DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini memuat 13 (tiga belas) Bab dan 55 (lima puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Sarana Prasarana; Pengawasan; Kelembagaan; Peran Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU DAN GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
8.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Provinsi Riau;
10.Lurah adalah Lurah di wilayah Provinsi Riau.
11.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang, termasuk korporasi dan badan hukum.
12.Pemegang izin adalah badan usaha perorangan dan/atau badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan/atau lahan;
13.Masyarakat Lokal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
14.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
15.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
16.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
17.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan/atau cadangan untuk pemukiman masyarakat.
19.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
20.Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana kawasan hutan dan/atau lahan dilanda api yang disebabkan oleh ulah manusia atau faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
21.Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah keseluruhan aspek pengelolaan kebakaran hutan dan/atau lahan yang meliputi sebelum, saat dan sesudah terjadi kebakaran yang mencakup semua usaha pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.
22.Peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan sesegera mungkin sebelum kebakaran meluas.
23.Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
24.Penanggulangan (Pemadaman) kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
25.Penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta benda-benda lainnya dari akibat yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.
26.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
27.Pemulihan kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai daya dukungnya.
28.Rehabilitasi hutan dan/atau lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
29.Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat PUSDALKARHUTLA adalah organisasi yang bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
30.Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
31.Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga, Kepala Dusun, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur dan/atau petugas jaga PUSDALKARHUTLA.
32.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam selanjutnya disingkat IUPHHKHA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil hutan kayu.
33.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi masyarakat yang peduli pada upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
34.Sekat kanal (canal blocking) adalah tindakan penutupan aliran air pada kanal yang sudah ada di kawasan hutan dan/atau lahan dengan tujuan agar air yang ada tetap menggenangi permukaan areal, khususnya pada tanah gambut.
35.Embung air adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan air limpasan atau air rembesan di lahan yang berdrainase baik.
36.Logistik adalah sumber daya peralatan, penunjang dan pendukung dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
37.Dana adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
38.Dana tanggap darurat adalah dana yang selalu siap setiap saat bila diperlukan untuk upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
39.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana, proses, cara, perbuatan menyidik di bidang kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pencegahan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
b.Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
c.Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
d.Sarana Prasarana;
e.Pengawasan;
f.Kelembagaan;
g.Peran masyarakat;
h.Pembiayaan;
i.Ketentuan Penyidikan; dan
j.Ketentuan Pidana;

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a.dalam situasi tidak terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 4

(1)Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ;
2. b.pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan ; dan
3. c.pencegahan;
(2)Pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 5

(1)Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
(2)Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko kebakaran hutan dan/atau lahan, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang dijabarkan dalam program kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
(3)Perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana;
4. d.pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
5. e.penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
6. f.alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
(4)Penyusunan rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dikoordinasikan oleh:
1. a.BPBD untuk tingkat Provinsi; dan
2. b.BPBD Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
(5)Rencana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

(1)Pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
(2)Pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengenalan dan pemantauan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan;
3. c.pengembangan budaya sadar tidak melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan;
4. d.peningkatan komitmen penegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan/atau lahan; dan
5. e.penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan.
(2)Rencana aksi pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Rencana aksi pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana aksi daerah pengurangan resiko pengendalian kebakaran hutan dan/lahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(4)Rencana aksi daerah pengurangan resiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(5)Rencana aksi daerah pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan risiko pengendalian kebakaran hutan/atau lahan.
(6)Rencana aksi daerah pengurangan risiko kebakaran hutan dan/atau lahan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman kebakaran hutan dan/atau lahan dan kerentanan pihak yang terancam kebakaran hutan dan/atau lahan.
(3)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman kebakaran hutan dan/atau lahan ;
2. b.pemantauan terhadap :
  1. 1.penguasaan dan pengelolaan hutan dan/atau lahan; dan
  2. 2.penggunaan teknologi tinggi.
3. c.pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
4. d.penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(4)Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau pemegang izin pengelolaan hutan dan/atau lahan dilarang membakar hutan dan/atau lahan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan.
(2)Pembakaran hutan dan/atau lahan untuk tujuan khusus, wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
(3)Pembakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
1. a.pencegahan kebakaran;
2. b.pembasmian hama; dan
3. c.pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
(4)Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan, di dalam kawasan hutan negara dan/atau kawasan hutan area konsesi, wajib mendapat izin dari aparat pemerintah terdekat yang berwenang, pihak perusahaan atau pemilik lahan.
(5)Setiap orang dan/atau pemegang izin yang mengetahui adanya api di hutan dan/atau lahan yang diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib melakukan pencegahan dan segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.
(6)Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok antara lain MPA dan LSM.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Penyelenggaraan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam situasi terdapat potensi terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a.kesiapsiagaan;
b.peringatan dini; dan
c.mitigasi bencana.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
(2)Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
1. a.penyusunan rencana aksi kedaruratan kebakaran hutan dan/atau lahan ;
2. b.pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
3. c.penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
4. d.pengorganisasian dan gladi tentang mekanisme pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan ;
5. e.penentuan penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan/atau lahan;
6. f.penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap keadaan darurat bencana; dan
7. g.penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.
(3)Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…