DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Peternakan, berisi tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Kawasan Peternakan; Peternakan; Kelembagaan dan Korporasi Peternak; Kerjasama dan Kemitraan; Agribisnis Peternakan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor TS) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I72, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I6aQ; b. C. d. 2. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OOg Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor g4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2074 Tentang perubahan Atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 2oo9 Tentang peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2ors tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2Ol4 renrang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OII Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OII Nomor I23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor l8/Permentanl RC.040/4 l2OI8 Tahun 2OI8 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8 Nomor 559); 4. 6. 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PETERNAKAN. Menetapkan: TENTANG PENYELENGGARAAN 3. 4.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dinas Peternakan dan Ke sehatan Hewan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
5.Penyelenggaraan peternakan adalah kegiatan pelaksanaan komponen fisik peternakan yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.
6.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit danlatau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
7.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8.Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
9.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa danlatau hasil ikutannya yarrg terkait dengan pertanian.
10.Ternak non-Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang hanya memiliki satu lambung. 11. 12. 13. 74. 15. 16. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung d,ara, kalkun, menthog, angsa, burung puyuh, dan belibis. Pemuliaan Ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi baik yang melakukan usaha peternakan. Perusahaan Peternakan adalah perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. Budidaya ternak adalah suatu kegiatan untuk usaha menghasilkan dan memelihara ternak. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting. Transfer Embrio yang selanjutnya disingkat dengan TE adalah kegiatan memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan teknik tertentu agar ternak bunting. Sumber Daya Genetik Hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah material binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adaiah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan. 77. 18. 19. 20. 2t. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian danlatau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. Pengawas Bibit Ternak adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak. Sistem Integrasi Tanaman-Ternak selanjutnya disingkat SITT adalah intensifikasi sistem usaha tani melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara terpadu dengan komponen ternak sebagai bagian kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan komponen usaha tani berupa ternak sapi potong, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Lahan adalah daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang berbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak. Bahan pakan adalah bahan hasll pertanian, perikanan, peternakan atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pelengkap pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan. 24. 22. 23. 25. 26 27. 28. 29. 30. 31. Imbuhan pakan adalah suatu zat secara alami tidak terdapat pada pakan yang tujuan pemakaiannya sebagai pemacu produk ternak. Pengawas mutu pakan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, bertanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan mutu pakan. Peredaran pakan adalah kegiatan meliputi pengangkutan, penyerahan dan penyimpanan bahan baku pakan dan/atau pakan untuk diperjualbeiikan atau dipergunakan sendiri. Mutu pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PfM) yang ditetapkan. Alat dan Mesin peternakan adaiah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak. Agribisnis peternakan adalah kegiatan usaha yang terkait dengan subsektor peternakan, mulai dari penyediaan sarana produksi, proses produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pengemasan sampai pemasaran produk ke konsumen. Pemotongan adalah kegiatan untr.rk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriks aan post mortem. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39' Rumah Potong Hewan yang seranjutnya disingkat RpH adalah suatu bangunan atau komprek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
40.Fasilitasi Asuransi usaha Ternak sapi/Kerbau selanjutnya disingkat AUTs/K adalah kemudahan dalam meringankan kerugian merarui perjanjian antara peternak dengan pihak asuransi untuk mengingatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha ternak. pasal 2 Penyelenggaraan peternakan berdasarkan azas;

a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
b.keamanan dan kesehatan;
c.keadilan dan keterbukaan;
d.kemandirian dan kemitraan; dan
e.keprofesionalan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat. bertanggungjawab dan berkelanjutan;
b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
d.memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan;
e.melestarikan sumber daya genetik ternak lokar Daerah; dan
f.meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perda ini, meliputi :

a.Perencanaan dan kawasan peternakan;
b.Peternakan;
c.Kelembagaan dan Koorporasi peternakan;
d.Kerjasama dan Kemitraan;
e.Agribisnispeternakan;
f.Pendanaan;
g.Pembinaan dan Pengawasan;
h.Penyidikan;
i.Ketentuan Pidana; dan j Ketentuan Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
(2)Rencana penyelenggaraan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penetapan kawasan peternakan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Dae rah berkoordinasi dengan Kabupate n I Kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil untuk ditetapkan sebagai sebagai kawasan penggembaiaan umum.
(2)-v- Dalam hal Kabupaten/Kota sudah menetapkan Kawasan Penggembaiaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanj utan. Kawasan Penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berfungsi sebagai:
1. a.penghasil tumbuhan pakan;
2. b.tempat perkawinan aiami, seleksi, kastrasi dan pelayanan IB;
3. c.tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau
4. d.tempat atau obyek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB III

PETERNAKAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan kebijakan pelestarian dan pengembangan SDG Hewan di Daerah dan pengaturan kawasan SDG Hewan di Daerah. Fasilitasi penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis sumber daya genetik yang bersangkutan. Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan terhadap sumber daya genetik lokal/plasma nutfah peternakan dengan cara membatasi pengeluaran dari Daerah sumber atau kawasan plasma nutfah. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan Tinggi untuk mengembangkan sumber daya genetik lokal/plasma nutfah peternakan, melalui serangkaian penelitian, pembinaan dan pendampingan kepada peternak.

Pasal 9

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Peternakan.

Pasal 10

Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimasukkan ke dalam Tata Ruang Wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal terjadi perubahan Tata Ruang Wilayah Provinsi yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan agroekosistem. Perubahan peruntukan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan untuk kegiatan pendidikan danf atau penelitian dan pengembangan. Pemerintah Daerah memfasilitasi Peternak, Perusahaan Peternakan dan masyarakat untuk memanfaatkan potensi wilayah yang ada meliputi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ketersediaan aff terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Benih, Bibit dan/atau Bakalan.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan;
2. b.produksi benih dan bibit;
3. c.peredaran benih dan bibit;
4. d.pengawasan benih, bibit d,anf atau bakalan;
5. e.kelembagaan pembenihan dan pembibitan; dan
6. f.perlindungan dan pengembangan sumber daya genetik ternak SDG Hewan;

Pasal 13

Produksi benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan Peternakan danf atau Peternak. Benih, bibit dan/atau bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun/galur ternak asli, lokal, dan introduksi. Penyediaan dan pengembangan benih, bibit danlatau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi keralryatan. Perbaikan kualitas benih dan/atau bibit ternak dilakukan dengan pembentukan galur murni dan/atau rlrmpun baru melalui persilangan danf atau aplikasi bioteknologi modern.

(1)
(2)
(3)
(4)(s) Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan tanpa bertentangan dengan kaidah agama, tidak merugikan keaneka ragaman hayati, kesehatan manusia, lingkungan, masyarakat dan kesejahteraan hewan. Aplikasi bioteknologi modern sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dilakukan melalui hasil rekayasa genetik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…