Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
Pasa164 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU: (4-139/2023) LEMBARAN DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 4 Diundangkan di Pekanbar Pada tanggal 24 Agust 023 SEKRETARISD vINSI RIAU YAMSUAR Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 24 Agustus 2023 ouBERNUR RIAU, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSl RIAU NOMOR : 4 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jclas Pasal II Cukup jclas I. PENJELASAN UMUM Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu surnber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi olch Perneriritah Provi n si Riau pada urnurnnya dalarn kaitan penggalian surnber-surnber Retribusi Daerah, yang rncrupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan koritribusi yang signifikan tcrhadap pencrimaan daerah secara keseluruhan Dalarn rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retr ib u si Daerah secara maksimal, serta untuk mempermudah perluasan obyck dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonornian. Bahwa dalarn rarigka mengoptimalkan Peridapatan Asli Daerah dan menggali potcnsi sumbcr Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Dacrah secara maksimal, serta untuk perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonornian, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 terita ng Rctribusi Daerah per lu dilakukan pcnycsuaian. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH -1 I - DlNAS PERHUBUNGAN d -- - -- -- ~- '"' -- NO. PELAYANANPERIZINAN SATUAN TARIF PEMAKAIAN 1 2 3 4
-~. NO. PELAYANAN PERIZINAN SATUAN TARIF PEMAKAIAN 1 2 3 4
A. J aring Lingkar Bertali Keru t
1.J aring Lieng Bun Per GT Rp. 29.900,-
2.Jaring Gillnet Oseanik Per GT Rp. 39.000,- E. Perangkap (Traps)
1.Bubu (Pots) Per GT Rp. 46.800,-
2.Pukat Labuh (Long Bag Set Net) Per GT Rp. 21.350,- F. Pancing (Hook and Lines)
1.Pancing Ulur Per GT Rp. 24.700,-
2.Pancing Berjoran Per GT Rp. 24.700,-
3.Huhate Per GT Rp. 24.700,-
4.Huhate Mekanis Per GT Rp. 24.700,-
5.Squid Angling Per GT Rp. 25.550,-
6.Squid Jingging Per GT Rp. 26.000,-
7.Rawai Dasar (Set Longlines) Per GT Rp. 32.500,-
8.Rawai Hanyut (Driftnet Per GT Rp. 44.200,- Longlines) I Rawai Tuna
9.Rawai Hanyut (Driftnet Per GT Rp. 40.000,- Longlines] I Rawai cucut G. Lain-lain Per GT Rp. 25.000,-
5.Pengangkutan /Pengumpul:
a.Kapasitas usaha >5 s/d 8 Unit KJA 1 unit= 4 kantong Rp. 250.000,-
b.Kapasitas usaha > 9 s / d 15 Unit 1 unit = 4 kantong Rp. 500.000,- KJA
c.Kapasitas usaha > 16 s/d 20 Unit I unit= 4 kantong Rp. 750.000,- KJA
d.Kapasitas usaha > 21 KJA 1 unit = 4 kantong Rp. 1. 000. 000 ,- IL Budidaya Air Tawar di Kolaro Memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabuoaten/Kota atau lebih
a.Kapasitas usaha >2 s/d 10 HA Hektar Per Tahun Rp. 100.000,-
b.Kapasitas usaha > 10 s/d 20 HA Hektar Per Tahun Rp. 250.000,-
c.Kapasitas usaha >20 s/d 30 HA Hektar Per Tahun Rp. 500.000,-
d.Kapasitas usaha >30 HA Hektar Per Tahun Rp. 750.000,- III. Budidaya Air Tawar dalam Keramba Jaring Apung (KJA) Yang Memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabupaten ZKota atau lebih
a.Luas izin usaha 5 s/d 10 Unit 1 Unit PerTahun Rp. 100.000,-
b.Luas izin usaha 10 s/d 20 Unit 1 Unit PerTahun Rp. 250.000,-
c.Luas izin usaha 20 s/d 30 Unit 1 Unit PerTahun Rp. 500.000,-
d.Luas izin usaha >30Unit 1 Unit Per Tahun Rp. 750.000,- IV. Pembenihan Ikan Air Tawar
a.Kapasitas produksi .:::_5 s/ d 10 juta Ekor/tahun Rp. 250.000,- ekor/tahun
b.Kapasitas produksi > 10 s/d 20 juta Ekor/tahun Rp. 500.000,- ekor/tahun
c.Kapasitas produksi >20 s/d 30 juta Ekor/tahun Rp. 750.000,- ekor/tahun
d.Kapasitas produksi >30 juta Ekor/tahun Rp. 1.000.000,- ekor/tahun V. Pembenihan UdangAir Payau/Laut
a.Kapasitas produksi _:::10 s/ d 25 juta Ekor/tahun Rp. 250.000,- ekor/tahun
b.Kapasitas produksi > 25 s/d 50 juta Ekor/tahun Rp. 500.000,- ekor/tahun
c.Kapasitas produksi >50 s/ d 75 juta Ekor/tahun Rp. 750.000,- ekor/tahun
d.Kapasitas produksi > 75 juta Ekor/tahun Rp. 1.000.000,- ekor/tahun VI. Pembenihan Udang Air Payau/Laut
a.Kapasitas produksi .:::_2 s/d 5 juta Ekor/tahun Rp. 250.000,- ekor/tahun
b.Kapasitas produksi > 5 s/d 10 juta Ekor/tahun Rp. 500.000,- ekor/tahun
c.Kapasitas produksi > 10 s / d 15 ju ta Ekor/tahun Rp. 750.000,- ekor/tahun
d.Kapasitas produksi > 15 juta Ekor/tahun Rp. 1.000.000,- ekor/tahun VII. Budidaya Ikan Air Payau yang memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabuoaterr/Kota atau lebih
a.Kapasitas produksi 5 s / d 15 juta Hektar Per Tahun Rp. 250.000,- Hektar
b.Kapasitas produksi > 15 Hektar Hektar Per Tahun Rp. 500.000,- VIII. Mina Padi (Air Tawar)
a.Luas Unit Usaha 2 s/ d 10 Hektar Hektar Per Tahun Rp. 100.000,-
b.Luas Unit Usaha 10 s/d 20 Hektar Hektar Per Tahun Rp. 250.000,-
c.Luas Unit Usaha >20Hektar Hektar Per Tahun Rp. 500.000,- IX. Budidaya Air Laut
a.Luas Unit Usaha 2 s/d 5 Hektar 1 Unit Per Tahun Rp. 200.000,- (Kekeranzanl GUBERNUR RIAU I
b.Luas Unit Usaha 5 s/ d 10 Hektar 1 Unit Per Tahun Rp. 350.000,- (Kekerangan)
c.Luas Unit Usaha >lOHektar 1 Unit Per Tahun Rp. 600.000,- (Kekeranganl X. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJAI
a.Luas Unit Usaha 2 s/d 4 Unit 1 Unit Per Tahun Rp. 200.000,-
b.Luas Unit Usaha 4 s/d 10 Unit 1 Unit Per Tahun Rp. 350.000,-
c.Luas Unit Usaha > lOUnit 1 Unit Per Tahun Rp. 600.000,-