DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Riau dari PD Menjadi PT BPD diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, 2. Judul Bab II dan Ketentuan Pasal 2 diubah, 3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A, 4. Judul BAB III dan Ketentuan Pasal 4 diubah, 5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, 6. Diantara BAB V dan BAB VI disisip 1 (satu) BAB yakni BAB VA, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, 7. Diantara BAB X dan BAB XI disisip 2 (dua) BAB yakni BAB XA dan XB, dan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, 8. Ketentuan pada Pasal 17 diubah, 9. Ketentuan pada Pasal 20 diubah,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dialkukan perubahan; dalamMelayukebudayaandanperekonomian
a.bahwa untuk mendukung visi Riau tahun 2005-2025 yaitu terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat Menimbang: GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATU RAN DAE RAH PRO VIN SI RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah;
7.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3); Mengingat: Pasal 1
1.Da.erah adalah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Ria.u.
6.Pemerintah Ka.bupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
7.Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
1.Ketentuan Pasa.l 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebaga.i berikut : PasalI Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BAD AN HU KUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH. Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU disingkat PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan nama panggilan BRK Syariah (Perseroda).

8.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
9.Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
10.Komisaris adalah komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
11.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
12.Direksi adalah direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
13.Pegawai adalah pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
14.Akta pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
15.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah.
16.Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
17.Ra pat umum pemegang saham selanjutnya disebut RUPS, adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
18.Prinsip syariah adalah pnns1p hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah iru, Perusahaan Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Bank Pembangunan Daerah Riau, dan dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau, diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (Perseroda) serta kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah dengan nama panggilan BRK Syariah (Perseroda) dalam suatu anggaran dasar yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(2)Dengan perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin operasi dan izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas usaha Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau beralih kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Seluruh kekayaan daerah pada Bank merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.Judul BAB II dan Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga BAB II dan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA BANK

Pasal 4

( 1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Bank berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, transparansi, akuntabilitas, professional, kewajaran dan prinsip kehati-hatian.

(2)Tujuan perubahan bentuk badan hukum bank adalah:
1. a.meningkatkan fungsi dan peranan bank untuk memperluas jangkauan operasional bank;
2. b.meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya;
3. c.meningkatkan daya samg bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
4. d.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah dan bertindak sebagai penyimpanan uang daerah.
  1. 4.Judul BAB III dan Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga BAB III dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3A

Perubahan nama Bank selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:
6.Diantara BAB V dan BAB VI disisip 1 (satu) BAB yakni BAB VA, dan diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A, sehingga BAB VA, dan Pasal 6A, berbunyi sebagai berikut: berdasarkan prinsip syariah;

b.melakukan usaha-usaha perbankan dan kegiatan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
c.dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
d.dapat memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah.
e.dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf ( wakifJ .
f.pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Arah kegiatan dan kebijaksanaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar. serta lainnyaperbankanfungsi dan menyalurkan danaa. menghimpun menjalankan

Pasal 6

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bank :

BAB V

KEG IATAN USAHA

Pasal 13A

( 1) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prin sip syariah.

(2)Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi antara lain:
1. a.menilai dan memastikan pemenuhan prmsrp syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
2. b.mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; BABXA DEWAN PENGAWAS SYARIAH
  1. 7.Diantara BAB X dan BAB XI disisip 2 (dua) BAB yakni BAB XA dan XB, dan dian tar a Pas al 13 dan Pasal 14 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga BAB XA, BAB XB, Pasal 13A, dan Pasal 13B, berbunyi sebagai berikut: Akad dan produk serta implementasinya, dengan memperhatikan kepatuhan syariah, aspek kehati- hatian dan analisis kelayakan yang memadai.
(3)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan Pemerin tah Provinsi dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. inovasi(2) Bank melakukan penelitian, pengembangan

Pasal 6A

( 1) Bank berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan kepada pegawai dan masyarakat dalam rangka meningkatkan literasi keuangan syariah. BAB VA EDUKASI, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGANPRODUK

Pasal 13B

(1)Dalam hal pelaksanaan kegiatan, Bank wajib melakukan metode yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
(2)Bank wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pihak yang berwenang serta mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik sesuai Peraturan perundang-undangan.
1. c.meminta Fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
2. d.melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran serta pelayanan jasa bank; dan
3. e.merninta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerj a bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
(3)Dewan Pengawas Syariah beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan tertentu sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar.
(5)Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 20

Dengan berubahnya nama Perseroan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) maka:

9.Ketentuan pada Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pengesahan dan pembagian laba bersih setiap tahun buku ditetapkan dalam RUPS dan sesuai peraturan perundang- undangan.

8.Ketentuan pada Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. ketentuanmelaksanakantidakyang(2) Bank

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA BANK

Pasal 4

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3A

Pasal 6

KEG IATAN USAHA

Pasal 13A

Pasal 6A

Pasal 13B

Pasal 20

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA BANK

Pasal 4

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3A

Pasal 6

KEG IATAN USAHA

Pasal 13A

Pasal 6A

Pasal 13B

Pasal 20

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002