DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Perikanan Budidaya, berisi tentang Ketentuan Umum; Jenis Usaha; Perizinan; Pelaporan; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 2

T\rjuan dari Peraturan Daerah ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan pembudidaya dalam pelaksanaan kegiatan izin usaha perikanan budidaya.

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah meliputi pengaturan izin usaha perikanan budidaya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 8

BAB II

JENIS USAHA

Pasal 4

Jenis usaha perikanan budidaya terdiri atas:

a.usaha pembenihan ikan;
b.usaha pembesaran ikan; dan/atau
c.usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan ikan.

Pasal 5

Usaha Pengangkutan Ikan Hasil pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adarah Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah Provinsi.

Pasal 6

Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan dari:

a.lokasi usaha Pembenihan Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan dan/atau Pelabuhan Tujuan; dan
b.lokasi usaha Pembesaran Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan lainnya dan/atau Pelabuhan Tujuan. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indone sia.

Pasal 7

Persyaratan Kapal Pengangkut Ikan meliputi:

a.tata susunan ruang kapal;
b.konstruksi ruang penyimpanan ikan;
c.bahan dinding ruang penyimpanan;
d.peralatan dan perlengkapan penanganan ikan;

(2)
(1)
1. e.terhindar dari kontaminasi; dan
2. f.sistem pendingin untuk ikan segar dan beku.
(2)Tata susunan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur agar tata letak dan desain alur proses tidak menyebabkan kontaminasi silang.
(3)Konstruksi ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang lainnya;
2. b.konstruksi dan tata letak didesain agar mudah dibersihkan dan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan; dan
3. c.memiliki sirkulasi air dan sirkulasi udara bagi ikan hidup.
(4)Bahan dinding ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.terbuat dari bahan yang kedap air; dan
2. b.bahan tidak merusak kondisi fisik ikan, tidak korosif dan mudah dibersihkan.
(5)Peralatan dan perlengkapan penanganan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.alat pencatatf perekam suhu;
2. b.aeratorf sistem sirkulasi air bagi ikan hidup; dan
3. c.peralatanmuat/bongkar.
(6)Terhindar dari kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
1. a.menjaga kebersihan peralatan dan ruang penyimpanan ikan; dan
2. b.tidak terdapat peluang untuk kontak langsung antara ruang penyimpanan ikan dengan ruang lainnya.
(7)Sistem pendingin untuk ikan segar dan beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
1. a.memiliki aiat perekam suhu otomatis; dan
2. b.memiliki fasilitas yang mampu menurunkan suhu secara cepat mcncapai suhu sama dengan atau kurang dari -18.C (minus delapan belas derajat celcius) untuk pengangkutan ikan beku atau memiliki fasilitas yang mampu mempertahankan suhu 0'C (nol derajat celcius) sampai dengan 3oC (tiga derajat celcius) untuk pengangkutan ikan segar.
(1)Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah provinsi wajib memiliki rzin usaha Perikanan di bidang pembudidayaan.
(2)rzin usaha perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputirzinusaha perikanan yang djt_erbitkan dalam bentuk SIUp.
(3)sluP sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas:
1. a.SIUP pembenihan jkan meliputi:
  1. 1.pembenihan ikan air tawar;
  2. 2.pembenihan udang air payau atau laut.
2. b.SIUP pembesaran ikan meliputi:
  1. 1.budidaya laut Kcramba .Iaring Apung di lokasi pembudidayaan O (nol) sampai dengan L2 (duabelas) mil dari garis pantai;
  2. 2.budidaya air tawar di kolam;
  3. 3.budidaya air tawar <ialam Keramba Jaring Apung;
  4. 4.budidaya air payau;
  5. 5.minapadi; dan
  6. 6.budidaya air laut. -1 1-

BAB III

PtrRIZINAN

Pasal 9

Pelaku usaha pembudidayaa'. Ikan yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal pengangkut Ikan wajib memiliki slKpl,

Pasal 10

(1)Kriteria pembudidaya ikan yang wajib memiliki srup sebagaimana dimaksud daram pasal g ayat (2) adarah:
1. a.Melakukan pembudid ayaan ikan dengan menggunakan teknol0gi semi intensif danlatau intensif; dan b' Melakukan pembudidayaan ikan dengan luas lahan: 1) usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk keeiatan: a) pembenihan ikan dengan luasan lebih dari O ,7 5 (nol koma tuj uh puluh lima) hektare; dan b) pembesaran ikan dengan luasan lebih dari 2 (dua) hektare. 2) usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan: a) pembenihan ikan dengan luasan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran ikan dengan luasan iebih dari 5 (lima) hektare. 3) usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan: a) pembenihan ikan dengan luasan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare; dan b) pembesaran ikan dengan iuasan lebih dari 2 (dua) hektare.
(2)Kewajiban memiliki slup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikecualikan bagi:
1. a.pembudidaya ikan kecil; atau
2. b.Pemerintah, Pemerintah Daerah dan perguruan Tinggi untuk kepentingan peratihan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.
(1)
(2)
(3)Pasal I l SIUP pembcnihan ikan d,anlatau slUp pembesaran ikan sebagaimana dimaksud clalam pasal g ayat (3) huruf a dan huruf b bcrlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan. SIKPI berlaku sclama pclaku usaha menialankan kegiatan Ijasil Pembudiclayaan Ikan. SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 1 (satu) tahun sejak dil.crbitkan.

Pasal 12

(1)Gubernur bcrwcnang mcncrbitkan;
1. a.SIUP untuk usaha pcmbcnihan ikan d,anlatau pembesaran ikan yang lidak menggunakan modal asing danlatau pembesaran ikan yang tidak menggunakan tcknologi super intensif di wilayah adminisl.rasinya dengan lokasi pembenihan dan latau pe mbesaran di:
  1. 1.u,ilayah laur paling jauh 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah pcrairan kepulauan diluar kcu'cnangan Kabupatcn I K<>ta
  2. 2.rvilayah lintas Kabupar.cnlKota;
2. b.SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 10 (scpuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton (GT) untuk sctiap orang yang berdomisiii dan beroperasi pacia perairan pengelolaan perikanan Provinsi dan bcrke dudukan serta tidak menggunakan modal asrng;
(2)Usaha pembenihan ikan danlatau pembesaran ikan yang usahanya lintas daerah KabupatenlKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.usaha pembenihan ikan dan/atau pembesaran ikan yang lokarsinya lintas dacrah KabupatenlKota; dan latau
2. b.usaha pembenihan ikan danlatau pembesaran ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

(1)Pelaku Usaha di bidang pembucridayaan Ikan terdiri atas:
1. a.perseorangan; dan
2. b.nonperseorangan.
(2)Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari:
1. a.perseorangan terbatas;
2. b.perusahaan umum;
3. c.perusahaan umum daerah;
4. d.badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; e . badan layanan umum;
5. f.badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
6. g.kopcrasi;
7. h.kelompok pembudidaya ikan;
8. i.persekutuan komanditer;
9. j.persekutuan firma; dan
10. k.persekutuan perdata.

Pasal 14

Penerbitan SIUP dan SIKPI oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayaL (1) huruf a dan huruf b, pelaksanaannya dilakukan oleh Kcpala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Gubernur menyampaikan laporan SIUP dan SIKPI yang diterbitkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Direktur .Jenderal Pe rikanan Budidaya setiap 6 (enam) bulan. -1,4- pasal 16

(1)Permohonan dan layanan perizinan di bidang usaha Pembudidayaan Ikan dilaksanakan meralui sistem oss.
(2)Permohonan melalui sistem oSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku Usaha yang terah memperoleh NIB.
(1)SIUP dan SIKPI diberikan melalui tahapan:
1. a.pelaku Usaha melakukan pendaftaran untuk mendapatkan srup dan SIKpr melarui sistem oSS:
2. b.SIUP dan SIKpI diterbitkan setelah pemenuhan Komitmen; c' sluP dan srKpr berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku efektii sepanjang pelaku Usaha belum memenuhi Komitme n; dan
3. d.pelaku Usaha me nyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP dan SIKpl.
(2)Ketentuan lebih lanjut engenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal I 8
(1)Pelaku Usaha mcnyampaikan Komitmen sebagaimana dimaksud daiam Pasal I7 huruf d t.erdiri dari:
1. a.SIUP, dengan persyaratan:
  1. 1.rencana usaha Pcmbudidayaan Ikan untuk SIUP memuat: a) informasi lahan budidaya; b) jcnis Ikan yang dibudidayakan; c) sarana dan prasarana yang digunakan; dan d) teknologi yang digunakan. -r)-
  2. 2.rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air untuk kcgiatan pcmbudidayaan Ikan di sungai, waduk, atau danau;
  3. 3.tzin Lokasi, untuk kegiatan pembudidayaan Ikan yang menggunakan tanah sebagai lokasi usaha;
  4. 4.izin Lokasi Perairan pesisir, untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan di pcrairan pesisir; dan
  5. 5.rzin hngkungan.
2. b.SIKPI dengan persyaratan rencana usaha pengangkutan Hasil Pembudidayaan Ikan memuat:
  1. 1.SIUP untuk Kapal Pcngangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan;
  2. 2.buku Kapal Perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan;
  3. 3.data teknis kapal, paling sedikit. meliputi: a) rencana jenis, ukuran, dan jumlah ikan yang akan diangkur; b) tata susunan ruang kapal; c) konstruksi ruang penylmpanan ikan; d) bahan dinding ruang penyrmpanan; e) peralatan dan perlengkapan penanganan ikan; f) terhindar dari kontaminasi; dan g) sistem pendingin, untuk ikan segar dan beku.
  4. 4.melampirkan surat pernyataan;
  5. 5.melampirkan bukti pembayaran retribusi.
(2)Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 tidak dipcrsyaratkan untuk penerbitan SIUP dalam hal:
1. a.lokasi usaha be rada dalam kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
2. b.usaha merupakan usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib mcmiliki analisis mengenai dampak lingkungan, atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkr.-lngan hidup.
(3)Pelaku Usaha ),ang krkasj usaha danf atau kegiatan berada dalam kau,asan ckonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rcr-lcana pcmantauan lingkungan hidup karvasan. Pasarl I9 Untuk pcrmoh<>nan SIKPI berikutnya setiap 2 (dua) tahun harus mcmcnuhi Komitmen selain sebagaimana dimaksud daiarn Pasal I B ayal- (1) huruf b, ditambah Komitmen hasil pcmcriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan hasil pcmbudicld).aan. Hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan scrbagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan ok:h pctug:rs pcmcriksa cek fisik kapal.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…