DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah sebagai berikut: 1. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 13, angka 27, angka 28 dan menambah angka 29 pada Pasal 1;. 2. Mengubah ketentuan Pasal 5 huruf c; 3. Mengubah ketentuan Bab V Retribusi Perizinan Tertentu Bagian Ketiga; 4. Mengubah ketentuan Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65; 5. Mengubah ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah; 6. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Daerah secara maksimal, serta untuk mempermudah perluasan obyek dan perubahan tanf Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah; GUBERNURRIAU, DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA Mengingat: Menimbang: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANGRETRIBUSIDAERAH undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pcmcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Mentcri Oalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubemur Riau.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
1.Ketentuan angka 6, angka 13, angka 27, angka 28 Pasal 1 diubah, dan ditambah angka 29 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19} diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINS! RIAU dan GUBERNURRIAU
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7); "-.)-
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjumva disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

o.Pcrangkat Dacrah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
1. 6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UP1 adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. 7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. 8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan.
4. 9.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi berupa usaha dan pelayanan yang mcnyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. 10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. 11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. 12.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alarn, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelcstarian lingkungan. atau Penerirnaan Dae rah.
8. 14.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. 15.Orang Perorangan adalah individu sebagai Wajib Retribusi.
10. 16.Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN}, atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD} dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. 17.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
12. 18.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. 19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. 13.Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnva disingkat DKPTKA. adalah Kornpr-n sa si yane- harus dibayar oleh pcmberi kerja TKA atas penggunaan TKA scbagai Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP}
15. 20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumla.h kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. 21.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
17. 22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
18. 23.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. 24.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20. 25.Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
21. 26.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. 27.Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat nikmati oleh orang atau Badan.
23. 28.Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayaoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi;
a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau
b.Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
1. 29.Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
2. 30.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
3. 31.Pemberi Kerja TKAadalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. 32.Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKAadalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
5. 33.Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan Pengesahan Rencana Penggunaan TKAyang selanjutnya disebut TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
6. 34.Retribusi Penggunaan TKA adalah dana kompensasi pen&:,aunaan TKA pengesahan rencana penggunan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut Retribusi Penggunaan TKA adalah Retribusi Daerah yang dibayarkan dalam bentuk DKPTKAatas Pengesahan RPTKAperpanjangan.

Pasal 63

(1)Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja TKA yang mendapat pelayanan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

6.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 61 adalah pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Pasal 62

5.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut: Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan DKPTKA sebagai pembayaran atas pemberian Pengesahan RPTKA perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 61

4.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Bab V Retribusi Perizinan Tertentu Bagian ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

a.Retribusi lzin Trayek;
b.Retribusi Izin Usaha Perikanan;
c.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
1. 2.Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi se bagai beriku t :
2. 10.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. 9.Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

8.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: Pasa164 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
7.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU: (4-139/2023) LEMBARAN DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 4 Diundangkan di Pekanbar Pada tanggal 24 Agust 023 SEKRETARISD vINSI RIAU YAMSUAR Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 24 Agustus 2023 ouBERNUR RIAU, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. memerintahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSl RIAU NOMOR : 4 II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jclas Pasal II Cukup jclas I. PENJELASAN UMUM Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi Daerah merupakan salah satu surnber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi olch Perneriritah Provi n si Riau pada urnurnnya dalarn kaitan penggalian surnber-surnber Retribusi Daerah, yang rncrupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan koritribusi yang signifikan tcrhadap pencrimaan daerah secara keseluruhan Dalarn rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retr ib u si Daerah secara maksimal, serta untuk mempermudah perluasan obyck dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonornian. Bahwa dalarn rarigka mengoptimalkan Peridapatan Asli Daerah dan menggali potcnsi sumbcr Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Dacrah secara maksimal, serta untuk perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonornian, maka Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 terita ng Rctribusi Daerah per lu dilakukan pcnycsuaian. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH -1 I - DlNAS PERHUBUNGAN d -- - -- -- ~- '"' -- NO. PELAYANANPERIZINAN SATUAN TARIF PEMAKAIAN 1 2 3 4

01.BIDANG PERHUBUNGAN SUB URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PERIZINAN
1.Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Lintas Dae rah Kabupaten/Kota Dal am Daer ah Provinsi Riau.

a.Kapasitas maksimum 56 tern pat Per Kendaraan Per Rp. 500.000,- duduk 5 Tahun
b.Kapasitas 12s/d 30 tempat duduk Per Kendaraan Per Rp. 330.000,- STahun
c.Kapasitas 9 s / d 12 tern pat duduk Per Kendaraan Per Rp. 320.000,- STahun
d.Kapasitas kurang dari 9 tempat Per Kendaraan Per Rp. 300.000,- duduk 5 Tahun
e.Izin Insidentil Per Kendaran Per Rp. 25.000,- 14 Hari
1. 2.Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan dan a tau untuk kapal yang melayani Lintas Daer ah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi Riau DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. PELAYANAN PERIZINAN SATUAN TARIF PEMAKAIAN 1 2 3 4
2. 01.BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
l.Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi di Daer ah provinsi Riau
a.Penggunaan Tenaga Kerja Asing Per Orang Per 100 $ (dapat Perpanjangan Bulan dibayar dengan Rupiah sesuai kurs pada saat pembayaran] TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERATURAN DAERAH PROVINS! RIAU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAE RAH LAMPIRAN .· DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANI; -~. NO. PELAYANAN PERIZINAN SATUAN TARIF PEMAKAIAN 1 2 3 4
1. 01.BIDANGKELAUTANDAN PERIKANAN SUB URUSANPERIKANANTANGKAP PERIZINAN
2. 1.Izin us aha perikanan tangkap / SIUP untuk kapal untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT ~Alat Tangka.Q_/SIPI : A. J aring Lingkar Bertali Keru t
3. 1.Pukat Cincin Pelagis Kecil Per GT Rp. 40.000,- denaan satu kapal
4. 2.Pukat Cincin Pelagis besar Per GT Rp. 40.000,- denzan satu kapal
5. 3.Pukat Cincin Grup Pelagis Kecil Per GT Rp. 40.000,- yang dioperasikan dalam satuan armada
6. 4.Pukat Cincin Grup Pelagis Besar Per GT Rp. 40.000,- Kapasitas isi air kotor :
a.GT. 01 s/d GT. 06 Per kapal Per 5 Rp. 65.000,- Tahun
b.GT. 07 s/d GT. 15 Per kapal Per 5 Rp. 95.000,- Tahun
c.GT. 16 s/d GT. 25 Per kapal Per 5 Rp. 110.000,- Tahun
d.GT. 26 s/d GT. 50 Per kapal Per 5 Rp. 125.000,- Tahun
e.GT. 51 ataulebih Per kapal Per 5 Rp. 150.000,- Tahun
e.Motor Tempel Per kapal Per 5 Rp. 25.000,- Tahun
1. 3.Pertimbangan Teknis Izin Per Izin (Masa Rp. 500.000,- Penyelenggaraan Angkutan Penumpang berlaku 6 Bulan) umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Riau.
2. 4.Persetujuan Izin Penyelenggaraan Per Izin Per Kapal Rp. 1.000.000,- Angkutan Penyeberangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Riau
3. 5.Persetujuan Dokumen Andalalin Di Per lzin Rp. 5.000.000,- Ruas J alan Provinsi Riau
4. 6.Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi
a.Tarif Batas Atas Per KM x Tarif Rp. 164,- Dasar (136,5)
b.Tarif Batas Bawah Per KM x Tarif Rp. 123,- Dasar (136,5) yang dioperasikan dalam satuan armada B. Jaring Angkat (Lift Nets) Bouke Per GT Rp. 35.000,- Ami
c.Falling Gear Jala Jatuh berkapal Per GT Rp. 35.000,- (Cast Net) D. Jaring In sang (Gillnets and Entanlinz Nets)
1. 1.J aring Lieng Bun Per GT Rp. 29.900,-
2. 2.Jaring Gillnet Oseanik Per GT Rp. 39.000,- E. Perangkap (Traps)
3. 1.Bubu (Pots) Per GT Rp. 46.800,-
4. 2.Pukat Labuh (Long Bag Set Net) Per GT Rp. 21.350,- F. Pancing (Hook and Lines)
5. 1.Pancing Ulur Per GT Rp. 24.700,-
6. 2.Pancing Berjoran Per GT Rp. 24.700,-
7. 3.Huhate Per GT Rp. 24.700,-
8. 4.Huhate Mekanis Per GT Rp. 24.700,-
9. 5.Squid Angling Per GT Rp. 25.550,-
10. 6.Squid Jingging Per GT Rp. 26.000,-
11. 7.Rawai Dasar (Set Longlines) Per GT Rp. 32.500,-
12. 8.Rawai Hanyut (Driftnet Per GT Rp. 44.200,- Longlines) I Rawai Tuna
13. 9.Rawai Hanyut (Driftnet Per GT Rp. 40.000,- Longlines] I Rawai cucut G. Lain-lain Per GT Rp. 25.000,-
14. 5.Pengangkutan /Pengumpul:
a.Udang Per GT Rp. 50.000,-
b.Ikan Per GT Rp. 50.000,- SUB URUSANPERIKANAN BUDIDAYA PERIZINAN
1. 6.Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi Riau I. Budidaya Laut di Lokasi Pembudidayaan (4-12 Mil) dari Garis Pantai
a.Kapasitas usaha >5 s/d 8 Unit KJA 1 unit= 4 kantong Rp. 250.000,-
b.Kapasitas usaha > 9 s / d 15 Unit 1 unit = 4 kantong Rp. 500.000,- KJA
c.Kapasitas usaha > 16 s/d 20 Unit I unit= 4 kantong Rp. 750.000,- KJA
d.Kapasitas usaha > 21 KJA 1 unit = 4 kantong Rp. 1. 000. 000 ,- IL Budidaya Air Tawar di Kolaro Memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabuoaten/Kota atau lebih
a.Kapasitas usaha >2 s/d 10 HA Hektar Per Tahun Rp. 100.000,-
b.Kapasitas usaha > 10 s/d 20 HA Hektar Per Tahun Rp. 250.000,-
c.Kapasitas usaha >20 s/d 30 HA Hektar Per Tahun Rp. 500.000,-
d.Kapasitas usaha >30 HA Hektar Per Tahun Rp. 750.000,- III. Budidaya Air Tawar dalam Keramba Jaring Apung (KJA) Yang Memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabupaten ZKota atau lebih
a.Luas izin usaha 5 s/d 10 Unit 1 Unit PerTahun Rp. 100.000,-
b.Luas izin usaha 10 s/d 20 Unit 1 Unit PerTahun Rp. 250.000,-
c.Luas izin usaha 20 s/d 30 Unit 1 Unit PerTahun Rp. 500.000,-
d.Luas izin usaha >30Unit 1 Unit Per Tahun Rp. 750.000,- IV. Pembenihan Ikan Air Tawar
a.Kapasitas produksi .:::_5 s/ d 10 juta Ekor/tahun Rp. 250.000,- ekor/tahun
b.Kapasitas produksi > 10 s/d 20 juta Ekor/tahun Rp. 500.000,- ekor/tahun
c.Kapasitas produksi >20 s/d 30 juta Ekor/tahun Rp. 750.000,- ekor/tahun
d.Kapasitas produksi >30 juta Ekor/tahun Rp. 1.000.000,- ekor/tahun V. Pembenihan UdangAir Payau/Laut
a.Kapasitas produksi _:::10 s/ d 25 juta Ekor/tahun Rp. 250.000,- ekor/tahun
b.Kapasitas produksi > 25 s/d 50 juta Ekor/tahun Rp. 500.000,- ekor/tahun
c.Kapasitas produksi >50 s/ d 75 juta Ekor/tahun Rp. 750.000,- ekor/tahun
d.Kapasitas produksi > 75 juta Ekor/tahun Rp. 1.000.000,- ekor/tahun VI. Pembenihan Udang Air Payau/Laut
a.Kapasitas produksi .:::_2 s/d 5 juta Ekor/tahun Rp. 250.000,- ekor/tahun
b.Kapasitas produksi > 5 s/d 10 juta Ekor/tahun Rp. 500.000,- ekor/tahun
c.Kapasitas produksi > 10 s / d 15 ju ta Ekor/tahun Rp. 750.000,- ekor/tahun
d.Kapasitas produksi > 15 juta Ekor/tahun Rp. 1.000.000,- ekor/tahun VII. Budidaya Ikan Air Payau yang memiliki Lokasi Usaha di 2 (dua) Kabuoaterr/Kota atau lebih
a.Kapasitas produksi 5 s / d 15 juta Hektar Per Tahun Rp. 250.000,- Hektar
b.Kapasitas produksi > 15 Hektar Hektar Per Tahun Rp. 500.000,- VIII. Mina Padi (Air Tawar)
a.Luas Unit Usaha 2 s/ d 10 Hektar Hektar Per Tahun Rp. 100.000,-
b.Luas Unit Usaha 10 s/d 20 Hektar Hektar Per Tahun Rp. 250.000,-
c.Luas Unit Usaha >20Hektar Hektar Per Tahun Rp. 500.000,- IX. Budidaya Air Laut
a.Luas Unit Usaha 2 s/d 5 Hektar 1 Unit Per Tahun Rp. 200.000,- (Kekeranzanl GUBERNUR RIAU I
b.Luas Unit Usaha 5 s/ d 10 Hektar 1 Unit Per Tahun Rp. 350.000,- (Kekerangan)
c.Luas Unit Usaha >lOHektar 1 Unit Per Tahun Rp. 600.000,- (Kekeranganl X. Budidaya Keramba Jaring Apung (KJAI
a.Luas Unit Usaha 2 s/d 4 Unit 1 Unit Per Tahun Rp. 200.000,-
b.Luas Unit Usaha 4 s/d 10 Unit 1 Unit Per Tahun Rp. 350.000,-
c.Luas Unit Usaha > lOUnit 1 Unit Per Tahun Rp. 600.000,-

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…