DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 6 (enam) Bab dan 17 (tujuh belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum, Struktur Kelembagaan Desa Adat, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5495); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Gubernur adalah Gubernur Riau;
4.Bupati adalah Bupati di Provinsi Riau;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
6.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten di Provinsi Riau;
7.Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa Adat, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9.Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, dibantu Perangkat Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Adat;
10.Badan Permusyawaratan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Adat berdasarkan keterwakilan tokoh kelompok adat yang ditetapkan sesuai adat;
11.Perangkat Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah unsur pembantu Kepala Desa Adat atau nama lainnya dalam melaksanakan tugas Pemerintah Desa Adat.
12.Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
13.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
14.Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu di Provinsi Riau.
15.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
16.Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa Adat atau prakarsa masyarakat Desa Adat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17.Kewenangan lokal berskala Desa Adat adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Adat yang telah dijalankan oleh Desa Adat atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa Adat atau yang muncul karena perkembangan Desa Adat dan prakarsa masyarakat Desa Adat.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat, selanjutnya disebut APB Desa Adat, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Adat.

Pasal 2

Pengaturan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun struktur kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat.

Pasal 3

Pengaturan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun struktur kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat.

BAB II

STRUKTUR KELEMBAGAAN DESA ADAT

Pasal 4

Susunan Kelembagaan Desa Adat terdiri dari:

a.Pemerintah Desa Adat;
b.Badan Permusyawaratan Desa Adat;
c.Lembaga Adat; dan/atau
d.Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat.

Pasal 5

Pemerintah Desa Adat dipimpin oleh Kepala Desa Adat yang dibantu oleh Perangkat Desa Adat.

Pasal 6

Kepala Desa Adat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

(1)Perangkat Desa Adat terdiri atas fungsi kelembagaan:
1. a.Sekretariat Desa Adat;
2. b.unsur kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis lapangan.
(2)Perangkat Desa Adat bertugas membantu Kepala Desa Adat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa Adat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa Adat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Desa Adat dapat membentuk Lembaga Adat.
(2)Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa Adat yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Adat.
(3)Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa Adat dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
(4)Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa Adat dan/atau Badan Permusyawaratan Desa Adat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Desa Adat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Adat.
(5)Ketentuan mengenai organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang Lembaga Adat diatur dalam Peraturan Desa Adat.

Pasal 9

(1)Desa Adat mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
(2)Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa Adat sebagai mitra Pemerintah Desa Adat.
(3)Lembaga Kemasyarakatan Desa Adat bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Adat, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa Adat.
(4)Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa Adat.

BAB III

PENGISIAN JABATAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

Pasal 10

(1)Pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali sesuai dengan adat masing-masing daerah.

Pasal 11

(1)Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Adat harus memenuhi syarat :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. c.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
4. d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
5. e.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Adat;
6. f.penduduk atau masyarakat Desa Adat yang berdomisili, atau bersedia berdomisili di Desa Adat yang bersangkutan;
7. g.memahami adat istiadat yang berlaku dan berkembang di Desa Adat yang bersangkutan;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
10. j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. k.berbadan sehat; dan
12. l.memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam adat masing-masing daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pemilihan Kepala Desa Adat diatur dengan Peraturan Desa Adat.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…