DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8; 2. Ketentuan Pasal 7 diubah; 3. Pasal 11 dihapus; 4. Ketentuan Pasal 13 huruf e diubah dan huruf f dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU.
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor: 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor: 11 ), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) angka yakni angka 8, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi, Tipe B; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.Dinas Daerah Provinsi Riau, terdiri:
  1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  4. 4.Dihapus;
  5. 5.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
  8. 8.Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  10. 10.Dihapus;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  14. 14.Dihapus;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. 16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  17. 17.Dinas Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
  21. 21.Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub-urusan perkebunan;
  22. 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  23. 23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  24. 24.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  25. 25.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum;
5. e.Badan Daerah Provinsi Riau, terdiri;
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  6. 6.Dihapus;
  7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana;dan
  8. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Biro pada Sekretariat Daerah maksimal 9 (sembilan).
(4)Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Selain UPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai UPT yang Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai UPT yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Rumah Sakit Daerah Provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

3.Pasal 11 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 13 huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada akhir bulan Desember 2016;
c.UPT yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT yang baru;
d.Kepala UPT bertanggungjawab kepada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan terkait;
e.Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
f.Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 6 November 2020 GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, MASRUL KASMY LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 7-171/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU I. UMUM Keberadaan Perangkat Daerah sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kepala Daerah serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Struktur organisasi pemerintah daerah haruslah efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik daerah, dengan struktur organisasi yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada penyelenggaraan program kerja, penyerapan anggaran dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu; Pertama, Perubahan Pengaturan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya diatur dalam ketentuan peralihan, dipindahkan ke dalam pasal yang mengatur tentang Badan Daerah. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terhadap eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sebelumnya direncanakan menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi dikembalikan menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedua, Perubahan terhadap kelembagaan dan tata kelola Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dengan karakteristik memiliki otonomi dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pada bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perubahan Peraturan Daerah ini juga sebagai upaya penyelarasan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…