DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Riau yang meliputi: Bab I. Ketentuan umum; Bab II. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Bab III. Badan Penghubung; Bab IV. Pembentukan UPT; Bab V. Pembentukan Cabang Dinas; Bab VI. Staf Ahli; Bab VII. Kepegawaian; Bab VIII. Ketentuan Peralihan; Bab IX. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
9.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Riau.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
12.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau.
13.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Riau.
14.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Riau.
15.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Cabang Dinas adalah Cabang dinas daerah Provinsi Riau.
17.Tipe adalah urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk satu perangkat daerah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi, Tipe B; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  5. 5.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  8. 8.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  10. 10.Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  14. 14.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. 16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  17. 17.Dinas Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  20. 20.Dinas Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  21. 21.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  22. 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  23. 23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  24. 24.Dinas Perindustrian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  25. 25.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah Provinsi, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
  7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Biro pada Sekretariat Daerah maksimal 9 (sembilan).
(4)Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

BADAN PENGHUBUNG

Pasal 4

(1)Selain Badan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf e, dibentuk Badan Penghubung yang dipimpin oleh Pejabat Administrator, bertugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat.
(2)Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain UPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT provinsi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
(2)Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Selain UPT provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPT provinsi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam daerah Provinsi Riau.
(3)Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 9

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…