DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024 - 2053, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Penyusunan RPPLHD; Bab III. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Bab IV. Koordinasi dan Kerjasama; Bab V. Peran Serta Masyarakat; Bab VI. Pengawasan; Bab VII. Jangka Waktu; Bab VIII. Pendanaan; dan Bab IX. Ketntuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024 - 2053.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 1) 10. 11. Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU Menetapkan: dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024-2053. BAB | KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: ul 10. ll. 12. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024-2053 yang selanjutnya disingkat RPPLHD adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu_ kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

13.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, Serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka: pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

b.menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran RPPLHD meliputi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

Potensi dan Kondisi Sumber Daya Alam serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau Dalam bab ini akan disajikan data dan informasi tentang potensi dan kondisi sumberdaya alam yang terdapat di provinsi Riau serta indikasi daya dukung dan daya tampung. Data dan informasi tersebut akan dianalisa dengan memperhatikan;

Pasal 4

RPPLHD menjadi dasar dalam: a. penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan Jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan Jangka menengah Dacrah, yang materi Inuatannya berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan b. penyusunan RPPLHD kabupaten/kota

Pasal 5

(1)Penyusunan RPPLHD memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; sebaran penduduk;
1. c.sebaran potensi sumber daya alam;
2. d.kearifan lokal;
3. e.aspirasi masyarakat; dan
4. f.perubahan iklim
(2)Penyusunan RPPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan pendekatan jasa lingkungan hidup terdiri atas:
1. a.Jasa lingkungan hidup penyediaan pangan; b, jasa lingkungan hidup penyediaan air bersih;
2. c.jasa lingkungan hidup penyediaan scrat (fiber); d . Jasa lingkungan hidup pengaturan pemeliharaan kualitas udara;
3. e.jasa lingkungan hidup pengaturan iklim; b. ga
4. f.jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi bencana tanah longsor; jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi bencana banjir;
5. h.jasa lingkungan hidup pengaturan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan; jasa lingkungan hidup pengaturan air (tata aliran air); 1 jasa lingkungan hidup pengaturan pemurnian air:
6. k.jasa lingkungan hidup pengaturan penyerbukan alami; jasa lingkungan hidup pengaturan pengendalian hama; 1.
7. m.jasa lingkungan hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati; dan
8. n.jasa lingkungan hidup pendukung pembentukan dan regenerasi tanah.

Pasal 6

Penyusunan RPPLHD didasarkan pada: a. b.

(1)
(3)hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan ekoregion daerah.

Pasal 7

RPPLHD memuat arahan mengenai: a.rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b.rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

c.rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d.rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.

(2)Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam dokumen RPPLHD dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.Babl : Pendahuluan;
2. b.BablII : Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah;
3. c.Bablll : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup;
4. d.BabIV : Arahan RPPLHD; dan €. BabV : Arahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lintas Kabupaten/Kota. Dokumen RPPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)

Pasal 8

RPPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi seluruh ekoregion darat dan laut.

Pasal 9

Penetapan Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

a.karakteristik ekoregion;
b.daya dukung dan daya tampung;
c.potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d.karakteristik dan fungsi ekosistem; dan e .Sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan. Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kurun waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan dan bentuk penguasaan dari masing- masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
(2)Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penetapan kuota masing-masing jenis sumber daya alam yang tidak atau belum layak dimanfaatkan dalam kurun~ waktu perencanaan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

Pasal 10

Rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

(3)Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencadangan ekosistem;
1. b.pengawetan sumber daya alam; dan c. pengembangan kearifan lokal.

Pasal 11

Rencana pengendalian dan pemantauan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang perlu dilakukan sehingga pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…