.000,00. Diatur pula mengenai bidang usaha, saham-saham, RUPS, Komisaris, direksi, kepegawaian, dan kekayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, efektif, efisien dan produktif, terutama berkenaan dengan kompetensi permodalan dan peningkatan daya saing, maka perlu ditingkatkan bentuk badan hukum PD Irian Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti Papua (Perseroda);
c.bahwa berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah sehingga PD. Irian Bhakti perlu disesuaikan bentuk badan hukum menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda);
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Irian Bhakti Menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang ....../2 PB HASIL FASILITASI
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Tahun 1986 Seri D Nomor 166);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan ......../3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI MENJADI PERSEROAN TERBATAS IRIAN BHAKTI PAPUA (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
5.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
6.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Irian Bhakti yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986.
7.Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda).
8.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi.
9.Rapat Umum Pemegang Sagam, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10.Komisaris PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), yang selanjutnya disebut Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
11.Direksi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Akta Pendirian adalah Akta Perubahan Badan Hukum PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) berikut perubahannya.
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Tahun takwim meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
16.Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. BAB ……../4

Pasal 2

Perubahan Badan Hukum PD Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti Papua (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan status badan hukum perseroan.

Pasal 3

Perubahan badan hukum PD Irian Bhakti menjadi Perseroan Terbatas Irian Bhakti Papua (Perseroda) bertujuan untuk :

a.meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
b.meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan Daerah;
c.memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan Daerah;
d.menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
e.mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

PERUBAHAN BADAN HUKUM

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, badan hukum PD. Irian Bhakti, yang didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Irian Bhakti diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Irian Bhakti, yang selanjutnya disebut PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
(2)Perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
(3)Akta perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat anggaran dasar, pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), serta keterangan lain yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum.
(4)Dalam rangka perubahan badan hukum PD. Irian Bhakti menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta perubahan PD. Irian Bhakti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan badan hukum dan nama Perseroan dilakukan dengan ketentuan :

a.hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha PD. Irian Bhakti termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda);
b.Pegawai PD. Irian Bhakti menjadi pegawai PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) dan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan; dan
c.Anggota Direksi PD. Irian Bhakti menjadi anggota Direksi PT Irian Bhakti Papua (Perseroda) sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB ....../5

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

(1)Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), nama perusahaan daerah berubah menjadi PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda).
(2)Kantor pusat PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) berkedudukan di Jayapura dan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan, dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang nama dan tempat kedudukan kantor cabang PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan perubahan badan hukum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

BIDANG USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda), tetap melaksanakan usaha yang selama ini dilaksanakan oleh PD Irian Bhakti.
(2)Pengelolaan dan Manajemen PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Aktivitas kegiatan usaha PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) di bidang ekspor, impor, leveransir, kontraktor, farmasi, apotik, percetakan, bahan dan perlengkapan bangunan, distributor barang dan jasa penunjang lainnya.

BAB V

MODAL

Pasal 8

(1)Modal dasar Perusahaan Daerah saat ini berjumlah Rp.5.114.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat Belas Juta Rupiah) yang sebelumnya Rp.189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(2)Tambahan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.4.925.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
(3)Jumlah keseluruhan modal yang sudah disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.114.000.000,- (Lima Milyar Seratus Empat Belas Juta Rupiah).
(4)Penyertaan modal dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan didahului Analisa investasi.
(5)Penambahan modal untuk PT. Irian Bhakti Papua akan ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 9

(1)Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk pertama kali saham PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

BAB VI

SAHAM-SAHAM

Pasal 10

(1)Saham yang dikeluarkan oleh PT. Irian Bhakti Papua (Perseroda) yaitu saham atas nama.
(2)Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
(3)Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dalam RUPS. BAB ......../6

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…