DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum di Provinsi Papua dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum antara lain untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Papua. Penerima bantuan hukum ditujukan pada setiap orang yang memenuhi kriteria miskin dan memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya, kelompok rentan dan kelompok marjinal. Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum antara lain menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum serta melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh pemberi bantuan hukum ke badan peradilan setempat. Tugas dan wewenang ini dilaksanakan oleh Biro Hukum. Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan antara lain: berbadan hukum, memiliki kantor, memiliki struktur organisasi yang aktif, aktif melakukan pemberian bantuan hukum dan terverifikasi oleh Biro Hukum dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Papua bersama Bagian Hukum kabupaten/kota. Diatur pula mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, penyelenggaraan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi), tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6.Undang-Undang ……../2
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan ......../3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Pemerintah Daerah Kabupten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
6.Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
7.Unit kerja yang membidangi hukum adalah Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
8.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9.Orang atau kelompok orang miskin adalah orang atau kelompok orang yang mempunyai tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan.
10.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efesiensi;
e.efektifitas;
f.akuntabilitas;
g.non diskriminasi; dan
h.kemanusiaan. Pasal ……../4

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a.mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Papua;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
e.mewujudkan perlindungan dan pembelaan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran akan hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak; dan
f.meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum dan mendekatkan penyelenggara bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditujukan pada setiap orang yang memenuhi kriteria miskin dan memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
(2)Orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
(3)Selain orang atau sekelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima bantuan hukum juga terdiri atas :
1. a.kelompok rentan; dan
2. b.kelompok marginal.
(4)Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a yaitu :
1. a.anak;
2. b.penyandang disabilias;
3. c.perempuan;
4. d.penduduk lanjut usia;
5. e.tenaga kerja Indonesia; dan
6. f.masyarakat adat.
(5)Kelompok marjinal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b yaitu :
1. a.masyarakat tuna wisma;
2. b.masyarakat yang digusur paksa;
3. c.masyarakat terlantar;
4. d.masyarakat korban bencana alam; dan
5. e.tenaga kerja yang menjadi korban ketidakadilan perusahaan. BAB ……../5

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, bertanggungjawab dan akuntabel; dan
4. d.menyusun laporan dan melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan; dan
2. b.melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat.
(3)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Biro Hukum.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua.

BAB III

PERSYARATAN HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berbadan hukum;
2. b.memiliki kantor;
3. c.memiliki struktur organisasi yang aktif;
4. d.memiliki program kerja;
5. e.memiliki rekening bank atas nama organisasi;
6. f.memiliki pengurus;
7. g.masih aktif melakukan pemberian bantuan hukum; dan
8. h.terverifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua bersama Bagian Hukum Kabupaten/Kota tempat domisili badan hukum pemberi bantuan hukum.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan satu kali dalam 3 (tiga) tahun. Pasal ……../6

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas calon penerima bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
2. b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. c.melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala kampung di tempat tinggal calon penerima bantuan hukum.
(2)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai pengganti surat miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan salah satu dari dokumen berikut :
1. a.Kartu Papua Sehat;
2. b.Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
3. c.Kartu Bantuan Langsung Tunai;
4. d.Kartu Keluarga Sejahtera;
5. e.Kartu Beras Miskin;
6. f.Kartu Indonesia Pintar;
7. g.Kartu Indonesia Sehat;
8. h.Kartu Keluarga Sejahtera;
9. i.Kartu Perlindungan Sosial; atau
10. j.dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
(3)Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dapat berupa surat keterangan dari :
1. a.Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada tahap penyidikan;
2. b.Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
3. c.Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
4. d.Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
5. e.Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
(4)Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon bantuan hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
(5)Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh lurah, atau kepala kampung di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.
(6)Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu penerima bantuan hukum untuk memperoleh persyaratan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.melakukan rekruitmen advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, program dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…