DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai asas dan tujuan, ruang lingkup pengaturan, antisipasi dini, pencegahan, penanganan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat pembinaan dan pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dimana salah satu tugas pemerintah daerah dalam melukukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika adalahmembentuk peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ........../2 Koreksi Biro 5 Maret 2018
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5.Dewan ........./3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Gubernur ialah Gubernur Papua.
8.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
10.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11.Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Papua.
12.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13.Peredaran Gelap Narkotika,Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan,bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
14.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika,yang berkasiat psikoaktif melalui selektif pada ssusunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
15.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi mamiliki daya adiktif ketergantungan.
16.Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatannarkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
17.Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
18.Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya tanta hak atau melawan hukum.
19.Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan daya efek yang sama dan apabila menggunakannya dikurangi dan atau dan psikis yang khas, yang apabila dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20.Pecandu Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya adalah korban yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
21.Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalah gunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21.Penanganan ........./4
22.Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
23.Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
24.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecaandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sossial dalam kehidupan masyarakat.
25.Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
26.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
27.Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
28.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan Peraturan tertentu yang bersifat sosial diseluruh wilayah kabupaten/kota se Provinsi Papua.
29.Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
30.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran diseluruh wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Papua.
31.Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Papua.
32.Madia Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti madia massa cetak, media massa elektronik dan media sosial.
33.Institusi Penerima Wajib Lapor Bagi Pengguna, Pecandu Narkotika, yang selanjutnya disingkat IPWL adalah IPWL bagi pengguna,pecandu narkotika.

BAB II

AZAZ DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), meliputi :
1. a.keagamaan;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kesehatan;
4. d.perlindungan;
5. e.keamanan;
6. f.keadilan ......../5
7. f.keadilan;
8. g.pengayoman;
9. h.ketertiban;
10. i.nilai-nilai ilmiah;
11. j.kepastian hukum;
12. k.kemitraan; dan
13. l.kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah :

a.untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya penanggulangan terhadap napza agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman napza;
c.membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya penaggulangan terhadap napza; dan
d.menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat sehingga dapat memperlancar pelaksanaan penanggulangan terhadap napza lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi :

a.antisipasi dini;
b.pencegahan;
c.penanganan;
d.pelaporan, monitoring dan evaluasi;
e.pasca rehabilitasi;
f.partisapasi rakyat;
g.pembinaan dan pengawasan;dan
h.pendanaan.

BAB IV

ANTISIPASI DINI

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan napza.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
1. a.memasang papan pengumuman larangan napza ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;
2. b.ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya napza;
3. c.meminta ........../6
4. c.meminta kepada karyawan untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan napza selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya.
5. d.pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya napza dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan; dan
6. e.membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia, pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan napza.

BAB V

PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan napza.
(2)Upaya pencegahan napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pencegahan primer;
2. b.pencegahan sekunder; dan
3. c.pencegahan tersier.

Pasal 7

(1)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegahan seseorang menyalahgunakan napza.
(2)Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
1. a.pencegahan napza sejak dini;
2. b.diseminasi informasi pengaruh napza; dan
3. c.advokasi pencegahan napza di lingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.

Pasal 8

(1)Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan napza.
(2)Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

(1)Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap napza setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
(2)Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode teknik dan secara professional. Pasal ........./7

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer, sekunder dan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…