DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, maksud, dan tujuan, hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan, forum tanggung jawab sosial perusahaan, fasilitas tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan dan evaluasi, peran serta masyarakat, sanksi administratif, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wujud peran pelaku dunia usaha dalam bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermartabat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ........../2 Koreksi Biro 5 Maret 2018
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN. BAB ........./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6.Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
7.Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSP adalah Forum yang dibentuk oleh perusahaan untuk melaksanakan program TSP, yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
8.Perusahaan adalah perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah diwilayah Provinsi Papua.
9.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10.Peranserta Masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TSP.
11.Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
12.Fasilitas Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Fasilitas TSP adalah bentuk penghargaan dan/atau kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TSP.
13.Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan.
14.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang usaha mikro kecil dan menengah.
15.Cabang Perusahaan adalah perusahaan milik perusahaan induk baik sebagai kantor cabang kantor perwakilan yang membuka kantor diwilayah daerah Provinsi Papua.
16.Biaya Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan. BAB ..…../4

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :
1. a.asas;
2. b.program kerja;
3. c.mekanisme dan prosedur;
4. d.pembiayaan;
5. e.organisasi/forum;
6. f.pelaporan; dan
7. g.peran serta masyarakat.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya TSP untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan program TSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Pasal 4

Tujuan umum TSP yaitu untuk meningkatkan kwalitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Tujuan khusus TSP perusahaan, meliputi :

a.terwujudnya pedoman yang jelas tentang TSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TSP yang terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan dari pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya;
f.terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TSP; dan
g.terealisasinya apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta memberi kemudahan dalam pelayanan administrasi. Pasal ......../5

Pasal 6

Penyelenggaraan TSP diselenggarakan dengan asas :

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.keterpaduan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.kemandirian;
h.berwawasan lingkungan; dan
i.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 7

TSP di Provinsi Papua diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan berhak :

a.menetapkan program TSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan perencanaan pembangunan Provinsi Papua; dan
b.mendapatkan penghargaan dan/atau kemudahan dari pemerintah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TSP.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

a.menetapkan komitmen bahwa TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan menejemen maupun program pengembangan perusahaan didalam peraturan perusahaan dan /atau perjanjian kerja bersama;
b.menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial perusahaan dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Provinsi Papua dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.menyampaikan laporan alokasi besaran dana TSP sesuai dengan RKT kepada pemerintah daerah.

Pasal 10

(1)TSP dilaksanakan oleh Perusahaan yang berbadan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai perusahaan pusat/induk atau cabang perusahaan yang beroperasi diwilayah Provinsi Papua.
(3)Perusahaan pelaksana TSP ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan milik Negara/daerah atau perusahaan milik swasta. Pasal ......./6

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…