DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 17 (tujuh belas) Bab dan 71 (tujuh puluh satu) Pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan Perpustakaan; Hak, Kewajiban Dan Kewenangan; SNP; Koleksi Perpustakaan; Sarana Dan Prasarana; Layanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno Dan Pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Fasilitasi, Pembinaan Dan Pengembangan; Kerjasama, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; Penghargaan; Kelembagaan; Pendanaan; Pengawasan; dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan yang produktif, terpadu, dan terintegrasi berbasis pustaka digital dan destinasi wisata edukasi guna terwujudnya tata kelola Perpustakaan yang terdepan dan handal sesuai dengan karakteristik dan perkembangan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. 5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5531);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
9.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota Provinsi.
10.Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
11.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang memberikan pelayanan perpustakaan dari satu tempat ke tempat lainnya secara langsung kepada pemustaka yang belum terjangkau atau tidak dilayani oleh perpustakaan menetap.
12.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
13.Gerakan pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
14.Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
15.Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah
16.Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17.Koleksi Budaya Melayu Riau adalah semua informasi budaya melayu Riau dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam berbagai media yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
18.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
19.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
20.Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).
21.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
22.Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
23.Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
24.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah wadah pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan bahan bacaan kepada masyarakat serta layanan pengembangan literasi dasar untuk bekal kecakapan hidup bagi masyarakat

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini bermaksud:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perpustakaan yang terintegrasi, inklusif, berkualitas, berkesinambungan, dan berbudaya lokal/Melayu; dan
2. b.mewujudkan inovasi Perpustakaan sebagai Pustaka Digital dan destinasi wisata edukasi.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.memberikan pedoman utama bagi tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat secara terintegrasi;
2. b.meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas sumber daya Perpustakaan yang inovatif berbasis pustaka digital dan destinasi wisata edukasi;
3. c.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Perpustakaan; dan
4. d.meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembentukan Perpustakaan;
b.Hak, Kewajiban dan Kewenangan;
c.Standar Nasional Perpustakaan;
d.Koleksi Perpustakaan;
e.Sarana dan Prasarana;
f.Layanan Perpustakaan;
g.Tenaga Perpustakaan;
h.Pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Melayu Riau;
i.Pembudayaan Kegemaran Membaca;
j.Penghargaan;
k.Kelembagaan;
l.Pendanaan; dan
m.Pengawasan.

BAB II

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan terhadap jenis Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
1. a.memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
2. b.mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
3. c.mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
4. d.berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan.
(2)Masyarakat yang mengelola TBM atau komunitas literasi berhak mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Perpustakaan Daerah.
(3)Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling atau bentuk layanan Perpustakaan lainnya.
(4)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
b.menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah di wilayahnya;
b.menyediakan anggaran untuk penambahan koleksi Perpustakaan di Daerah pada setiap tahun anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemustaka; dan
c.melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat yang mengelola TBM dan komunitas literasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah berpedoman pada SNP;
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
c.mengelola Perpustakaan Daerah;
d.mewujudkan pembudayaan gemar membaca di Daerah;
e.melestarikan karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah;
f.menerbitkan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
g.melestarikan naskah kuno milik Daerah;
h.mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah;
i.memfasilitasi dan koordinasi urusan Perpustakaan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota di Daerah;
j.memberikan bantuan untuk pengembangan dan pembinaan Perpustakaan, TBM, dan Komunitas Literasi di Kabupaten/Kota; dan
k.memfasilitasi pelaksanaan pemberian akreditasi Perpustakaan, uji kompetensi pustakawan, dan sertifikasi pustakawan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menetapkan grand design pengembangan Perpustakaan dengan Peraturan Gubernur.
(2)Grand design pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.analisis lingkungan strategik;
3. c.visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan Perpustakaan;
4. d.arah kebijakan dan strategi pengembangan Perpustakaan;
5. e.roadmap pengembangan Perpustakaan; dan
6. f.penutup.
(3)Grand design pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
1. a.mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
2. b.memperkuat pencapaian standar nasional, standar akreditasi, dan standar Perpustakaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Grand design pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun oleh Dinas.
(2)Penyusunan grand design pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan perkembangan, teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Penyusunan grand design pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan masukan dari:
1. a.Dewan Perpustakaan Daerah;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.Perpustakaan nasional;
4. d.organisasi profesi;
5. e.Perangkat Daerah terkait;
6. f.lembaga adat; dan
7. g.pemangku kepentingan lainnya.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…