DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut: a. mengubah ketentuan dalam Pasal 2, yaitu mengenai jenis pajak; b. mengubah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) mengenai tarif pajak kendaraan bermotor; c. mengubah ketentuan dalam Pasal 24 mengenai tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor; d. mengubah ketentuan dalam Pasal 27 mengenai ketentuan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan e. mengubah ketentuan dalam Pasal 55 mengenai bagi hasil penerimaan pajak yang diberikan kepada kabupaten/kota.

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Jenis Pajak terdiri darl:
1. a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor FBry[PL'--. c.PajakBahanBakarKendaraanBermotor(PBBKB);
3. d.Pajak Air Permukaan (PAP);dan
4. e.PEak Rokok. (21 Ketentuan mengenai Paiak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e diatur aengan Peraturan DJerah Provinsi Riau Nomor 16 trttntt 2OI3 tentang Pajak Rokok' 2.Ketentuanayat(l),ayatt2|danayat(4}Pasa]Tdiubahsehingga berbunYi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif Pajak KendaraenBermotor pribadi dihitung secafa progresif dan diteraPkan sebagai berkut :
1. a.untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar L'So/a (satu koma lima Persen); b.Untukkepemilikankendaraanbermotorkeduasebesar2oh(dla Persen);
2. c.untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2'5"/o (dua koma lima Persen);
3. d.Untuk kePemilikan kendaraan sebesar 3%o (tiga Persen)' bermotor keemPat dan seterusnya Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum' ambulans, pemadam f.enakaran, sosial keagamaan' lembaga sosial dan keagamaan, pemerintatr TfNf/POLRI; Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
4. a.[endaraan bermotor angkutan umum 1% (satu perseni;
5. b.kendaraan ambulans iebesar O,1OV' (nol koma lima puluh persen);
6. c.kendaraan bermotor pemadam kebakaran sebesar a,sovo (nol koma lima Puluh Persen);
7. d.kendaraan bermoior lembaga sosial keagamaan sebesar O,75o/" {nol koma tujuh puluh lima persen); d-an . .
8. e.kendaraan 6ermotor Pemerlntah/TNl/Po1ri, Pemerintah Daerah sebesara,T}o/o{nolkomatujuhpuluhlimapersen). Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-aJat berat dan alat-alat besar ditetapk-an sebesar A,2AVo {nol koma dua puluh persen}' Tarif pajak Kendaraan bermotor pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusirya sebagaimana dimaksud pada ay?j-(l) sebagai berikut:
9. a.Penghiturg"i- ptogresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkanatasnamadanalamatyangsarna;
10. b.Penghitu.g.''-p'ogresif terhadap kgnem.ili\arr kendaraan bermotor yaitu ternaffi ?epemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kepemilikan lebih dari 1 (satu) kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga' -4.. 3
(2)
(3)
(4)

3.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

t1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk jenis solar dan bensin ltasotine) RON minimum 88 ditetapkan sebesar 5o/" (lima Persen); (21 Tarif Pajak Bahan B+* Kendaraan Bermotor untuk jenis Bahan Bakar Mi"yt r*rr* ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

(3)Dalam hal terjadi perubahan tatif yang dilakukan oleh Pemerintah' maka tarif sebagaimala dimaksud paAa ayat (1) menyesuaikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah'

4.Ketentuan Pasal 2T diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut-pada saat penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur danlatau konsumen langsung bahan bakar' {21 Dalamhal Bahan Bakar Kendaraan Bermotor digunakan sendiri maka produsen dartlatau importer ltau nama lain sejenis wajib -.1.,"I1gg,,'.Ig e4"t. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakansendiriuntukkendaraanbermotornya.
(3)Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudpadaayat(1}dilakukanpadasaatpenerbitanSurat perintfi reng.tuar"" g"tu11g Bahan Bakar Kendaraan Bermotor'
(4)Tata cara pengenaan Pajak Bahan F"k- Kendaraan Bermotor yang dianggap digunakan untut< operasional kendaraan bermotor pada sector usaha Pertambangan, i'erkkebunan' Kehutanan' Pariwisata' Kontraktor dan sejenis lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

5.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Bagi hasil penerimaan Pajak diberikan kepada kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Hasil penerimaan pai"r. Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraal Bermotoi diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 3OVo (tiga Puluh Persen);
2. b.Hasil fenerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada t<atupaten/kota sebesar 7Oa/" (tujuh puluh Persen); dan
3. c.Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang melaluibeberapadaerahkabupaten/kotadiserahkansebesar 5}o/o (lima puturr persen), t<ecuali apabila sumber att hanya berada pada 1 tsat;t *ifa'att kabupatenfkota, maka bagi hasil kepada kabupaten /kota "bersangkutan sebesar 8O"/o (delapan Puluh Persen)' A*. (21
(3)Bagiankabupaten/kotasebagaimanadimaksudpadaayat(1) ditetapkan dengan memperhatit<an aspek pemerataan dan potensi antarkabuPaten/kota' Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bagi hasil penerimaan p;jrk provinsi y;t diperuntritckan bagi kabupatenlkota sebagaimana ii*ut *"4 padl alat (1) dan ayat (21 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau' Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2015 Peraturan Daerah Agar setiaP orang Daerah ini dengan Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 31 Maret 2015 sl- spxREf,ARIs DAERAH PRovINSI ,# TI. ZAINI ISMAIL LEMBARAN DAERAH PROVIT{SI RIAU TAHUN 2OI5 NOMOR : 4 NOREG PERATURAN DAERAH PRovIt{sI RIAU z l2l20r5l PENJELASAN ATAS PTRATURAN DAERAH PROVTNSI RIAT' NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHA!{ATASPERATURAITDAERAHPRoVINSIRIAU NoMoRSTAIIU}I20|LTE!5TANGPA"'AKDAERAH I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka mencapai kemandirian daerah demi suksesnya otonomi daerah, pemeriitah Pusaf tehh merubah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaXsLaan otonomi darah. Salah satu regulasi yang telah diubah tersebut adalah Undang-Unaang Nomor o'8 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerarr vr'1g trr"r, memberit * p?rirr.san objek pajak daerah dan retribusi daerah. Perluasanobjekpajakdanretribusidaerahtersebutdimaksudkanagar daerah dapat meflyelenggarakan pemerintahan daerah seluas-luasnya' disertai a.rrgu11-p"ariU.tifr- n"f. A"n kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah oaram r.esa4uan sistem penyelenggafaan pemerintatn negaI.a' Bahwaf..Oi:rftA"pajakdaerahyangterdapat--OdT-Y,"dang-Undang Nomor 2g Tahul.r 2aag, dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan {<eadilan, peran serta mu-syarakat, dan akuntabilitas bettg"tt memperhalikan potensi daerah' Berkaitai-- J.iig"o prinsip di atas - dan untuk mengoptimalkan penerimaan -nt tuffdari'pt"J'"pttan Pajak Daerah Provinsi Riau' maka perludilakukanppnygmqT:naandanpenambahanPasal-pasaldida]am peraturan Daerah frovinsi niau rvomot 8 tuhnn 2A11 tentang Pajak Daerah yang terkait dengpn :enis- pa:ak Daerah, dasar penghitungan progresif terhadap kepemilifan Kendaraan Bermotor, tarif dan pengenaan Pajak Bahan Bak; kendaraan Beimotor, efektivitas penagih.qr Pajak Daerah' pemberian keringapruo d?n p.-b9-Ui"an pajak serta bagi hasil penerimaan itai"t provinsi kepflda kabupaten/kota' Penyemp.,,,,u.4l1 dan penambahan Pasal_pasa] ini sebagai upaya guna memaksi*it ",, gendapatan Daerah dari 5 (Hma) p?luk Daerah yang menjadi f.r*.n"rrS@ ".o"insi Riau, sehingga keinginan dan harapan untuk memaksimalkan slrmber PAD dalam rattgta menuju kemandirian Daerah dapat terlaksana {i masa mendatang' Atas d;;"t inilah perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah ProvinsiniauNomprSTahun2o|ItentangPajakDaerah. Pemberlakukaln Peratu* Daerah inl, dlharapkan dagat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat-(termasuk badan hukum privat) dan dunia usaha sert4 instansi Peherintah, Pemerintah Daerah' TNI dan Polri agar terdu.p"t persppsi yang salna mengenai pengenaan Pajak Daerah ini' II. PENJELASAN PA$AL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

CukuP jelas

Pasal 7

CukuP jelas 2*-

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAIIAI{ LEMBARAN DAERAII PROVINSI RIAU TATIUN 2()15 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…