DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan, pengelolaan, modal, direksi, dewan komisaris, kepegawaian, pelaporan, dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang ........./2
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PERSEROAN TERBATAS PAPUA DIVESTASI MANDIRI. BAB ......../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Bupati ialah Bupati Mimika.
5.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten sekitar areal operasi PT. Freeport Indonesia.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Papua,yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
8.Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri,yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimikadan Pemerintah Kabupaten sekitar areal operasi PT. Freeport Indonesia serta pemegang saham lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Papua Divestasi Mandiri, yang disebut Papua Divestasi Mandiri.
(2)Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian Papua Divestasi Mandiris ebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT. Papua Divestasi Mandiri (Perusahaan) berkedudukan dan berkantor pusat di Jayapura sebagai Ibukota Provinsi Papua dan dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah Papua melalui keikutsertaan dalam kepemilikan saham.
(2)Tujuan pembentukan Perusahaan adalah :
1. a.meningkatkan kegiatan ekonomi di Provinsi Papua;
2. b.ikutserta dalam kegiatan/kepemilikan saham perusahaan;
3. c.ikutserta dalam pengambilalihan saham divestasi PT. Freeport Indonesia melalui pembentukan perseroan khusus bersama pemerintah pusat; dan
4. d.melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan khusus yang dibentuk bersama pemerintah pusat melalui konsorsium BUMN. BAB ......../4

BAB V

KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan Perusahaan utamanya bersama konsorsium BUMN yang dibentuk pemerintah pusat menyusun skema pengambilalihan saham divestasi PT Freeport Indonesia, melalui perseroan khusus.

Pasal 6

(1)Perusahaan wajib menjaga likuiditasnya.
(2)Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melakukan divestasi saham, dalam bentuk :
1. a.bersama perusahaan lain/BUMN mendirikan perseroan khusus untuk pengambilan saham;
2. b.melakukan penyertaan modal; dan
3. c.menyediakan dana yang bersumber dari APBD maupun pinjaman dari perseroan milik pemerintah (BUMN sesuai hasil kajian yang komprehensif).

Pasal 7

Untuk mendukung kegiatan Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perusahaan wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam hal :

a.melakukan penyertaan modal kedalam perseroan khusus; dan
b.pengambilan kebijakan/keputusan yang bersifat strategis dan membebani keuangan daerah, penggunaan hak suara dalam RUPS serta pengisian jabatan dan pemberhentian pengurus Perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris) perseroan khusus.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan menerapkan manajemen modern di bawah pengendalian pengurus Perusahaan yang kompeten, profesional dan berintegritas.
(2)Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan komposisi masing-masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas.
(3)Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
(4)Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pengurus Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendengar pertimbangan Bupati Mimika dan Bupati sekitar areal operasi Perusahaan PT. Freeport Indonesia.
(5)Pengangkatan unsur-unsur pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ........./5

Pasal 9

(1)Karyawan Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengisian jabatan dalam perseroan khusus sebagai akibat dari perjanjian kerjasama antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh konsorsium BUMN dan PT. Papua Divestasi Mandiri wajib dikonsultasikan serta mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…