DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Pembangunan Wilayah yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Tujuan dan Prinsip Kerjasama, Syarat Kerjasama, Penanggung Jawab Kerjasama, Bentuk dan Mekanisme Kerjasama, Jenis Infrastruktur yang Dikerjasamakan, Tanggung Jawab Perangkat Daerah dalam Kerjasama, Pengadaan Tanah, Pembiayaan Sebagian Kerjasama, Tahap Kerjasama, Tahap Perencanaan Kerjasama, Tahap Penyiapan Kerjasama, Tahap Transaksi Kerjasama, Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha, Simpul Kerjasama, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di provinsi Riau, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan wilayah;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta dalam penyediaan Pembangunan Wilayah agar kerjasama tersebut dapat dilakukan berdasarkan asas legalitas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta Dalam Pembangunan Wilayah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POLA PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau;
2.Wilayah adalah wilayah Provinsi Riau;
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4.Gubernur adalah Gubernur Riau;
5.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau;
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Riau
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di Provinsi Riau;
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
11.Kemitraan adalah Kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta yang bersifat padat modal, dimana sektor swasta membiayai, membangun dan/atau mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai partner dan tetap memiliki aset baik sebagian atau seluruhnya.
12.Badan Usaha Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
13.Pola Pembiayaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Swasta yang selanjutnya disebut kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan potensi daerah yang mencakup bidang- bidang yang merupakan kewenangan Daerah. Kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta.
14.Perjanjian kerjasama adalah Kontrak antara penanggungjawab kegiatan dengan Badan Usaha Swasta dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah.
15.Kegiatan adalah rangkaian Pelaksanaan pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah yang akan dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
16.Penanggung Jawab Kegiatan Pola Kerjasama Pembiayaan pemerintah Daerah dan Swasta dalam pembiayaan infrastruktur yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah kepala daerah dan direksi Badan Usaha Milik Daerah sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17.Kontrak Servis (Service Contract) adalah Kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek (1-3 tahun), dengan pemberian kompensasi/fee.
18.Kontrak Manajemen (Management Contract) adalah kontrak kerjasama dimana pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan (operation&maintenance) suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta, dalam masa yang lebih panjang (umumnya 3-8 tahun), biasanya dengan kompensasi tetap/fixed fee.
19.Kontrak Sewa (lease) adalah kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (fixed fee) untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum, dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara, dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas (user fees).
20.Konsesi (Consession) adalah wujud kerjasama dimana Pemerintah memberikan tidak saja tanggung jawab pengelolaan, tetapi juga aset dan investasi baru.
21.Build Operate Transfer (BOT) dan Build Operate Operation (BOO) adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (special purpose company), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun; biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak.
22.Divestasi adalah penjualan aset atau saham atau pengambil alihan manajemen dimana pemerintah tetap berperan sebagai fungsi regulasi dan kontrol sedangkan pembangunan, pengelolaan, dan maintenance sudah ditanggung oleh privat.
23.Simpul kerjasama adalah simpul yag dibentuk dengan tujuan untuk melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan, dan/atau evaluasi terhadap kegiatan kerjasama.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP KERJASAMA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah.
(2)Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk:

a.Mendorong keterlibatan swasta dalam membiayai penyediaan Pembangunan Wilayah;
b.Memberikan payung hukum pada Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama dalam penyediaan Pembangunan Wilayah;
c.Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah melalui pengerahan dana swasta;
d.Mewujudkan Penyediaan Pembangunan Wilayah yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
e.Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Pembangunan Wilayah berdasarkan prinsip usaha secara sehat;

Pasal 4

Kerjasama dilakukan berdasarkan prinsip:

a.Kemitraan, yakni kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
b.Kemanfaatan, yakni Penyediaan Pembangunan Wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha swasta untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat;
c.Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat;
d.Pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Pembangunan Wilayah dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko;
e.Efektif, yakni kerjasama Penyediaan Pembangunan Wilayah mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
f.Efisien, yakni kerjasama Penyediaan Pembangunan Wilayah mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

BAB III

SYARAT KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.Pembiayaan Kerjasama yang berasal dari Pemerintah harus dimuat dalam Anggaran Pendapatan Daerah Belanja Daerah.
b.Kerjasama harus dimuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
c.Pelepasan asset pemerintah daerah dalam Kerjasama wajib mendapat persetujuan dari DPRD.
d.Gubernur/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan membutuhkan dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah menyampaikan usulan kepada Menteri Perencanaan dengan dilengkapi dokumen pendukung.
e.Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Gubernur/Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyampaikan informasi mengenai perkembangan Kerjasama secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Perencanaan.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB KERJASAMA

Pasal 6

(1)Gubernur sebagai Penanggungjawab kerjasama.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pihak yang dapat mewakili Pemerintah Daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai penanggungjawab sepanjang mendapat pendelegasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Gubernur dan/atau Badan Usaha Milik Daerah bertindak sebagai penangungjawab berdasarkan hasil studi pendahuluan dan konsultasi publik pada tahap perencanaan kerjasama.
(5)Berdasarkan hasil studi pedahuluan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memutuskan lanjut atau tidak dilanjutkan rencana Penyediaan Pembangunan Wilayah melalui mekanisme kerjasama.
(6)Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki bidang usaha sesuai dengan jenis kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
(7)Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menjadi penanggungjawab, kerjasama dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis pendelegasian kewenangan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

BENTUK DAN MEKANISME KERJASAMA

Pasal 7

Bentuk kerjasama meliputi:

a.Kontrak service;
b.Kontrak manajemen;
c.Kontrak sewa;
d.Build Operate Transfer (BOT);
e.Kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Kontrak service, pihak swasta bertindak sebagai pihak penyedia jasa, Pemerintah Daerah sebagai pihak pengguna.
(2)Kontrak Service dapat meliputi :
1. a.Jasa perbaikan;
2. b.Jasa pemeliharaan; dan
3. c.Jasa lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan Kontrak Service minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
(4)Badan usaha penyedia jasa berhak memperoleh kompensasi/fee.
(5)Nilai kompensasi/fee sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan kesepakatan antara badan usaha pengelola bersama Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah .
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi/fee sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1)Badan usaha swasta dalam kontrak menajemen sebagai pihak pengelola keseluruhan suatu Pembangunan Wilayah atau jasa layanan umum.
(2)Pemerintah Daerah pihak yang memiliki Pembangunan Wilayah dan fasilitas pelayanan umum.
(3)Pelaksanaan kontrak menajemen minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun.
(4)Badan usaha pengelola manajemen berhak memperoleh kompensasi tetap/fixed fee.
(5)Nilai atau jumlah kompensasi tetap/fixed fee sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) berdasarkan kesepakatan antara badan usaha pengelola bersama Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi tetap/fixed fee sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sebagai pihak pemilik fasilitas umum atau objek yang disewakan (lease).
(2)Swasta pihak penyewa sementara fasilitas umum
(3)Pihak penyewa berhak :
1. a.menggunakan, mengelola, mengoperasikan, serta fasilitas umum;
2. b.menerima pembayaran dari pengguna fasilitas (user fees); dan
3. c.membuat perjanjian dengan pihak pengguna, terkait harga sewa, risiko komersial, dan batas waktu perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan kesepakatan dengan Pemerintah (pemilik fasilitas umum).
(4)Pihak penyewa berkewajiban :
1. a.Memelihara dan merawat fasilitas umum yang menjadi objek dalam kontrak sewa (lease);
2. b.Menanggung risiko komersial atas segala kerusakan dan atau kerugian terhadap objek yang disewakan; dan
3. c.Membayar uang sewa kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kesepakatan dalam penjanjian.
(5)Batas waktu kontrak sewa (lease), dan nilai sewa berdasarkan kesepakatan antara badan usaha penyewa dan Pemerintah Daerah.
(6)Pelaksanaan kontrak sewa (lease) minimal 8 (delapan) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembayaran dan batas waktu kontrak sewa, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…