DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Januari 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas — luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan. desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal — usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 3.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .
9.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat . 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa . 11.Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja. 12.Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan/saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya. 13.Koordinatif adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal. 14.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2)Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan berhenti sebagai Kepala Desa kepada BPD yang selanjutnya BPD memberitahukan kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati,
(3)Berdasarkan pemberitahuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan pertimbangan, melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pemberdayaan kelembagaan untuk suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,
(4)BPD membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat, melalui musyawarah dan mufakat dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
(5)Susunan panitia pemilihan Kepala Desa yang dirnaksud pada ayat (4) diatas terdiri dari : ketua, wakil Ketua: sekretaris , bendahara, dan
1. e.dan 7 (tujuh) orang anggota.
(6)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
1. a.menyusun jadwal kegiatan pemilihan Kepala Desa,
2. b.mengajukan rencana biaya pemilihan, ' Cc. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa,
3. d.menetapkan tata tertib kampanye, 2.0 C » 7 3
4. e.mengadakan sosialisasi sebelum diadakan pemilihan ,
5. f.melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh ketua panitia pemilihan: mengumumkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pemilihan: melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan,
6. i.melakukan pendaftaran dan seleksi bakal calon untuk ditetapkan menjadi calon yang akan dipilih : Menetapkan calon yang berhak dipilih, mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih: melakukan undian nomor urut bagi calon yang berhak dipilih: . mengumumkan akan diadakannya pemungutah suara tentang pemilihan Kepala Desa: melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih: membuat berita acara pemilihan, melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD, mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa:
7. r.menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye, dan
8. s.menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan. ai di k m. n.

Pasal 3

Apabila diantara ketua atau anggota panitia pemilihan menjadi bakal calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan dan perubahan susunan panitia ditetapkan kembali oleh BPD.

Pasal 4

(1)Yang berhak memilih Kepala Desa adalah:
1. a.terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus pada saat pendaftaran:
2. b.pada saat pendaftaran dilaksanakan sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin: C. nyata-nyata sedang tidak terganggu jiwa/ ingatannya,
3. d.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: " |
4. e.tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan — pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
(2)Hak pemilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun. 4
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)3
(4)
(5)

Pasal 5

Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia, Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama: Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.

Pasal 6

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
b.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah,
c.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah,
d.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun,
e.mencalonkan diri atau bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun:
g.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:
h.belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa untuk dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak,
i.sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter,
j.nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya,
k.terdaftar sebagai penduduk yang sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Honorer pada Instansi Vertikal, Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Guru tidak diperbolehkan menjadi calon Kepala Desa: | Pegawai Honorer apabila terpilih menjadi Kepala Desa supaya membuat pernyataan untuk memilih menjadi Kepala Desa dan berhenti sebagai Pegawai Honorer. Bagi Calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), juga harus memenuhi syarat : — '
a.belum pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatan Kepala Desa:
b.belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa.

Pasal 7

(1)Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk menjadi Kepala Desa tetap melaksanakan
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)tugas sampai dengan berakhir masa jabatan, Kepala Desa yang mencalonkan kembali untuk menjadi Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti selama masa kampanye kepada Camat atas nama Bupati: selama masa cuti kampanye jabatan Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya, berdasarkan pengajuan permohonan cuti selama masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat menerbitkan surat cuti dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas.

Pasal 8

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif selama proses pemilihan Kepala Desa kepada pimpinan BPD: Anggota BPD yang terpilih sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Pasal 9

panitia pemilihan melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa melalui pengumuman dan/atau pamflet kepada masyarakat atau melalui sarana pengumuman lainnya, setelah diadakan pendaftaran bakal calon Kepala Desa panitia pemilihan mengadakan seleksi administrasi terhadap bakal calon: seleksi administrasi oleh panitia pemilihan baru dapat dilakukan setelah berakhirnya masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa dan/ atau telah terpenuhinya minimal 2 (Dua) Orang bakal calon: apabila dengan sampai batas waktu pendaftaran ditutup ternyata tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender : perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali: apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan waktu pendaftaran terakhir ternyata tetap tidak memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau hanya — ada 1 (satu) orang bakal calon, maka proses pemilihan tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 10

bakal calon yang memenuhi syarat administrasi ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan menjadi calon Kepala Desa, 6

(2).
(3)
(1)
(2)penetapan calon Kepala Desa oleh panitia dituangkan dalam Surat Keputusan yang disertai lampiran dengan nomor urut calon berdasarkan abjad : panitia pemilihan melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut calon yang disertai pas photo masing-masing calon.

Pasal 11

calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dicoret dari daftar calon Kepala Desa tanpa mempengaruhi proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung, calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…