DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukzrn dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau; Mengingat : 1. - /-' Pasal 1B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun )'945 ; Undang-undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun lg57 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I6aQ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); peraturan Menteri Dalam Negeri Re publik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor a51); peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor gg Tahun 20l'B tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1539); 2. J 4 5. 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH PBMBENTUKAN DAN PROVINSI RIAU. TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukzrn dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi, Tipc B; merupakan unsLr.r pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi;
3. c.Inspektorat Daerah Provinsi, Tipe A; merupakan unsur pengawas penyelen ggaraan pemerintahan daerah r d. Dinas Daerah Provinsi Riau, terdiri: l.DinasPendidikan,TipeA'menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang' Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, bidang Penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; Dihapus; Dinas Sosial, Tipe A, menyeienggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A' menyelenggarakan uri'lsan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  1. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, TiPe A, menyelenggarakan r-rrusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pe rlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang keluarga berencana; Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub u.rusan tanaman pangan dan hortikultura, ; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, menYelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  2. 10.Dihapus;
  3. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat' Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Tipe A, menyclcnggarakan urusan pemerintahan 2. 4. 5. 6. 8. 9. 14. i5. bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. 12.Dinas Perhubungan, TiPe A, menyelenggarakan u.rusan pemerintahan bidang perhubungan;
  5. 13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A, menYelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; Dihapus; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, TiPe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  6. 16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  7. 17.Dinas Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  8. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  9. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  10. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; 2I . Dinas Perkebunan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang pertanian sub- urusan perkebunan; 22.Dtnas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pet.ernakan dan kesehatan hewan;
  11. 23.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya minerai; -o-
  12. 24.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Mencngah, TiPe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  13. 25.Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman, ketertiban umum;
4. e.Badan Daerah Provinsi Riau, terdiri;
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Penge mbangan, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang Penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, TiPe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian Daerah, TiPe A, melaksanakan fungsi penunj ang kepegawal.an;
  5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; Dihapus; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan Dencana. Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga). Biro pada Sekretariat Dae rah maksimal 9 (sembilan). 6. 7.
(2)
(3)Dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban keda. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Gubernur- Peraturan Daerah diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku Pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 16 SePtember 2OI9 GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Pekanbaru
(4)(s)
(6)Diundangkan di Pada la.nggal 26 SEKRETARIS D ber 2019 PROVINSI RIAU, A LEMBARAN D ROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR: 11 NoREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU; (7-256120191

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…