DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pengelolaan sampah yang merupakan panduan pemerintah daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk: a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan; b. mengubah sampah dari material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai; dan c. mengelola sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebyakan dan strateg? Pengclolaait Sumpah, yang terdiri atas kebijakan dan strategi:

a.Penguranan Sampah; dan
b.Penanganan Sampah.

(2)Kebyakan dan strategy! Pengeloilaan Sampah scbagaimana dimaksud pada aval (1) terdiri atas kebijakan dan strategi Pengclolaan Sampah jangka panjang dan jangka mcnengah.

Pasal 6

(1)Pemermtah Daerah menyvusun dan menerapkan kebyakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dalam Pasal 5 avat (1) dengan berpedoman pada:
1. a.Kebijakan dan strategi Pengyelolaan Sampah nasional:
2. b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
3. c.rencana pembangunan jangka menengah Dacrah; dan G. rencena tata ruang Wilavah Daerah. Kebiyakan dan strategi Pengclolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
4. a.arah kebyjakan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah;
(2)
1. b.peningkatan nilat ekonomi hasil Pengolahan Sampah; dan ¢. program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah. Peningkatan milai ckonomi hasil Pengolahan Sampah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menerapkan konsep, paradigma dan implementasi ekonomi sirkular.
(3)Program Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf c paling sedikit memualt:
1. a.target pengurangan tumbulan Sampah dan prioritas jemis Sampah secara bertahap; dan
2. b.target Penanganen Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu, Ketentuan Iebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengclolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Gubernur.
(4)(5

Pasal 7

Untuk oimencapal tituan Penyclolaan Sampah yang sebageainwita dimaksuc dealan: Pasal + diperlukan: a. b. C. cl, kclembagaan: sarana dan prasarana; pendanaan: dan OTHR rg Lembaga Pengelola Sampah scbagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berupa: 2)

a.Unit Pelaksana Teknis: >,BUMD;b . Pihak Ketige; dan
d.Badan Lavanan Umum Daerah.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan_ strategi Pengelolaan Sampah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diperlukan tempat pengolahan dan pemroscsan. Tempah pengolahan dan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat berbentuk:

a.TPA Regional: dan/atau
b.TPST Regional.

Pasal 10

TPA Regional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)huruf a dibentuk melalui kesepakatan dan kerjasama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah. TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas pertimbangan Clektihtlas Penanganc Sampah regional. 2 ) Dalam menvediakan TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan:
(3)
1. a.pemilthan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang Wilavah Ducrahy:
2. b.analisis biava Gun teknoiog dan
3. c.penyusunan rencana teknis. Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurut a paling sedikit memenuhi aspck: (4
4. a.gcologi, vaitu. udak berada di daerah sesar atau patahen vagy musih aku, tidak berada di zona bahaya geologi misalnva dacrah gunung berapi, tidak ada di dacrah karst. tidak berada di daerah bertahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap alr atau lembung:
5. b.hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah vang tidak kurang dari tiga meter, kondisi xelulusan tanah udak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari {O00 m (seratur meter) di hilir aliran;
6. c.kemiringan zona, yaitu. berada pada kemiringan Kurang dari 20% (dua puluh perseratur); d.jarak dari lapangan terbang sekitar 3000 m (tiga ribu meter} untius lapangan terbang vang didarali pesawat turbo jet dan berjarany Iebih dari 1500 m (scribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang vang didarati pesawal penis lai: e.jarak dari pemukiman_ sekitar 1 km dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penvebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
7. f.tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
8. g.bukan mcrupakan dacrah banjir periode 25 (dua puluh lima) tahun.
(5)TPA Regional vang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
1. a.fasilitas dasar;
2. b.fasilitas perlindungan lingkungan;
3. c.fasilitas operasi; dan
4. d.fasilitas penunjang.

Pasal 11

Dalam hal TPA Regional tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratun teknis harus dilakukan penutupan atau rehabilitasi.

Pasal 12

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah. -asal 13 Pp

(1)Penvedian TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayvat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan; b.dilengkapi dengan fasilitas Pemilahan dan pengolah limbah;
2. c.mempcrhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;:
3. d.mempcrhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sckitar; €. memperhatikan aspcek kelayakan pembiayaan; mempcrhaukan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas; micmperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penvangga; dan f. ga h.mempernaukan jumlah Sampah yang mampu diolah dengan berdasarkan jumlah Sampah yang masuk dan Residu.
(2)Penyediaan lahan dan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan daerah osekitarnva dan/atau. dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai TPA Regional dan/atau TPST Regional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Pernerintah Daerah membiayal penyelenggaraan Pengelolaan Sampah regional meliputi:

a.pclavanan jasa TPA Regional; dan/atau
b.pelavanan jasa TPST Regional. Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemcrintah Daerah sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabuapten/Kota scbagal penggina jasa.

(2)Pemerintah Daeral: sebagai penyedia scbagaimana dimaksud pada avat (2) berhak memperoleh pembavaran jJasa pelavanan dari Pemerintah Kabupaten/kKota sebagai pengguna.
(3)Mckanisme pembavaran jasa pelayanan disepakati dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pernerintah Kabupaten/ hota,
(4)Jesa pelavanman scbagaimana dimaksud pada avat (3) moerupaiscan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran jJasa pelavanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.3 (6 agian Kelima Kerjasama

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan terhadap kegiatan Pengurangan Sampah vang dilakukan Pemerintah habupaten Nota sesual kemampuan keuangan dacrah dan ketentuan peraturan perundang- undangan, Dukungan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a.bantuan tcknis sosialisasi program Pecngurangan Samiped dau: atau
b.bantuan peralatan pengolahan., Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan sebagaimana 2 ( )

(3)dimaksud pada ayvat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubcrnur. a. d. ge h. mendapat pelavanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; memanfaatken dan mengolah Sampah untuk kegiatan ckonom: berpartulsipasl akut dalam proses pengambilan keputusan, penvelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengclolaan Sampah; memperoleh informasi vang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penvelenggaraan Pengelolaan Sampah; mendapatkan perlidungan dari dampak negatif dari kegiatan TPA Regional dan TPST Regional; mendapalkan kompcnsasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Regional: memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan Pnektingan, bertuna pendidikan lingkungan serda sosialisasi: daub atau melaksanasxan pengawasan tcrhadap Pengelolaan Sampah, tcrmasuk melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e f. agian Kedua Kewajiban

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Masyarakat dan pelaku usaha selaku sumber/penghasil Sampah, wajib menungamt Sampah dengan pemrosesan akhir dengan membavar retribusi. Pengurangan procuss? Sampah sebagaimana dimaksud pada avat (1) duakukan melalui Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya. Penanganan Sampeah scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan melalui:
1. a.menjaga dan mernclihara kebersihan lingkungan;
2. b.membuang Saimpzeh pada tempatnya;
3. c.pewadahan Sampuh vang dapat memudahkan proses pengumpulan, permudeahan dan Pengangkutan Sampah;
4. d.Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnyva; dan
(2)
(3)
1. e.pemelharaan prasarana dan Sarana Persampahan. Pasa] 19 Pelaku usaha wajib mengurangi produksi Sampah dan menangani Sampah berwawasan lingkungan; Pengurangan produksi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
2. a.penerapan teknologi bersih;
(2)
1. b.pencrapan tcknologi daur ulang Sarmpah vang aman bavi keschatan dan Hngkungan; dan c.membantu. upava pengurangan dan pemantfaatan Sampah yang dilaxukan Pemerintah Daerah. Penanganan Sampah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui:
(3)
1. a.mcnampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oich konsumer:: b.memilih produk vang mengandung lebih sedikit Sampak /requah fingkungan/dapat didaur ulang; Pemilanan Seunpan;O
2. d.produksi kemasan ramah lngkungan;
3. c.optimalisasl! pengeuinaan bahan daur ulang sebagai behan baka produk: dan f pemantaatan Sampah untuk menghasilkan produk dan cnerg..

Pasal 20

Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan Indusur, fustiitaes fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya Wajib:

a.menyediakan fasilitas Pemilahan, Pengumpulan, b. Pengangkutan, dan Pengolahan Sampah; memmnimalkan jumlah Sampah vang dihasilkan dan meminminkdkKan tumleh Sampah kewajiban Sumber Samipah, bukan penyelola kawasan: dan bertanggung jawab tcrhadap Sampah vang ditimbulkan dart aktivitas usahanva, on

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…