DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai penetapan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit regional, dan rumah sakit rujukan khusus di Provinsi Papua dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, pembagian, alur, dan wilayah kerja rumah sakit rujukan, tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pembiayaan, penghargaan, dan peran serta lembaga non pemerintah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban dan bertanggungjawab memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai pada rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, rumah sakit rujukan khusus dan rumah sakit rujukan regional di Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksaud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Regional Dan Rumah Sakit Rujukan Khusus Di Provinsi Papua; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang ........./2
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL, RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI, RUMAH SAKIT REGIONAL DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN KHUSUS DI PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6.Dewan ........../3
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
7.Gubernur ialah Gubernur Papua.
8.Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota di Provinsi Papua.
9.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
10.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
11.Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
12.Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13.Sistem Rujukan adalah penyelenggara kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
14.Regionalisasi Sistem Rujukan adalah penataan sistem rujukan dengan membagi wilayah provinsi kedalam beberapa regional, dimana setiap regional mempunyai satu rumah sakit yang mengampu beberapa rumah sakit dari kabupaten/kota sekitarnya.
15.Rumah Sakit Rujukan Nasional adalah Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta rujukan antar Provinsi.
16.Rumah Sakit Rujukan Provinsi adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta rujukan dari Kabupaten/Kota.
17.Rumah Sakit Rujukan Regional sesuai wilayah adat adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta rujukan antar Kabupaten dalam satu wilayah adat.
18.Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
19.Wilayah Adat adalah wilayah yang nomenklaturnya mengikuti pengelompokkan persebaran masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yaitu wilayah Tabi, Saireri, La Pago, Mee Pago dan Ha Anim.
20.Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga atau institusi yang dapat berbentuk, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, perbankan atau bentuk lain yang mempunyai kepedulian terhadap pengembangan pelayanan kesehatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Provinsi bertanggungjawab menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu bagi masyarakat di Provinsi Papua.
(2)Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
1. a.Rumah Sakit Rujukan Nasional;
2. b.Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
3. c.Rumah Sakit Regional; dan
4. d.Rumah Sakit Rujukan Khusus.
(3)Pelayanan ........./4
(3)Pelayanan kesehatan pada rumah sakit rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas :
1. a.kemanusiaan;
2. b.manfaat;
3. c.akuntabilitas;
4. d.transparansi;
5. e.profesionalitas;
6. f.pemerataan; dan
7. g.perlindungan.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan :

a.mewujudkan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk Papua khususnya orang asli Papua;
b.meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
c.meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan di era jaminan kesehatan nasional;
d.meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan yang efektif dan efisien;
e.meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Rujukan Nasional, Rumah Sakit Rujukan Provinsi, Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumah Sakit Rujukan Khusus; dan
f.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan rujukan.

BAB III

PEMBAGIAN, ALUR DAN WILAYAH KERJA RUMAH SAKIT RUJUKAN

Pasal 4

Pembagian Rumah Sakit Rujukan di Provinsi Papua terdiri dari :

a.Rumah Sakit Rujukan Nasional;
b.Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
c.Rumah Sakit Rujukan Regional; dan
d.Rumah Sakit Rujukan Khusus.

Pasal 5

Rumah Sakit Rujukan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

a.Rumah Sakit Vertikal milik Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya; dan
b.Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Papua yaitu RSUD Jayapura yang berkedudukan di Kota Jayapura.

Pasal 6

Rumah Sakit Rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu RSUD Abepura yang berkedudukan di Kota Jayapura. Pasal ......../5

Pasal 7

Rumah Sakit Rujukan Regional sesuai wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebagai berikut :

a.Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jayapura yaitu RSUD Yowari sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah Adat Tabi;
b.Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Merauke yaitu RSUD Merauke sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah Adat Ha Anim;
c.Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yaitu RSUD Biak sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah Adat Saireri;
d.Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu RSUD Nabire sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah adat Mee Pago; dan
e.Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yaitu RSUD Wamena sebagai Rumah Sakit Regional Wilayah adat La Pago.

Pasal 8

Rumah Sakit Rujukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu Rumah Sakit Jiwa Abepura yang berkedudukan di Kota Jayapura.

Pasal 9

Alur Kerja Rumah Sakit Rujukan di atur sebagai berikut :

a.Rumah Sakit Vertikal dan Rumah Sakit Rujukan Nasional menerima rujukan dari Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Khusus dan Rumah Sakit Regional;
b.Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit Khusus menerima rujukan dari Rumah Sakit Regional; dan
c.Rumah Sakit Regional menerima rujukan dari Rumah Sakit Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Wilayah Kerja Rumah Sakit Regional sesuai wilayah adat di atur sebagai berikut :

a.Wilayah Adat Tabi meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya;
b.Wilayah Adat Saireri meliputi Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Biak Numfor;
c.Wilayah adat Mee Pago meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai
d.Wilayah adat La Pago meliputi Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak;
e.Wilayah Adat Ha Anim meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel. BAB ......../6

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…