DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas) Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2. 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 5. Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 2 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 8. Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9272); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 3

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 16. 17. 18. 19. tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 4 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 799; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp11.020.380.657.451 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 10.061.898.797.594
2.Belanja Daerah Rp. 11.020.380.657.451 Surplus/(Defisit) Rp. (958.481.859.857)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 958.481.859.857
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 958.481.859.857 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 5.984.937.544.594
b.Pendapatan Transfer Rp. 4.069.181.213.000
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 7.780.040.000

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah Rp. 4.382.173.075.085
2. b.Retribusi Daerah Rp. 25.970.361.800 6
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 1.097.539.778.218 479.254.329.491 yang dipisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat, Rp. 4.069.181.213.000
2. b.Pendapatan transfer antar daerah. Rp. 0
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah; Rp. 7.780.040.000
2. b.Dana darurat, Rp. 0 Lain-lain pendapatan sesuai dengan
3. c.ketentuan peraturan perundang- undangan; Rp. 0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi; Rp. 6.513.647.372.068
b.Belanja modal; Rp. 2.211.686.315.968
c.Belanja tidak terduga; dan Rp. 40.075.754.136
d.Belanja transfer. Rp. 2.254.971.215.279

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai; Rp. 2.945.575.346.348
2. b.Belanja barang dan jasa; Rp. 2.956.052.133.050
3. c.Belanja hibah; Rp. 567.889.708.670
4. d.Belanja bantuan sosial; Rp. 44.130.184.000
(2)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah; Rp. 20.700.000.000
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin; Rp. 310.377.810.166
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung; Rp. 383.327.474.779
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Rp. 1.460.398.466.983
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; Rp. 36.614.830.000
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya; Rp. 267.734.040 1Be 7
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 136
1. a.Belanja tidak terduga Rp. 40.075.794 13
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil Rp. 1.794.967.836.279
2. b.Belanja bantuan keuangan Rp. 460.003.379.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan Rp. 958.481.859.857
b.Pengeluaran pembiayaan Rp. 0

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp. 958.481.859.857
2. b.Pencairan dana cadangan Rp. 0
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp. 0
2. b.Penyertaan modal daerah Rp.
3. c.pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo Rp. 0
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 8
(2)
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
4. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
5. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.LampiranI Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; . Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; . Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; . Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; . Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 2. 3. 4. L5. Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; . Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;7.
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; 9
9.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
42.Lampiran XI Daftar ~Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; (3. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; (4. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan, \5. Lampiran XV_— Daftar Dana Cadangan;
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah,

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 16. 17. 18. 19. tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 4 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 799; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 berjumlah sebesar Rp11.020.380.657.451 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah Rp. 10.061.898.797.594
2.Belanja Daerah Rp. 11.020.380.657.451 Surplus/(Defisit) Rp. (958.481.859.857)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 958.481.859.857
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0 Pembiayaan Netto Rp. 958.481.859.857 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 5.984.937.544.594
b.Pendapatan Transfer Rp. 4.069.181.213.000
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 7.780.040.000

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah Rp. 4.382.173.075.085
2. b.Retribusi Daerah Rp. 25.970.361.800 6
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 1.097.539.778.218 479.254.329.491 yang dipisahkan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp.
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat, Rp. 4.069.181.213.000
2. b.Pendapatan transfer antar daerah. Rp. 0
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah; Rp. 7.780.040.000
2. b.Dana darurat, Rp. 0 Lain-lain pendapatan sesuai dengan
3. c.ketentuan peraturan perundang- undangan; Rp. 0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi; Rp. 6.513.647.372.068
b.Belanja modal; Rp. 2.211.686.315.968
c.Belanja tidak terduga; dan Rp. 40.075.754.136
d.Belanja transfer. Rp. 2.254.971.215.279

Pasal 6

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai; Rp. 2.945.575.346.348
2. b.Belanja barang dan jasa; Rp. 2.956.052.133.050
3. c.Belanja hibah; Rp. 567.889.708.670
4. d.Belanja bantuan sosial; Rp. 44.130.184.000
(2)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah; Rp. 20.700.000.000
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin; Rp. 310.377.810.166
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung; Rp. 383.327.474.779
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Rp. 1.460.398.466.983
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; Rp. 36.614.830.000
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya; Rp. 267.734.040 1Be 7
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: 136
1. a.Belanja tidak terduga Rp. 40.075.794 13
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil Rp. 1.794.967.836.279
2. b.Belanja bantuan keuangan Rp. 460.003.379.000

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan Rp. 958.481.859.857
b.Pengeluaran pembiayaan Rp. 0

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp. 958.481.859.857
2. b.Pencairan dana cadangan Rp. 0
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0
4. d.Penerimaan pinjaman daerah Rp. 0
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan Rp. 0
2. b.Penyertaan modal daerah Rp.
3. c.pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo Rp. 0
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 0

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 8
(2)
(3)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
4. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
5. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.LampiranI Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; . Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; . Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; . Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; . Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 2. 3. 4. L5. Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; . Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;7.
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD; 9
9.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
42.Lampiran XI Daftar ~Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; (3. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; (4. Lampiran XIV. Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan, \5. Lampiran XV_— Daftar Dana Cadangan;
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah,

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.