DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 21) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan 25 diubah dan ditambah 8 (delapan) angka yakni angka 26 sampai angka 33, 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, 3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (1A) dan ayat (1B), serta ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) diubah, 4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 23A, Pasal 23B dan Pasal 23C, 5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, 6. Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, 7. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 5 (lima) BAB, yakni BAB XVIIA, BAB XVIIB, BAB XVIIC, BAB XVIID, BAB XVIIE dan Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F dan Pasal 44G,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 21) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan 25 diubah dan ditambah 8 (delapan) angka yakni angka 26 sampai angka 33, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Riau.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
8.Kesehatan adalah Keadaan Sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9.Sumber Daya Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10.Alat Kesehatan adalah Instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. 5
13.Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
14.Upaya Kesehatan adalah Setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
15.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
16.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah Kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
17.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah Kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
18.Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
19.Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
20.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memfasilitasi proses belajar sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah kesehatan yang dialami 6 atau terjadi pada individu, kelompok dan masyarakat diwilayahnya.
21.Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan suatu kasus penyakit ataupun masalah kesehatan secara timbal balik, yang dapat dilakukan secara vertikal atau secara horizontal.
22.Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang harus dipenuhi dalam memberikan pelayanan.
23.Organisasi Profesi Kesehatan adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
24.Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medis berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan pengetahuan tentang penyakit.
25.Akreditasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama, Klinik Madya, Klinik Utama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggaraan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar akreditasi.
26.Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara virus, bakteri, jamur, dan parasit.
27.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian terjangkit suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
28.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan 7 merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.
29.Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi.
30.Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat penyakit menular.
31.Testing adalah kegiatan dengan melakukan dan menetapkan screening dan diagnosa penyakit melalui Swab-test.
32.Tracing adalah kegiatan penyelidikan epidemiologi untuk menelusuri kasus suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi.
33.Treatment adalah proses pengobatan bagi pasien penyakit menular sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penyelenggaraan kesehatan bertujuan:

a.untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
b.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; dan
c.memberikan kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat. 8
1. 3.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisip 2 (dua) ayat yakni ayat (1A) dan ayat (1B), serta ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
(1A)Penyakit Menular terdiri atas:
1. a.penyakit menular langsung;
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit;
3. c.penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
(1B)Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai wabah/KLB harus dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian.
(2)Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular.
(3)Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
(4)Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
(5)Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara dini untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.
(6)Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dengan berbasis wilayah. 9
(7)Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lintas sektor dan lintas program.
(8)Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisip 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 23A, Pasal 23B dan Pasal 23C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1)Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat.
(2)Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
1. a.wajib menggunakan masker;
2. b.melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
3. c.menjaga jarak (Physical Distancing); dan
4. d.menghindari kerumunan.
(3)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.Perorangan;
2. b.Pelaku usaha; dan
3. c.Instansi pemerintah Provinsi.
(4)Masyarakat, Pelaku usaha, dan media turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan. 10

Pasal 23B

(1)Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
1. a.orang perorangan;
2. b.pelaku usaha;
3. c.organisasi kemasyarakatan;
4. d.kelompok masyarakat;
5. e.pimpinan perangkat daerah/instansi/lembaga pemerintah; dan/atau
6. f.pemerintah kabupaten/kota.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria :
1. a.memberikan konstribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
2. b.konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat usaha/kegiatan/lembaga; dan/atau
3. c.melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
(3)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat penghargaan.
(4)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23C

(1)Dalam upaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular tertentu, dilakukan Testing, Tracing, dan Treatment.
(2)Testing, Tracing, dan Treatment, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas. 11

5.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB.
(2)Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemiologis berdasarkan data epidemiologi, pertimbangan keadaan masyarakat berupa sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan hasil penelitian yang diakui keakuratannya.
(3)Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah, letusan, atau KLB.
(4)Penetapan wilayah dalam keadaan wabah, letusan atau KLB dan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 26 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya.
(2)Upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan. 12
(3)Upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
(4)Upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) .
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 5 (lima) BAB, yakni BAB XVIIA, BAB XVIIB, BAB XVIIC, BAB XVIID, BAB XVIIE dan Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F dan Pasal 44G, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XVIIA KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 44A

(1)Dalam Penyelenggaraan kesehatan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim terpadu yang melibatkan instansi/lembaga terkait lainnya.

Pasal 44B

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. 13
(2)Pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. BAB XVIIB SANKSI ADMINISTRATIF

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…