DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang perubahan atas Perda Provinsi Papua No. 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua, yaitu mengubah satu pasal dan satu ayat, serta menambah satu ayat dan satu pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua, berdasarkan evaluasi atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua, disimpulkan bahwa penyimpanan dana cadangan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut tidak mendukung Undang-Undang Otonomi Khusus yang menginginkan percepatan penyelesaian semua kesenjangan di Provinsi Papua dan merekomendasikan kepada Gubernur, DPRP, TAPD dan PPKD agar memberikan komitmen kepada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Papua melalui penganggaran yang berpihak pada kebutuhan pokok masyarakat dengan cara mengubah atau mencabut Peraturan Daerah tersebut;
c.bahwa untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dalam rangka penyediaan dana yang cukup perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembentukan dana cadangan yang bersumber dari dana otonomi khusus dalam bentuk deposito dan giro agar dapat dipergunakan secara maksimal untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat khususnya orang asli Papua;
d.bahwa ........./2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan ......./3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor14);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA. Pasal ......./4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (5) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai untuk pertama kali dalam tahun anggaran 2006 telah disisihkan dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.36.000.0000.0000,00 (tiga puluh enam milyar rupiah).
(2)Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran 2007 telah disisihkan dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.164.000.000.000,00 (seratus enam puluh empat milyar rupiah).
(3)Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran 2008 telah disisihkan dari APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(4)Penyediaan dana untuk pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran 2009 disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
(5)Pembentukan dana cadangan selanjutnya akan disisihkan dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
(6)Penyesuaian besaran alokasi penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, dan diantara ketentuan ayat (2) dan ayat

(3)disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Penggunaan dana cadangan diwujudkan dalam bentuk kegiatan untuk mendukung prioritas program dibidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua secara berkesinambungan setiap tahun.
(2)Rencana ......../5
(2)Rencana penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana pendanaan kegiatan yang dibutuhkan berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
(2a)Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan menjadi dokumen yang dibahas bersama DPRP pada saat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.
(3)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai pogram dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.

3.Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam hal kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Papua cukup untuk mendukung program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka dana cadangan tidak digunakan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2014 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 24 Oktober 2014 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2014 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 3 TAHUN 2014 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMERITAH PROVINSI PAPUA I. UMUM Salah satu unsur penting dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah penyediaan dana yang memadai untuk melaksanakan amanat Undang-Undang dimaksud disektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Papua. Dana cadangan yang disisihkan dari dana otonomi khusus bagian Pemerintah Provinsi Papua. Dana cadangan dimaksud dapat dipergunakan apabila terdapat kesulitan atau keterbatasan penyediaan anggaran untuk membiayai prioritas-prioritas program dan kegiatan pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua. Dana cadangan tersebut dapat dipergunakan atau dicairkan setiap tahun anggaran dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur Papua. Program dan kegiatan yang mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana cadangan harus ditetapkan oleh Gubernur dan dibahas bersama dengan DPRP pada saat pembahasan APBD. Gubernur wajib menyapaikan laporan reaalisasi penggunaan dana cadangan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban setiap tahun anggaran. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 6A

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 2

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 6A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 6A

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2010