DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 48 (empat puluh delapan) Pasal, dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; RAD PUG; Kerjasama; Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi; Penghargaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4.Gubernur adalah Gubernur Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Riau.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14.Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
15.Akses adalah kapasitas untuk menggunakan sumberdaya untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat termasuk akses ke sumberdaya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
16.Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
17.Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
18.Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal.
19.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Pokja PUG Provinsi adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah;
20.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing- masing.
21.Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
22.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
23.Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan.
24.Problem Based Approach selanjutnya disingkat PROBA adalah analisis yang menekankan pada penyelesaian permasalahan gender yang terjadi di Daerah untuk menyelesaikan isu strategis gender maupun isu strategis gender yang bersifat mainstreaming.
25.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
26.Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yang selanjutnya disingkat SWOT adalah teknik analisis gender dengan cara mengidentifikasi secara internal kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses) dan secara eksternal mengenai peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
27.Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang Pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
28.Technical Assistance adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
29.Media adalah alat saluran komunikasi baik media cetak, media elektronik dan media sosial lainnya yang memiliki perhatian terhadap Pengarusutamaan Gender.
30.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
31.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
34.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
35.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
36.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender ini dilaksanakan dengan asas:

a.penghormatan terhadap hak azasi manusia;
b.keadilan;
c.kesetaraan;
d.partisipatif;
e.sinergitas;
f.kesamaan dalam hukum dan pemerintahan;
g.ketertiban dan kepastian hukum; dan
h.asas keseimbangan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaanPengarusutamaan Gender di Daerah; dan
b.memberi arahan kepada Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah untuk dapat bersinergi dalam pembangunan daerah yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan tujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.
h.mewujudkan advokasi untuk keadilan dan kesetaraan gender serta inklusi sosial dan kearifan lokal.

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.RAD PUG;
d.kerjasama;
e.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
f.penghargaan;
g.Pembinaan dan Pengawasan; dan
h.Pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender.
(2)Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.RKPD; dan
4. d.Renstra PD.
(3)Rencana Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses analisis gender dan disertai indikator kinerja responsif gender.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui analisis gender.
(2)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan GAP, SWOT, PROBA dan/atau metode analisis lain.
(3)Analisis Gender dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau Pihak Lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
(4)Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan dikoordinasikan oleh Dinas.
(5)Dalam Hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan pengurangan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam APBD Tahun berikutnya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
(3)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Provinsi yang anggotanya seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui implementasi 6 (enam) prasyarat PUG yaitu:
1. a.komitmen;
2. b.kelembagaan;
3. c.sumber daya;
4. d.sistem informasi dan data terpilah;
5. e.alat analisis gender; dan
6. f.partisipasi masyarakat.
(2)Implementasi 6 (enam) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…