DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan dan Fasilitasi, Syarat, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Pendanaan, Tata Cara Pelaksanaan Penyaluran Anggaran, Pelaporan Penggunaan Anggaran, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebdakan penyelenggaraarL bantuan hukum;

b.men5ruSun dan menetapkan stanclar bantuan hukum berdasarkal asas-asas pemberian bantuan hukum;
c.menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
d.mengelola anggaran - bantuan hukum secara efektif' efisien' transparan dan akuntabel; dan
e.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Gubernur pada setiap akhir tahun angga-ran.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), Biro Hukum berwenang :
1. a.melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi barriuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemierian bantuan hukum dijalankan sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini'
(2)Talia calapenelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Gubernur'

Pasal 10

Kriteria persyaratan dan tata cara permohonan pemberian bantuan hukum dilaksa:rakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Bantuan hukum. untuk memperoleh bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat :

a.mengajukan permohonan secafa tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon Bantuan Hukum clan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
b.mr:nyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c.mr:lampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabai yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
d.aui* hal- Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secafa tertulis, permohon€n dapat diajukan secala lisan darg Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis'
e.perrmohonan sebagaimana dimaksud pada huruf td) ditandatangani atau di,."p jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum'

BAB V

SYARAT,TATACARAPEMBERIANBANTUANHUKUM Pasal 11.

Pasal 12

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan pefinohonan bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;
(1)bantuan hukum dan asas dan tujuan Yang 5 t t2l
(3)(41
(3)pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3_ (tiga) hari keqia setelah permohonan bantuan h'ukum dinyatakan lengkap harus melnberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hul<um; Daj.am hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dali Penerima Bantuan Hukum; Da]am hal permohonart bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan'

Pasal 13

pemberian bantuan hukum oleh Pemberi lSantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai danlatau Perkararnya telah mempunyai liekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus'

Pasal 14

(1)Pe:mberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yatng memenuhi sYarat :
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau secretariat tetap;
4. d.memiliki Pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan hukum' (21 Verifikasi dan akreditasi sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) dilakukan serliap 3 (tiga) tahun;
(3)Ke,tentuan lebih lanjut mengenai tata c.ara verifikasi dan akreditasi , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum danlatau Advokat yangdirekrut oleh Pemberi Bantuan I{ukum; Dalam ha1 jumlah advokat y?drLg terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dettgan banyaknya jumlah Penerima Bemtuan Hukum, pemberi Bantual Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukurn; pe:mberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ay.at {1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk niemberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada a1'at (1), dilakukan dengan cara:

a.pendampingan danlatau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
t.peiOampingan danlatau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhaiap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara' t1)

(2)6 v
(4)
(1)

Pasal 16

Pennberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :

a.penyuluhan hukum;
b.konsultasi hukum;
c.investigasi perkara, baik secala elektronik maupun nonelektronik;
d.penelitian hukum;
e.mediasi;
f.negosiasi;
g.pemberd ayaan masYarakat; fr. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
i.drafting dokumen hukum. Tata carapemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)diatur l,ebih laljut dengan Peraturan Gubernur'

Pasal 17

untuk mempefoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan secafa tertulis kepada pemberi Bantuan Hukum yang sekurang- ku:rangnya berisi :

a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan hukum. Pernohonan bantuan hukum dapat diajukan secara lisan dan dirumuskan secafa tertulis oleh Pemtreri Bantuan Hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan melampirkan persyaratan : ;. rltocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
b.surat keterangan miskin da-ri Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon Bantuan Hukum berdorrrisili'

Pasal 18

UnLtuk memperoleh anggaran bantuan hukum dari Pemerintah Daerah, pe.mberi Baltuan Hukum mengajukan permohonan fasilitasi bantuan hukum secara tertulis kepada Gubernur cq.Kepala unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait d.engan pemberian bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal Vt1rg dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Httkum.

BAB VI

HAK DAN KEWA"TIBAN

Pasal 19

penerinra Bantuan Hukum dan Pemberi .Bantuan Hukum mempunyai hak dan ke'wajiban dalam penyelengga-raan bantuan hukum' {21

(1)(21
(3)(u {21 7 Y

Pasal 20

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dar.rlatau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap' selama Pen,erima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kueisa;
b.merndapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.merndapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
d.me:ndapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberiart bantuan hukum; dan
e.me:ndapatkan pelay anan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…