DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang tata kelola BUMD yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Asas dan Tujuan Pengelolaan BUMD; Bab III. Ruang Lingkup Pengelolaan BUMD; Bab IV. Pendirian BUMD; Bab V. Bidang Usaha BUMD; Bab VI. Modal BUMD; Bab VII. Organ dan Kepegawaian BUMD; Bab VIII. Evaluasi BUMD; Bab IX. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; Bab X. Pembinaan dan Pengawasan; Bab XI. Laporan BUMD; Bab XII. Kerja Sama; Bab XIII. Pengadaan Barang dan Jasa; Bab XIV. Penggunaan Laba; Bab XV. Penugasan Pemerintah Daerah; Bab XVI. Pinjaman; Bab XVII. Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite Lain; Bab XVIII. Penilaian Tingkat Kesehatan, Restrukturisasi dan Privatisasi; Bab XIX. Kepailitan dan Tanggung Jawab Pengurus; Bab XX. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pembubaran BUMD; Bab XXI. Anak Perusahaan; Bab XXII. Ketentuan Lain; Bab XXIII. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan laba kepada pemerintah daerah;
c.bahwa untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan tercapainya tujuan pendirian Badan Usaha Milik Daerah maka perlu pedoman yang dapat menjadi rujukan secara menyeluruh bagi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; SALINAN

2.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau sebagai pemegang saham pada Badan Usaha Milik Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5.Pengelolaan BUMD adalah rangkaian proses, komitmen, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi perencanaan, pengarahan, penyelenggaraan dan pengontrolan BUMD secara sehat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10.Dividen adalah bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau kepada BUMD Provinsi Riau.
11.Laporan Keuangan adalah dokumen tertulis yang menyajikan posisi keuangan BUMD berupa neraca, laporan laba (rugi), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
12.Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat setiap tahun untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
14.Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.
15.Auditor Eksternal adalah auditor dari luar perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMD.
16.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja di bawah Direksi yang bertugas melakukan pengawasan dalam perseroan unuk menjamin bahwa segala kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Direksi.
17.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Provinsi Riau untuk dijadikan sebagai modal BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, dan dikelola secara korporasi.
18.Anak Perusahaan adalah perusahan yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau atau lebih dari 50% suara dalam RUPSnya dikuasai oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau atau jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh BUMD Pemerintah Provinsi Riau.
19.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
20.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukumnya sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
21.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
22.Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGELOLAAN BUMD

Pasal 2

Pengelolaan BUMD berdasarkan asas:

a.Asas Perencanaan; bahwa pengelolaan BUMD dijalankan sesuai dengan perencanaan program BUMD yang bersinergi dengan program pembangunan daerah;
b.Asas Pengorganisasian; berjalannya kegiatan BUMD didasari oleh prinsip pengelolaan atau tata laksana manajemen yang profesional;
c.Asas Pengendalian dan Pengawasan; pengelolaan BUMD harus menerapkan fungsi pengendalian dan pengawasan untuk tetap menjaga pelaksanaan kegiatan BUMD sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan;
d.Asas Pertanggungjawaban; setiap bentuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan BUMD dipertanggungjawabkan oleh pengurus sebagaimana ketentuan yang berlaku
e.Asas Kemanfaatan Umum.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD bertujuan :

a.Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik di Daerah maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
b.Mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan peran BUMD;
c.Mengoptimalkan peran BUMD dalam kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
d.Mendorong investasi daerah dan menumbuhkembangkan sektor usaha kecil, menengah dan koperasi;
e.Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS;
f.Memberikan arahan dan panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya BUMD.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BUMD

Pasal 4

Pengelolaan BUMD yang dimaksud dalam perda ini adalah pengelolaan terhadap BUMD Provinsi Riau yang berbentuk perseroan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan BUMD sebagaimana diatur di dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.Pendirian;
b.bidang usaha;
c.modal;
d.organ dan kepegawaian;
e.evaluasi;
f.tata kelola perusahaan yang baik;
g.perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
h.kerjasama;
i.pengadaan barang dan jasa;
j.penggunaan laba;
k.penugasan pemerintah daerah;
l.pinjaman;
m.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
n.penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
o.kepailitan;
p.penggabungan, peleburan, pengambilalihan;
q.anak perusahaan.

BAB IV

PENDIRIAN BUMD

Pasal 6

(1)Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya.
2. b.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik ; dan
3. c.Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
(3)Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
1. a.Kebutuhan daerah; dan
2. b.Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

BIDANG USAHA BUMD

Pasal 7

(1)Setiap BUMD memiliki fokus bisnis pada bidang usaha tertentu sesuai potensi sumber daya dan potensi daerah.
(2)Fokus bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar BUMD dan diimplementasikan dalam perencanaan RJP BUMD.
(3)Jenis Usaha BUMD dan atau Bidang Usaha yang dikerjakan oleh BUMD mencakup usaha diberbagai sektor yang layak dilaksanakan dan tidak terbatas pada :
1. a.perkebunan/agrobisnis;
2. b.energi dan sumber daya mineral, migas;
3. c.Kehutanan
4. d.konstruksi;
5. e.properti;
6. f.konsultan;
7. g.jasa/perdagangan;
8. h.telekomunikasi;
9. i.perhubungan ( transportasi darat, laut dan udara );
10. j.kelautan, perikanan dan peternakan;
11. k.pariwisata;
12. l.infrastruktur;
13. m.perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
14. n.investasi; dan
15. o.asuransi.

BAB VI

MODAL BUMD

Pasal 8

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas :
1. a.Penyertaan modal Daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah;
4. d.Sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
1. a.Kapitalisasi cadangan;
2. b.Keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 9

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
(3)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Komposisi modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang kurangnya 51 % (lima puluh satu persen);
(7)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(8)Mekanisme dan tata cara penyertaan modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN BUMD

Pasal 10

(1)Organ BUMD terdiri atas :
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(2)Susunan keanggotaan, hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(3)Pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Provinsi Riau .
(4)Pemegang saham dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.
(5)Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham untuk mengambil keputusan dalam RUPS sesuai dengan mata acara RUPS.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…