DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Pendidikan yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa, Kemitraan, Peningkatan Kualitas dan Insentif Aparatur, Koordinasi Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR RIAU, Menimbang: a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;

b.bahwa kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR RIAU, Menimbang: a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
b.bahwa kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR RIAU, Menimbang: a. bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;
b.bahwa kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Riau; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4.Gubernur adalah Gubernur Riau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13.Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14.Penanam Modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
15.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
16.Penanaman Modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17.Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
18.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
19.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20.Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21.Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah pelaporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala;
22.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
23.Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.
24.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.berkelanjutan;
h.berwawasan lingkungan;dan
i.kemandirian.

Pasal 3

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
b.menciptakan lapangan kerja;
c.meningkatkan daya saing Daerah;
d.memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;
e.mempercepat alih teknologi;
f.mengembangkan ekonomi kerakyatan;
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal di Provinsi, yaitu:

a.terciptanya iklim investasi yang kondusif;
b.meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatnya kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatnya jumlah penanaman modal;
e.meningkatnya realisasi penanaman modal;
f.optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
g.meningkatnya potensi peluang penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.arah kebijakan penanaman modal;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.percepatan pelaksanaan berusaha;
d.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
e.penyelesaian sengketa;
f.kemitraan;
g.peningkatan kualitas dan insentif aparatur;
h.koordinasi penanaman modal;
i.peran serta masyarakat;
j.insentif dan kemudahan penanaman modal;
k.sanksi administrasi; dan
l.ketentuan peralihan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan penanaman modal.
(2)Arah kebijakan penanaman modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Provinsi;
2. b.Percepatan peningkatan dan pemerataan penanaman modal; dan
3. c.Peningkatan penanaman modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

Pasal 7

(1)RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada program prioritas Provinsi yang meliputi :
1. a.program peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. b.program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
3. c.program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan.
(2)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri dari :

a.pengembangan iklim penanaman modal;
b.promosi penanaman modal;
c.pelayanan penanaman modal;
d.pengendalian, pelaksanaan penanaman modal; dan
e.data dan sistem informasi penanaman modal;

Pasal 9

(1)Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan pelaksanaan fungsi melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam menciptakan iklim penanaman yang sehat dan kondusif dari Daerah untuk peningkatan penanaman modal di Provinsi.
(2)Ruang lingkup pengembangan iklim penanaman modal di Provinsi antara lain meliputi :
1. a.penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. b.penyusunan peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung yang dilaksanakan oleh Dinas; dan
3. c.peta penanaman modal dan potensi sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam rangka meningkatkan iklim usaha, Pemerintah Daerah melakukan promosi penanaman modal.
(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pengusaha di Provinsi;
2. b.mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri dan dapat melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
(3)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, lembaga non Pemerintah, dan/atau pihak luar negeri.
(4)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas, secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, dan lembaga non Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
1. a.pameran;
2. b.seminar;
3. c.temu usaha; dan/atau
4. d.penyebarluasan informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
(6)Sasaran promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan minat calon penanam modal untuk menanamkan modalnya di Provinsi.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…