DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan dan Permberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat pada Daerah Provinsi Papua. Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel. Nelayan Masyarakat Hukum Adat merupakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional berhak melakukan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah laut ZEEI. Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan wilayah penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mile laut dan perizinan usaha bagi nelayan sesuai dengan kewenangan provinsi dengan ukuran kapal 10-30 Gross Ton (GT). Pembudi daya ikan wajib memiliki identitas dalam bentuk kartu Kusuka; dan membentuk Koperasi Pembudi Daya Ikan. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pemasaran hasil tangkapan nelayan dalam daerah dan antar daerah. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan sarana yang dibutuhkan Nelayan Masyarakat Hukum Adat antara lain kapal dan alat tangkap, air bersih dan pabrik es Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBN) untuk nelayan, pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan, jalan pelabuhan dan jalan akses kepelabuhan, alur sungai dan muara, jaringan listrik dan air bersih serta tempat penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan. Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat dilarang merusak, memindahtangankan atau mengambil atau membeli sarana dan prasana perikanan yang dibangun atau diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kewenangan Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang ……../2
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Undang-Undang ………./3
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;
22.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari;
23.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur-Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI;
25.Peraturan ………/4
24.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;
25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI;
26.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
28.Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18/PERMEN-KP/ 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 18);
32.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT. BAB ………/5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratruan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pasca produksi dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
7.Nelayan Masyarakat Hukum Adat ialah Masyarakat Hukum Adat yang berprofesi sebagai nelayan, yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal di wilayah adat.
8.Nelayan ialah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
9.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di Perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10.Perlindungan Nelayan adalah segala upaya baik berupa pencegahan maupun penanganan untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan usaha perikanan.
11.Pemberdayaan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melakukan usaha perikanan yang lebih baik.
12.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.
13.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia.
14.Pembudi Daya Ikan ialah setiap orang asli Papua yang mata pencahariannya melakukan pembudi daya ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
15.Pembudidayaan Ikan ialah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16.Sasi adalah larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati, hewani, dan nabati.
18.Pelabuhan ………/6
17.Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut PP adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
18.Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat berlabuh atau bertambatnya perahu/kapal perikanan guna mendapatkan hasil tangkapannya, memuat perbekalan kapal serta sebagai basis kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat perikanan.
19.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh, dan, untuk kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan.
20.Kelembagaan adalah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan dan pembudidaya ikan serta lembaga profesi yang berada di lingkungan nelayan dan pembudidaya ikan berdasarkan kearifan lokal.
21.Asuransi Pembudidaya Ikan adalah perjanjian antara pembudidaya ikan, dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko pembudidayaan ikan.
22.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bergerak khusus dibidang perikanan, untuk membeli ikan dari masyarakat, menampung dan memasarkan hasil ikan.
23.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dan memberdayakan nelayan Masyarakat Hukum Adat.
24.Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah kartu yang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan dilakukan berdasarkan asas :

a.kedaulatan;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.kemitraan;
e.kemandirian;
f.kebersamaan;
g.keberlanjutan;
h.kesejahteraan;
i.kelestarian lingkungan hidup; dan
j.kearifan lokal. Pasal ……../7

Pasal 3

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang berprofesi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dimaksudkan untuk :

a.memberi pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat atas wilayah laut dan pesisir meliputi, sungai, waduk, rawa, genangan air dan danau;
b.memberikan perlindungan hukum dan keamanan dalam kegiatan usaha nelayan dan usaha pembudi daya ikan; dan
c.melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim.

Pasal 4

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, dan pembudi daya ikan, bertujuan untuk :

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.meningkatkan kemampuan nelayan, dan pembudi daya ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
c.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha; dan
d.mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

a.perencanaan;
b.klasifikasi Nelayan Masyarakat Hukum Adat dan wilayah tangkapan;
c.Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;
d.hak dan kewajiban Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
e.perlindungan Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
f.pemberdayaan Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
g.pendaftaran Nelayan Masyarakat Hukum Adat;
h.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
i.kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
j.kemitraan;
k.pembiayaan dan permodalan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.koordinasi;
n.partisipasi masyarakat;
o.larangan;
p.sanksi administratif;
q.ketentuan penyidikan; dan
r.sanksi pidana. BAB ………/8

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
1. a.daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan;
2. b.potensi sumberdaya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara
3. c.potensi lahan dan air;
4. d.rencana tata ruang wilayah;
5. e.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi Kawasan laut;
6. f.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. g.kebutuhan sarana dan prasarana;
8. h.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
9. i.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
10. j.jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
1. a.rencana pembangunan daerah; dan
2. b.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 8

(1)Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
(2)Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :
1. a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan resiko Penangkapan Ikan, dan pembudidayaan Ikan;
5. e.penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
7. g.fasilitas dan bantuan hukum.
(3)Strategi Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.kemitraan usaha;
4. d.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
5. e.penguatan kelembagaan. BAB ……../9

BAB III

KLASIFIKASI NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH TANGKAPAN

Pasal 9

Nelayan Masyarakat Hukum Adat merupakan nelayan tradisional.

Pasal 10

Nelayan tradisional berhak melakukan kegiatan penangkapan ikan pada wilayah laut ZEEI.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PERENCANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KLASIFIKASI NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH TANGKAPAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PERENCANAAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

KLASIFIKASI NELAYAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WILAYAH TANGKAPAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014