DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Menetapkan: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2045. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 4, 5. 6. 7. 8. (lima) tahun. 10. 11. 12. 13.

(1)
(2)Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. RPJPD disusun mempedomani RPJPN dan RTRW.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun (1 dengan sistematika berikut:

a.BABI : Pendahuluan;
b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;dan
f.BAB VI : Penutup.

(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui penyusunan RPJMD setiap (5) lima tahun dan RKPD setiap 1 (satu) tahun.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembagunan daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(3)Tatacara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12) masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada_ tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal Pi. GUBERNUR RIAUGl 4 RMIMAN HADI Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal Pj. SEKRETAR¥S_DAERAH PROVINSI RIAU, Salinan Sesuai Dengan Aslinya PALA BIRO HUKUM HARMADI. SH Pembina (IV/a) 19840326 200903 1 003 MUHAMMND fAUFIQ OESMAN HAMID LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2045 I. UMUM Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat

(2)dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJUMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah Kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah terpilih yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah meliputi Ketentuan Umum, RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Penutup serta dokumen RPJPD. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah: merupakan satu. kesatuan dalam_ sistem perencanaan pembangunan nasional; dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing; mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah; dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. a. d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2025 — 2045 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1.Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau; . Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah2. berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah _provinsi beberapan tahun terakhir dan srumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota;1 . Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan3. terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau; . Menyesuaikan proses penyusunan dan sistematika dokumen RPJPD4, Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024; . Merumuskan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah5. kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau; . Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, 6. efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan. Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…