DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi sembilan Bab dengan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Sistematika; Jangka Waktu; Pelaksanaan Program; Pembinaan dan Pengawasan; Koordinasi dan Kerjasama; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2050;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); yangenergi penyediaan,meliputipengelolaan

a.bahwa peranan energi sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENT ANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021-2050 I( SAUNAN] Mengingat: Menimbang:
1. 3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Indonesia Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan Lembaran ten tang RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
6. 8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. 9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Norn.or 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. 15.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
14. 16.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 ten tang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
15. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 18.Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3); Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi;
17. 7.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energ1 yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional;
18. 8.Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang menjadi penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional; PemerintahadalahKabupaten/Kota6. Pemerintah Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
19. 1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Riau;
20. 2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerin tahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
21. 3.Gubernur adalah Gubernur Riau;
22. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi;
23. 5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021-2050. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU Pasa12

(1)RUED-P Riau berfungsi sebagai rujukan dalam penyusunan:
1. a.Dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  1. 9.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat RUED-P Riau adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran dan target RUEN;
  2. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
  3. 11.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetika;
  4. 12.Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coab, dan batu bara tergaskan (gasified coa0;
  5. 13.Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru;
  6. 14.Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut;
  7. 15.Energi terbarukan adalah eriergi yang berasal dari sumber energi terbarukan;
  8. 16.Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penguasaan dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi energi. 1 7. Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batubara, dan energi baru terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi) maupun supply (penyedia energi). Memuat latar belakang, aspek legal, posisi dan keterkaitan RUED-P Riau dengan RUEN
2. b.BAB II : KONDISI ENERGI DAERAH PROVINSI SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG Memuat isu dan permasalahan energi, kondisi energi Daerah saat ini dan kondisi energi Daerah di masa mendatang.
3. c.BAB III: VIS!, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGIDAERAH Memuat Visi dan Misi pengelolaan energi Daerah, Tujuan dan sasaran pengelolaan energi Daerah.
4. d.BAB IV: KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH Memuat Kebijakan Energi Daerah, Pengembangan Energi Daerah (Kebutuhan Energi Final, Transformasi Energi, Pasokan Energi, Konservasi PENDAHULUANa. BAB I

BAB II

KONDISI ENERGI RIAU SAAT INI DAN EKSPEKTASI MASA MENDATANG 11 I BAB-2 Untuk memenuhi kebutuhan energl final jenis BBM akan membutuhkan pasokan energl primer minyak bumi sebesar 2,07 MTOE atau 14,93 juta barel atau 40,92 ribu barrel oil per day (BOPD). Cadangan total (terbukti dan potensial) sumberdaya minyak bumi di Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 2.875,50 Juta barel, yang merupakan 39,40% dari cadangan total minyak bumi Indonesia yang berjumlah 7.305,0 Juta bare! (RUEN, 2017). Sedangkan produksijlifting minyak bumi dari Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan pasokan energl minyak bumi sebesar 220 ribu BOPD atau sebesar 42% dari produksi minyak Gambar 4. Konsumsi Energ' Final Provinsi Riau, 2015 • Listrik Gas • Minyak 11 Energi Baru Terbarukan 11 Biomasa Tradislo nal • Satubara Pada tahun 2015, konsumsi energl final di Provinsi Riau mencapai 4,08 MTOE, dengan komposisi energi yang dikonsumsi sebagai berikut: Bahan Bakar Minyak (BBM) 41 %, Gas Bumi 9%, Batubara 3%, listrik 26%, Biomassa Tradisional 13% dan EBT 13, 13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi konsumsi energl final yang berasal dari energi tak terbarukan (energl fosil) mencapai 54% dari seluruh konsumsi energi final.

Pasal 3

(1)RUED-P Riau disusun dengan sistematika, sebagai berikut:
1. b.Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
2. c.APBD serta pelaksanaannya.
(2)RUED-P Riau berfungsi sebagai pedoman bagi :
1. a.Perangkat Daerah menyusun dokumen rencana strategis;
2. b.Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota un tuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor; dan
3. c.masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.
(3)RUED-P Riau harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH 38 I BAB - IV Dalam mewujudkankan kemandirian dan ketahanan energl di Provinsi Riau, maka Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan dan pemanfaatan energi menganut prinsip sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan program RUED-P Riau.

Pasal 5

Perubahan target dalam RUED-P Riau dilakukan melalui Peraturan Gubernur.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 4

RUED-P Riau mulai berlaku sejak tahun 2021 sampai clengan tahun 2050 dan dapat clitinjau kembali 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu, dalam hal:

a.RUEN mengalami perubahan mendasar; dan/ atau
b.Perubahan lingkungan strategis antara lain perubahan inclikator perencanaan energi baik di tingkat daerah, regional maupun nasional. clan Efisiensi Pemanfaatan Energi) clan Kelembagaan clan Instrumen Kebijakan.
e.BAB V: PENUTUP

(2)Ketentuan mengenai RUED-P Riau sebagaimana climaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan mengenai Penjabaran Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Substansi Dokumen RUED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana kebutuhan dan pasokan Energi Daerah Tahun 2021-2050.

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program RUED-P Riau.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan energi.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
1. a.pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi energi;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.koordinasi;
4. d.sosialisasi; dan
5. e.fasilitasi.

Pasal 7

(1)Pencapaian target RUED-P Riau diprioritaskan melalui peran energi baru terbarukan dalam bauran energi.
(2)Bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan sebesar:
1. a.sebesar 31,22% (tiga puluh satu koma dua puluh dua persen) pada tahun 2025; dan
2. b.sebesar 46,64% (empat puluh enam koma enam puluh empat persen) pada tahun 2050.
(3)Bauran energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap tahun sesuai realisasi target pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan.
(4)Pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Swasta/pihak ketiga yang terkait. Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya, dan pihak ketiga yang terkait. RUED-P Riau sebagaimana
(1)melibatkan Pemerintah Pelaksanaan program dimaksud pada ayat
(2)

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan RUED-P Riau bersumber pada:

a.APBD; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pelaksanaan RUED-P Riau.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah provinsi lain;
3. c.pemerintah daerah kabupaten/kota;
4. d.BUMN, BUMD, Koperasi, BUMDES dan swasta;
5. e.lembaga dalam negeri dan/ a tau luar negeri;
6. f.perguruan tinggi;
7. g.lembaga riset; dan
8. h.masyarakat.
(3)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan per a tu ran perundang- undangan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.monitoring;
2. b.evaluasi; dan
3. c.pengendalian.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (2-62/2022) LEMBARAN DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 2 f3.f'H~ HARIY ANTO Diundangkan di Pekanbaru Pada tanggal 28 An.rid, 2022 SEKRETARIS DAEllAH PROVINSI RIAU, SYAMSUAR Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 28 April 2022 GUBERNUR RIAU, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 9

Pasal 12

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

a.proses perencanaan;
b.pelaksanaannya; dan/ a tau
c.pengawasan.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, informasi tertulis.
(3)Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

(1)Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED-P Riau dan dilakukan melalui: I. UMUM Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat dan berperan penting bagi pembangunan daerah dan nasional. Oleh karenanya sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian daripada itu, peran energi sangat penting artinya dalam mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Selain itu, energi JUga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri. Tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan pembangunan suatu daerah. Sehingga pengelolaan energi harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal dan terpadu dengan memprioritaskan pengembangan dan pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Riau yang cukup besar clan belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan energi Daerah. Provinsi Riau memiliki wilayah cukup luas dengan berbagai karakteristik wilayah, mulai dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah daratan terletak di pertengahan Pulau Sumatera, sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di sektor industri dan perdagangan. Pengembangan kawasan industri di wilayah Riau berdampak bagi pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pertambahan penduduk. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi. Kebutuhan akan energi menjadi hal yang sangat krusial, oleh karenanya pengelolaan energi dilaksanakan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi jaminan penyediaan energi baik untuk kebutuhan saat ini maupun masa mendatang, Pemerintah Provinsi Riau perlu melakukan pengelolaan errergi secara tepat, baik pada sisi penyediaan maupun pada PENJELASAN PERATURAN DAERAHRIAU NOMOR TAHUN 2022 TENT ANG RENCANAUMUM ENERGI DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2021-2050 Pasal 3 Cuku p j elas. Pasa14 Cuku p j elas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…