DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 273

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

regulasi_utama

Ringkasan

Pada Peraturan Daerah Provinsi Papua ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang ………/2
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
9.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11.Undang-Undang ………/3
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
16.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
17.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
19.Peraturan ………/4
19.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
20.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
21.Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
5.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
6.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7.Tata ……../5
7.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9.Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18.Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan MHA yang penguasaan, penggunaan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai hukum adat
19.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22.Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
23.Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
24.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
25.Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat/RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.
26.Kawasan ……../6
26.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
28.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
29.Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.
30.Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
31.Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
32.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
33.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
34.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35.Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
36.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
37.Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
38.Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39.Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
40.Jalan ………/7
40.Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41.Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
42.Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
43.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44.Jaringan jalur kereta api yang selanjutnya disebut jaringan jalur KA adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
45.Stasiun kereta api yang selanjutnya disebut stasiun KA adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
46.Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
47.Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
48.Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
49.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
50.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
51.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi yang selanjutnya disebut pengumpan regional atau dalam kabupaten yang selanjutnya disebut pengumpan lokal.
52.Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
53.Pelabuhan perikanan samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.
54.Pelabuhan ………./8
54.Pelabuhan perikanan nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
55.Pelabuhan perikanan pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
56.Pelabuhan pendaratan ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
57.Alur-pelayaran umum dan perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum.
58.Alur-pelayaran masuk pelabuhan adalah jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan.
59.Bandara udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
60.Bandar udara pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62.Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
63.jaringan minyak dan gas bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
64.Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
65.Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
66.Jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
67.Pembangkit listrik tenaga air yang selanjutnya disebut PLTA adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
68.Pembangkit listrik tenaga diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
69.Pembangkit listrik tenaga surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
70.Pembangkit ………/9
70.Pembangkit listrik tenaga bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
71.Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
72.Pembangkit listrik tenaga mesin dan gas yang selanjutnya disebut PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin dan gas.
73.Pembangkit listrik tenaga energi baru terbaharukan yang selanjutnya disebut PLT EBT adalah energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan.
74.Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
75.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
76.Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
77.Jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
78.Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
79.Sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
80.Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
81.Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
82.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
83.Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
84.Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
85.Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
86.Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
87.Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
88.Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
89.Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
90.Kawasan ……../10
90.Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
91.Badan air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
92.Kawasan hutan produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
93.Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
94.Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
95.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
96.Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
97.Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkit tenaga listrik.
98.Kawasan peruntukan industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99.Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
100.Kawasan permukiman adalah kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
101.Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
102.Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instansi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, koramil, dan sebagainya.
103.Bencana ………/11
103.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
104.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
105.Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
106.Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
107.Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
108.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
109.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
110.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
111.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
112.Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.
113.Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
114.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah nilai perbandingan dari luasnya lahan dengan luas area yang bisa dibangun.
115.Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang bisa dibangun dengan luas lahan yang ada.
116.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
117.Arahan ………/12
117.Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
118.Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
119.Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
120.Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
121.Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
122.Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
123.Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
124.Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
125.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
127.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
128.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
129.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
130.Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
131.Holding Zone adalah Kawasan Budidaya yang mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi Kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
132.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
133.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika. BAB ……../13

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Provinsi meliputi :

a.wilayah perencanaan; dan
b.substansi pengaturan.

Pasal 3

(1)Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.wilayah perencanaan provinsi; dan
2. b.wilayah adat.
(2)Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.158.285 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) hektare berada pada koordinat dengan posisi geografis di antara 1° 8' 20.862" Lintang Utara - 4° 6' 58.620" Lintang Selatan dan 134° 5' 58.860" - 141° 0' 37.593" Bujur Timur, meliputi:
1. a.wilayah darat; dan
2. b.wilayah laut.
(3)Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 8.268.837 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektare, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu:
1. a.Kabupaten Jayapura;
2. b.Kabupaten Keerom;
3. c.Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. d.Kabupaten Mamberamo Raya;
5. e.Kabupaten Sarmi;
6. f.Kabupaten Supiori;
7. g.Kabupaten Biak Numfor;
8. h.Kabupaten Waropen; dan
9. i.Kota Jayapura.
(4)Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 4.889.448 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan) hektare.
(5)Batas Wilayah meliputi:
1. a.Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
2. b.Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
3. c.Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cendrawasih; dan
4. d.Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini.
(6)Wilayah ……../14
(6)Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi 2 (dua) wilayah adat yang secara kultural memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat secara budaya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tersebar di :
1. a.Wilayah adat Tabi meliputi :
  1. 1.Kota Jayapura;
  2. 2.Kabupaten Jayapura;
  3. 3.Kabupaten Keerom;
  4. 4.Kabupaten Sarmi; dan
  5. 5.Kabupaten Mamberamo Raya.
2. b.Wilayah adat Saireri meliputi:
  1. 1.Kabupaten Biak Numfor;
  2. 2.Kabupaten Supiori;
  3. 3.Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
  4. 4.Kabupaten Waropen.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi.
(8)Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
(9)Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

a.ketentuan umum;
b.ruang lingkup;
c.tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
d.rencana struktur ruang wilayah provinsi;
e.rencana pola ruang wilayah provinsi;
f.kawasan strategis provinsi;
g.arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
h.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
i.peran masyarakat dan kelembagaan;
j.penyidikan;
k.ketentuan pidana;
l.ketentuan peralihan;
m.ketentuan lain-lain;
n.ketentuan penutup;
o.penjelasan; dan
p.lampiran. BAB ……../15

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan yang terdiri atas :

a.pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
b.pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
c.pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
d.peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;
e.pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
f.pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
g.pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
h.pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
i.pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

Pasal 7

(1)Strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
1. a.mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan dalam mencukupi ketersediaan pangan lokal;
2. b.meningkatkan intensifikasi tanaman pangan lokal;
3. c.meningkatkan sediaan pangan berdasarkan kearifan lokal secara mandiri;
4. d.meningkatkan ………/16
5. d.meningkatkan luas lahan pada kawasan perkebunan dengan memperhatikan hak adat dan komoditas unggulan;
6. e.meningkatkan luas lahan dan pengelolaan hasil hutan penghasil komoditas unggulan;
7. f.mengembangkan industri pengolah hasil perkebunan dan kehutanan komoditas unggulan; dan
8. g.meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil produk unggulan dengan industri pengolah dan gerbang ekspor.
(2)Strategi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
1. a.memperluas area penangkapan ikan di laut dan darat;
2. b.memperluas jangkauan pemasaran lokal dalam pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat dan jangkauan pemasaran regional/nasional;
3. c.membentuk sentra produksi perikanan;
4. d.mengembangkan industri hasil pengolah ikan; dan
5. e.meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil ikan dengan industri pengolah ikan dan gerbang ekspor.
(3)Strategi pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
1. a.menetapkan objek wisata alam dan budaya unggulan;
2. b.mengembangkan potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata;
3. c.mengembangkan potensi masing-masing objek wisata sebagai daya tarik utama wisata dilengkapi dengan akomodasi wisata;
4. d.mengembangkan kluster wisata sesuai kedekatan lokasi dan jalur wisata; dan
5. e.meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata nasional.
(4)Strategi peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
1. a.menetapkan pengelolaan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut yang dikelola masyarakat hukum adat, dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keunikan bentang alamnya;
2. b.mengelola kawasan ekosistem esensial yang berada pada wilayah adat dalam menunjang keanekaragaman hayati;
3. c.mengelola kawasan rawan bencana dengan menggunakan prinsip kearifan lokal; dan
4. d.meningkatkan fungsi lahan menjadi lebih produktif yang dikelola masyarakat adat baik pada kawasan lindung maupun budidaya dengan tetap mempertahankan kondisi ekosistem yang sudah mapan secara partisipatif.
(5)Strategi pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau- pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
1. a.mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
2. b.menyediakan sarana prasarana dalam rangka memperluas akses pasar termasuk dalam lingkup wilayah kelola hukum adat;
3. c.mengembangkan pusat agroindustri, perikanan dan pariwisata dalam mengembangkan ekonomi wilayah daratan dan wilayah pesisir; dan
4. d.mengembangkan potensi sumberdaya lokal dalam mendorong investasi yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat adat.
(6)Strategi ………/17
(6)Strategi pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :
1. a.mengembangkan pusat permukiman yang berjenjang mulai dari PKN, PKW, dan PKL yang didukung oleh prasarana wilayah yang saling terkoneksi antar perkotaan sampai perdesaan;
2. b.mengembangkan Perkotaan Jayapura, sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah yang berfungsi sebagai gerbang ekspor impor;
3. c.mengembangkan peran perkotaan PKW dan PKL sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi wilayah sekitarnya, sesuai dengan potensi wilayah pendukung terutama pertanian, perikanan dan pariwisata dengan membentuk pusat-pusat pengolahan dan pemasaran;
4. d.mengembangkan prasarana wilayah secara terkoneksi dan saling terhubung antarmoda transportasi yang menjangkau pusat-pusat pertumbuhan wilayah sampai lingkungan permukiman terkecil (kampung) dan pusat kegiatan ekonomi sampai gerbang ekspor.
5. e.mengembangkan sumber daya termasuk energi baru dan terbarukan secara terkoneksi yang melayani sampai tingkat permukiman terkecil (kampung) dan menjangkau kawasan potensial ekonomi;
6. f.mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang terkoneksi baik jaringan telekomunikasi darat dan laut serta terjangkau hingga kawasan terpencil dan terisolir;
7. g.mengembangkan prasarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air minum, bangunan sumberdaya air, irigasi dalam menunjang ketersediaan lahan pertanian basah; dan
8. h.meningkatkan pengelolaan limbah yang tepat guna untuk meminimalkan dampak pencemaran baik yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertambangan sesuai kaidah lingkungan hidup.
(7)Strategi pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
1. a.membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang lindung dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan;
2. b.mewujudkan tercapainya Provinsi Papua sebagai pendukung wilayah keberlanjutan;
3. c.membatasi alih fungsi kawasan perlindungan setempat, dalam menjaga kualitas tata air dan pemanfaatannya harus berkesesuaian dengan prinsip perlindungan tata air;
4. d.membatasi pemanfaatan ruang konservasi sebagai bagian dari kawasan lindung dalam memelihara kelestarian alam, dengan tetap menghormati masyarakat adat yang ada baik di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. e.memelihara kelestarian kawasan hutan adat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adat sesuai dengan prinsip kearifan lokal masing-masing;
6. f.mempertahankan karst yang mempunyai fungsi sebagai hidrogeologi mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
7. g.melindungi dan memelihara situs dan kawasan cagar budaya, untuk memelihara kesakralan dan kekayaan budaya bangsa guna menunjang ilmu pengetahuan dan pariwisata;
8. h.memelihara ………/18
9. h.memelihara kawasan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan hutan sebagai ekosistem esensial, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas nilai ekonominya serta menunjang pariwisata;
10. i.memanfaatkan hutan produksi, dengan memperhatikan pelestarian, siklus penanaman dan dapat dikelola dengan menggunakan sistem tumpang sari dengan tetap mempertahankan lahan hutan primer dalam mendukung kawasan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi hasil hutan dengan mengolah hasil hutan sebagai industri hasil hutan;
11. j.mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan memberikan nilai tambah melalui penanaman intensif dan pengembangan produksi unggulan, serta pengolahan hasil perkebunan dalam mewujudkan agroindustri;
12. k.mengembangkan lahan untuk kawasan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat setempat, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan komoditas unggulan yang terpadu dengan peternakan untuk dikembangkan dalam mendukung agroindustri;
13. l.memanfaatkan potensi kawasan perikanan darat dan laut dalam mencukupi kebutuhan pangan, mengolah dan meningkatkan pemasaran, membentuk pusat-pusat penangkapan dan pengelolaan ikan dalam menunjang industri perikanan disertai pemeliharaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan;
14. m.mengelola potensi kawasan pertambangan dalam prinsip berkelanjutan dan mengembalikan ke rona asal atau peruntukan lainnya yang tidak mengganggu fungsi ekologis;
15. n.menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra industri pertanian dalam menunjang pengembangan agroindustri, perikanan, pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan pemasaran;
16. o.meningkatkan kualitas obyek wisata yang dikemas dalam pengembangan klaster wisata dengan didukung oleh prasarana dan akomodasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
17. p.meningkatkan permukiman yang layak huni di perkotaan dan pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas serta mempertahankan permukiman adat pada masing-masing wilayah adat;
18. q.menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan konektivitas antar wilayah;
19. r.menyediakan ruang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan
20. s.mengelola kawasan rawan bencana sesuai dengan fungsi ruang dengan meminimalkan risiko bencana yang muncul.
(8)Strategi pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
1. a.mengembangkan klaster pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata;
2. b.melindungi kawasan yang mempunya nilai sosial budaya sesuai dengan karakter masyarakat adat yang dikembangkan sebagai aset wisata budaya;
3. c.mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam pada masing-masing klaster; dan
4. d.mempertahankan kawasan pelestarian lingkungan dalam melindungi keanekaragaman hayati di wilayah darat dan lautan.
(9)Strategi ………/19
(9)Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
1. a.menetapkan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan;
2. b.menetapkan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan tata guna lahan lainnya, terutama permukiman;
3. c.mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat;
4. d.mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
5. e.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
6. f.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
7. g.melindungi kawasan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan fungsinya; dan
8. h.membangun prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
1. a.sistem pusat permukiman;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.sistem jaringan prasarana lainnya.
(2)Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem Pusat Permukiman meliputi :
1. a.PKN;
2. b.PKW;
3. c.PKSN; dan
4. d.PKL.
(2)PKN ………/20
(2)PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKN Jayapura yang cakupan wilayahnya meliputi Kota Jayapura dan sebagian Kabupaten Jayapura.
(3)PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Biak di Kabupaten Biak Numfor;
2. b.Sarmi di Kabupaten Sarmi; dan
3. c.Arso di Kabupaten Keerom.
(4)PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Jayapura di Kota Jayapura; dan
2. b.Biak di Kabupaten Biak Numfor.
(5)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura;
2. b.Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura;
3. c.Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor;
4. d.Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor;
5. e.Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor;
6. f.Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom;
7. g.Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom;
8. h.Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi;
9. i.Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. j.Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen;
11. k.Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen;
12. l.Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen;
13. m.Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori;
14. n.Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori;
15. o.Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
16. p.Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya.
(6)Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan;
2. b.sistem jaringan kereta api;
3. c.sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
4. d.sistem jaringan transportasi laut; dan
5. e.bandar udara umum dan bandar udara khusus.
(2)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf ……../21

Pasal 11

(1)Sistem jaringan jalan terdiri atas :
1. a.jalan umum;
2. b.terminal penumpang;
3. c.terminal barang; dan
4. d.jembatan.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.jalan arteri; dan
2. b.jalan kolektor.
(3)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer.
(4)Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Bts. Kota Jayapura – Sentani;
2. b.Akses Bandara Sentani (Jayapura);
3. c.Jln. Raya Abepura (Abepura);
4. d.Jln. Tasangkapura (Jayapura);
5. e.Jln. Argapura (Jayapura);
6. f.Jln. Koti (Jayapura);
7. g.Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura;
8. h.Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Kerom;
9. i.Bts. Kota Jayapura / Kab. Kerom – Arso;
10. j.Arso – Waris;
11. k.Waris – Yetti;
12. l.Yetti - Senggi – Mamberamo;
13. m.Yeti - Ubrub - Yambra;
14. n.Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG;
15. o.Jln. Kelapa Dua (Jayapura);
16. p.Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa);
17. q.Pelabuhan Waren - Pelabuhan Penyeberangan Waren (Kab. Waropen);
18. r.Akses Pelabuhan Penyeberangan Sawai (Kab. Membramo Raya); dan
19. s.Akses Pelabuhan Mokmer (Kab. Biak Numfor).
(5)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer.
(6)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
1. a.Adoki - Samber (Kp. Baru);
2. b.Akses Pelabuhan Biak (Biak);
3. c.Biak – Adoki;
4. d.Bonggo - Betaf – Sarmi;
5. e.Bongkrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre);
6. f.Bts. Kota Serui – Menawi;
7. g.Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi);
8. h.Jln. Ahmad Yani (Biak);
9. i.Jln. Frans Kaisepo (Serui);
10. j.Jln. Imam Bonjol (Biak);
11. k.Jln. Kartika (Serui);
12. l.Jln. Ke Menawi (Serui);
13. m.Jln. Mangga (Serui);
14. n.Jln ……./22
15. n.Jln. Sisingamangaraja (Biak);
16. o.Jln. Sorido Raya (Biak);
17. p.Jalan Yafdaz (Biak);
18. q.Jalan Yos Sudarso (Biak);
19. r.Jln. Yos Sudarso (Serui);
20. s.Menawi - Saubeba – Yobi;
21. t.Nimbotong – Bonggo;
22. u.Sarmi – Arbais;
23. v.Sentani - Bongkrang – Warumbaim;
24. w.Warumbaim – Nimbotong;
25. x.Jln. Moh. Yamin (Biak);
26. y.Biak - Junction – Korem;
27. z.Akses Pelabuhan Perikanan Fandoi; aa. Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi; ab. Jln. Ansus - Wooi / Natabui; ac. Jln. Arah ke Adibai; ad. Jln. Ardipura; ae. Jln. Arso XIV - Sawia - Kwarja; af. Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo); ag. Jln. Biak - Adibai - Marau/Bosnik; ah. Jln. Biak – Bosnik; ai. Jln. Botawa - Koweda – Barapasi; aj. Jln. Diponegoro; ak. Jln. Hamadi – Entrop; al. Jln. Inggerus- Spoiri; am. Jln. Junction – Wardo; an. Jln. Kamboja; ao. Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan); ap. Jln. Korem – Doubo; aq. Jln. Kuansu - Besum – Genyem; ar. Jln. Lereh – Pagai; as. Jln. M. Yamin; at. Jln. Pattimura; au. Jln. Raya Bosnik; av. Ring Road Jayapura; aw. Jln. Sewan – Petam; ax. Jln. Sumberbaba – Dawai; ay. Jln. Taja - SP V – Kwarja; az. Jln. Vihara - Tanah Hitam; ba. Jln. Waena - Arso V; bb. Jln. Wardo – Duber; bc. Jln. Warumbaim - Berap – Demta; bd. Jln. Yadauw – Sebum; be. Jln. Yapen Utara – Windesi; bf. Jln. Natabui - Karawi; bg. Akses Pelabuhan Burmeso/Logpond; bh. Bts. Kota Jayapura - Trans Woor; bi. Jln. Alternatif Walikota; bj. Jln. Ambroben - Ibdisub - Efefbo; bk. Jln. Angkasa - Tamaja; bl. Jln. ………/23 bl. Jln. Arso V - Arso XIV; bm. Jln. Arso XIV - Simpang Bts Kota Jayapura/Kab. Keerom; bn. Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas; bo. Jln. Burmeso - Eri; bp. Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi; bq. Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor; br. Jln. Eri - Sikari; bs. Jln. Ibub - Sawoy - Yanbra - Soaib; bt. Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria; bu. Jln. Lingkar Pulau Numfor; bv. Jln. Mariadei; bw. Jln. Menawi - Jembatan Wanampompi; bx. Jln. Nendali - Komba; by. Jln. Nusa Tenggara; bz. Jln. RSUD Dok II; ca. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II; cb. Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara); cc. Jln. Taja - Omon; cd. Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram; ce. Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso; cf. Jln. Terpones - Simpang Towehitam Oksibil; cg. Jln. Towehitam - Bias (Perbatasan Papua Pegunungan); ch. Jln. Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan); ci. Jln. Waren - Botawa; cj. Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi; ck. Simpang Eri Sikari - Kordesi; cl. Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira; cm. Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom; cn. Simpang Usku Kaisenar - Terpones; co. Barapasi – Sugapa; cp. Lingkar Supiori; cq. Kasonaweja – Arbais; cr. Legari – Botawa; cs. PPKT Pulau Bepondi; ct. PPKT Pulau Liki; cu. Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen); cv. Kampung Ruja – Benawa; cw. Mamberamo - Kampung Ruja (Bts Kab. Mamberamo Tengah/ Yalimo); cx. Yambra - Towe Hitam – Batom; cy. Akses PPKT Pulau Bras; cz. Barapasi - SP.3 Gesa – Kasonaweja; da. Botawa - Kali Baru – Barapasi; db. Botawa - Pelabuhan Waren (Kab. Waropen); dan dc. Nimbotong - Taja - Lereh – Mamberamo.
(7)Terminal ………/24
(7)Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Terminal Penumpang Tipe A, berupa Terminal Entrop di Kota Jayapura.
2. b.Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:
  1. 1.Terminal Heram di Kota Jayapura;
  2. 2.Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura;
  3. 3.Terminal Arso di Kabupaten Keerom;
  4. 4.Terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi;
  5. 5.Terminal Darfuar di Kabupaten Biak Numfor;
  6. 6.Terminal Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
  7. 7.Terminal Botawa di Kabupaten Waropen.
(8)Terminal Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal barang perbatasan Skouw di Kota Jayapura.
(9)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks273PDFHirarki

Memuat teks peraturan…