DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua pada Provinsi Papua. MRP beranggotakan Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama. Jumlah anggota MRP didasarkan pada perhitungan paling banyak ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP. Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil agama dilaksanakan di tingkat Provinsi. Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh sekretariat. Panitia Pemilihan terdiri atas :Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi; dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota. Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten/Kota berhak mengusulkan bakal calon anggota MRP wakil perempuan. Pengusulan bakal calon anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah penutupan waktu pengumuman. Pemilihan calon anggota MRP wakil agama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh masing-masing lembaga keagamaan di tingkat Provinsi dengan memperhatikan perimbangan jumlah pemeluk dan persebaran umat paling lama 5 hari kerja, terhitung sejak penetapan calon anggota MRP dalam Daftar Calon Tetap. Anggota MRP dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang ………/2 OK FASILITASI : 30 JAN 22
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA. BAB ........./3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP, adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua.
8.Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan adalah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai daerah pemilihan.
9.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
10.Wilayah Pemilihan Tahap Pertama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
11.Wilayah Pemilihan Tahap Kedua adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan yang terdiri atas gabungan beberapa Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagai wilayah pemilihan.
12.Wilayah Pemilihan Wakil Agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan anggota MRP di tingkat Provinsi.
13.Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP wakil adat dan wakil perempuan, dan pemilihan anggota MRP wakil agama di provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
14.Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP tahap pertama dan tahap kedua untuk wakil adat dan wakil perempuan yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
15.Panitia Pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan anggota MRP di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
16.Masyarakat Adat adalah Orang Asli Papua yang hidup di wilayah adat Tabi dan Saireri yang terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
17.Organisasi Perempuan ialah organisasi perempuan asli Papua yang berkedudukan dan terdaftar di Pemerintah Provinsi Papua.
18.Lembaga Keagamaan adalah Lembaga agama yang berkedudukan dan terdaftar di Pemerintah Provinsi Papua. BAB ........./4

BAB II

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN

Pasal 2

(1)MRP beranggotakan Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama.
(2)Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
1. a.rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua; dan/atau
2. b.orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
(3)Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.
(4)Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berhak dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota MRP.

Pasal 3

(1)Anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), merupakan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan :
1. a.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. c.setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan sebagai bakal calon anggota MRP;
5. e.sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
6. f.memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
7. g.memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua;
8. h.tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir;
9. i.berdomisili di Provinsi paling singkat 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengusulan sebagai bakal calon anggota MRP;
10. j.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. l.mengundurkan diri dari status sebagai pegawai negeri sipil, TNI/POLRI, dan anggota legislatif pada saat diusulkan sebagai bakal calon anggota MRP;
13. m.berpendidikan serendah-rendahnya sekolah dasar atau sederajat untuk wakil adat, sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat untuk wakil perempuan, Strata Satu (S1) untuk wakil agama yang dibuktikan dengan ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. n.untuk ………/5
15. n.untuk wakil adat, merupakan warga masyarakat adat yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling singkat 3 (tiga) tahun;
16. o.untuk wakil perempuan, aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan, diterima oleh komunitas perempuan yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang keberadaan organisasinya telah terdaftar di pemerintah/pemerintah daerah;
17. p.untuk wakil agama, merupakan pemeluk agama tertentu di Provinsi; dan
18. q.mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan formal.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf i, dan huruf p dibuktikan dengan KTP.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf q dibuktikan dengan surat pernyataan dari kelompok organisasi atau calon yang bersangkutan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun dalam dokumen persyaratan calon.

BAB III

JUMLAH ANGGOTA, WILAYAH PEMILIHAN, DAN KUOTA

Pasal 4

(1)Jumlah anggota MRP didasarkan pada perhitungan paling banyak ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRP.
(2)Jumlah anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 42 (empat puluh dua) orang terdiri atas wakil adat, wakil perempuan, dan wakil agama yang masing-masing paling banyak berjumlah 14 (empat belas) orang.

Pasal 5

(1)Wilayah pemilihan anggota MRP ditetapkan dengan memperhatikan keterwakilan wilayah adat suku-suku asli di Provinsi yang tersebar di wilayah adat Tabi dan Saireri.
(2)Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil adat dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Kabupaten/Kota sebagai wilayah pemilihan tahap pertama, dan gabungan Kabupaten/Kota sebagai wilayah pemilihan tahap kedua.
(3)Wilayah pemilihan anggota MRP untuk wakil agama dilaksanakan di tingkat Provinsi.

Pasal 6

(1)Gabungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kuota kursi untuk wakil adat dan wakil perempuan.
(2)Jumlah kuota kursi berdasarkan gabungan Kabupaten/Kota yang tersebar di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.Wilayah adat Tabi terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
  1. 1.Wilayah Pemilihan I meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom, memiliki kuota 4 (empat) kursi untuk wakil adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil perempuan;
  2. 2.Wilayah Pemilihan II meliputi Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, memiliki kuota 4 (empat) kursi untuk wakil adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil perempuan.
2. b.Wilayah ………/6
3. b.Wilayah adat Saireri terdiri atas 2 (dua) wilayah pemilihan :
  1. 1.Wilayah Pemilihan III meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, memiliki kuota 3 (tiga) kursi untuk wakil adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil perempuan;
  2. 2.Wilayah Pemilihan IV meliputi Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen, memiliki kuota 3 (tiga) kursi untuk wakil adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil perempuan.
(3)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi menunjuk salah satu Kabupaten/Kota pada masing-masing wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai wilayah pemilihan tahap kedua.

Pasal 7

(1)Kuota kursi masing-masing lembaga keagamaan ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk agama di Provinsi.
(2)Jumlah kuota kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 8

(1)Penyelenggara pemilihan anggota MRP dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan dibantu oleh sekretariat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi; dan
2. b.Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota.
(3)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah Daerah Provinsi, 1 (satu) orang unsur akademisi, dan 2 (dua) orang unsur masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) orang unsur masyarakat.

Pasal 9

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, berkedudukan di ibukota Provinsi.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Pasal ......../7

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Peraturan Daerah Provinsi ini diundangkan.
(4)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkan.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 11

(1)Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi, bertugas :
1. a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
2. b.mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
3. c.menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan pemilihan anggota MRP;
4. d.meneliti dan memverifikasi lembaga keagamaan yang berhak mengusulkan bakal calon wakil agama;
5. e.meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil agama;
6. f.menetapkan perimbangan jumlah wakil masing-masing agama;
7. g.menetapkan calon anggota MRP dalam Daftar Calon Tetap wakil agama, wakil adat dan wakil perempuan;
8. h.menetapkan calon tetap menjadi calon terpilih;
9. i.mengajukan Daftar Urut Calon Tetap kepada Gubernur untuk memperoleh penetapan.
10. j.mengambil alih proses pemilihan tahap pertama dan tahap kedua yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Tingkat Gabungan Kabupaten/Kota apabila batas waktu tahapan pemilihan telah terlampaui; dan
11. k.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota bertugas :
1. a.merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP untuk wakil adat, dan wakil perempuan tahap pertama dan tahap kedua;
2. b.mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. c.meneliti dan memverifikasi kelompok masyarakat adat dan organisasi perempuan;
4. d.meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan;
5. e.menetapkan bakal calon anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan menjadi calon tetap;
6. f.mengajukan hasil pemilihan calon tetap anggota MRP wakil adat, dan wakil perempuan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi untuk memperoleh penetapan; dan
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. Pasal ……../8

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…