DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, angka 7 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU. Pasal I Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, angka 7 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi, Tipe B; merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  4. 4.Dihapus;
  5. 5.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana;
  8. 8.Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub-urusan tanaman pangan dan hortikultura;
  9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  10. 10.Dihapus;
  11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang Statistik;
  14. 14.Dihapus;
  15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  16. 16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  17. 17.Dinas Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  20. 20.Dinas Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bidang pariwisata;
  21. 21.Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub-urusan Perkebunan;
  22. 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  23. 23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
  24. 24.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  25. 25.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum.
5. e.Badan Daerah Provinsi, terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  6. 6.Dihapus;
  7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
  8. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  9. 9.Badan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Biro pada Sekretariat Daerah maksimal 9 (sembilan).
(4)Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2024 GUBERNUR RIAU, ttd EDY NASUTION Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU, ttd S.F. HARIYANTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (5-63/2024) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU I. UMUM. Perangkat daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keberadaan Perangkat Daerah sangat penting sebagai pelaksana teknis kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Kepala Daerah serta sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Struktur organisasi pemerintah daerah haruslah efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan karateristik daerah, dengan struktur organisasi yang efektif dan efisien akan berdampak positif pada penyelenggaraan program kerja, penyerapan anggaran dan pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Terdapat beberapa perubahan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu ; Peratama, Pembentukan Perangkat Daerah baru yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Kedua, perubahan terhadap nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini dikarenakan fungsi penunjang pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dimana hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur perangkat daerah. Ketiga, Perubahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Perubahan ini didasarkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat meliputi sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Hal ini dilakukan atas pertimbangan kedekatakan karakteristik Urusan Pemerintah, kedekatan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah, serta memperhatikan beban kerja dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perubahan ketiga Peraturan Daerah ini sebagai upaya dalam rangka pelakasanaan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu juga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 5

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…