DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang, Penetapan Retribusi, Pemungutan, Tempat Pembayaran, Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Penagihan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemanfaatan, Pemeriksaan Retribusi, Keberatan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan perrghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Ketentuan lebih lanjut mengenai tata caLra penghapusan piutang retribusi vu"g sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB 'rIIIPEMANFAATAN Pasd' 23 pemanfaatan penerimaan Retribusi .Perpanjangan IMTA - diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembarlgall keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. untuk menjamin peningkatan kemarnpuan tenaga kgrja lokal maka pemanfaatan p.rr"ii-a"n Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana himat<sud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 65 o/o (enam puluh lima per seratus) digunakan 'rrtttnk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Ketentuan mengenai alokasi pem:rnfaatan penerimaan Retribusi perpanjangan rvr"ta sebagaimana d.irrraksud pada ayat (21 ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belarnja Daerah. BAB IrTNI: PEMERIKSAAN RI}TRIBUSI Pasal 24 Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalarrr rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribu si. Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: ". rir.*p.rlihatkan daniatau meminjarnkan buku atau catatan, dokume'n yang menjadi dasarnya dan dokumr:n lain yang berhubungan dengan objek retribusi Yang terutang;

b.memberikan kesempatan untuk metnasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancatan pemeriksaan; dan/atau
c.memberikan keterangan yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur .

(1)(21
(3)
(1)
(2)
(3)BAB XTIIII I(EBERATAN Pasal 25i
(1)(21 Wajib Retribusi daPat mengajukan pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau lkeberatan kePada Gubernur atau dokumen lain yang diPersamakan Keberatan diajukan secafa tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan jelas. Keberatan harus diajukan datam jangl<a waktu paling 1*9 3 .(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila WAjib Retribusi dapat minun3ut<-kan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannYa. V /
(3)
(4)1,',J, Pengajuan keberatan tidak menunda k:wajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribu si'

Pasal 26

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan ".:'"fi tanggal- Surai Ke'beratan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajurkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Ketentuan sebagaimana dimaksud peLda ayat (1) untuk memberikan kepastian hukuri bagi wajib Retribusi,, bah*a keberatan yang diajukart harus diberi keputusan oleh Gubernur' Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat beiupa menerima seluruhnya atau -se|agian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ?yat

(1).telah lewat dan Gubernur atau pe3aUat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yan; diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Tata cafa penyelesaian keberatan sebaS;aimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturart Gubernur.

Pasal 27

Jika pengajuan keberatan dikabulllan sebagian atau -seluruhnya, kelebihan pimbayaran retribusi dikembatikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2;/o lduapersen) sebulal untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Imbalan bunga sebagaimana dimaksudl pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannlla SKRDLB'

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam ha-l Wdib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 "/o {dua persen)' setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibiyar dan ditagih dengan meltggunakan STRD Penagihan retribusi terutang sebageLimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (Ul {21

(3){41 (s)
(1){5\ (U (tzl

BAB XX

KETENTUAN PEINNDII{AN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khlsus sebagai penlridik untuk melakukan penyidikan tindak pidana d-i bidang retribusi dae:rah, sebagaimana dimaksud dalam

(1)undang-undang hukum acara pidana. (21
(3)I2 penyidik sebagaimana dimaksud pada alyat (1) diangkat oleh pejabat yang: berwenang sesuai dengan ketentuan perirturan perundang-undangan' Wewenangpenyidiksebagaimanadimak:sudpadaayat(2)adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau' laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daeralL agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulklan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentangi ke-ben,aran .perbuatan yang dilakukan sehubungandengantindakpidanarel;ribusidaerah;
3. c.meminta ket;;;;; dan bahan bukti dari orang pribadi .atau badart sehubung"n Ol"gZo tindak pidana di bidang retribusi daerah;
4. d.memeriksa nukul catatan, dan d.okunnen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
5. e.melakukan pJnggetedahan untuk mendapatkan 9uh* bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadaP bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindakpidanadiuida''gretribusidaerah;
7. g.menyuruh nerhenti dan/atau me'larang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perrLeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa iaeniit6 orlrrg, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret ..".oi*g yan; berkaitarrL dengan tindak pidana retribusi daerah; i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j . menghentikan penyidikan ;. darr I atau
9. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribuii daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan' Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan rrr"ty"-pr,ik"tl hasil penyidikannya kepada penuntur ,r-,rrri melalui penyidikbejaUat Polisi Negara Republik Indonesia' sesuai dengan ketentuan Vang diaiui dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KETENTUAN PIDANA Pasal 30t wqiib Retribusi sebagaimana dimaksurd dalam Pasal 4 ayat (2)yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam p.r"trrr".r daerah" ini sehinSga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling tarn,ig ltigl bulan atau pidana denda paling Uanyak S (tig"T f<aii jumlah :retribusi terutang yang tidak atau kurang dibaYar. Tindak pidana sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) adalah pelanggaran" Pengenaanpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak menghapuskan kewajiban Wajib Retritrusi untuk membayar retribusinya' Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
(4)
(1)(21
(3)li'4]' 13

BAB XXII

KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 31

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ag;ar setiap orang mengetahuinya, memerintghkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lermbaran Daerah Provinsi Riau' Ditetapkan di Pekanbaru N^v4: LEMBARJ\N DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2OItNOMOR : 1 N'oMoRIIEGISTRASIPERATURANDAERAHPRoVINSIRIAUz|2|2o|a| pa<la Tanggal 5 Januari 2AI5 Diundangl<an di Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2015 T4 PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURAilDATRAHPRoVINSIRIAU NOMOR 1 TAHUN 2()15 TE}ITANG RETRIBU"tttHi, "*TfiH"TT"Trff PEKERTAI{AN I. UMUM Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OAg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang' Peraturan pemerintah Nomor 97"Taliu n 2012 tentang Retribusi pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan regulasi yang mengatur tambahan lenis retribusi daerah, salah satu adalah Retribusi Perpanj'*':Sut Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing' Retribusi Perpanjan gan \zin Mempekerjakan .Tenaga rerj? Asing merupakan pembayarul 't"J pJmberian .plrpanjang an lzin Mempeketjak"n Tenaga Kerja Asing oleh Gub"ttt'n. atau pejabat yang ditufjut< kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki Izin M]empekerjakan fgnaga Kerja Asing dari menteri yang n&tuoggungiawab di bidang- ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor-. 28 Tahun 2oo9 tentang pajak Daerah dan Reiribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Retribusi Perpanjangan .,Lnn Mempekedakan Tenaga Kerja Asing sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk -.rrl*bahiumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi t"rgg""g jawap pLmerintah Daerah. Pemungutan Retribusi perpanjan gan Izin il'.r"i.l.rjakan Tenaga Kerja Asing relatif tidak menambah beban bagi masyarakat, menginglt , Retribusi Perpanjangan Izin tut.-p.t .tj"Iu1r i.""g" K'eqa Asing- sebelumnya merupakan pungutan pemerintah pusat berupa pendapatuo ttt.guta Bukan Pajak yang kemudiart menjadi Retribusi Daerah. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenagg Kerja Asing ditetapkan berdasarkan littgt "t penggunaanjS:" dan tidak melebihi tarif PNBP perpanjalgan lzin Mempeferj*an-Tenaga Kerja Asing yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. -Pemanfaatan penerimaan Retribusi perpanjangan lzin MJmpeke i&"o Tenaga Kerja Asing diutamakan untuk mendanai kegiatan pen[embangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal yang alokasinya ditetapka} melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas.

Pasal 2

CukuP jelas. n

Pasal 3

Ayat (1) CukuP jelas. Ayat {21 bidan g ketenagakerj aan' Ayat (3) CukuP jelas. Ayat (4) CukuP jelas. Ayat {5) CukuP jelas.

Pasal 4

CukuP jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

CukuP jelas.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…