DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Perubahan Bentuk Hukum; Bab III. Nama dan Tempat Kedudukan; Bab IV. Maksud dan Tujuan; Bab V. Kegiatan Usaha; Bab VI. Jangka Waktu Berdiri; Bab VII. Besarnya Modal Dasar; Bab VIII. Besarnya Modal Disetor; Bab IX. Kepengurusan dan Tata Kelola; Bab X. Ketentuan Peralihan; dan Bab XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat menjadi PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda);

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 =‘ tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan G Ol Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 65}; 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU Menetapkan: dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT MENJADI PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Gubernur adalah Gubernur Riau.3. Ul Perseroan Terbatas adalah badan hukum_ yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. serta peraturan pelaksanaannya. 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Provinsi Riau. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah. 6. 1) Perubahan Bentuk Hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dengan perubahan Bentuk Hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pada BUMD berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perusahaan Perseroan Daerah.
(3)

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakvat yang selanjutnya disebut PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda).

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkantor pusat di Pekanbaru. (1 Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah lain.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berkontribusi bagi Provinsi Riau berupa keuntungan yang layak dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahan yang baik.

Pasal 6

Tujuan perubahan Bentuk Hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk identitas entitas bisnis milik pemerintah daerah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) meliputi: a.menjalankan usaha dalam bidang Perantara Moneter Lainnya yang mencakup penerimaan simpanan dan/ atau penutupan simpanan dan pemberian kredit atau pinjaman dana, yang dapat berbagai macam bentuk, meliputi pinjaman/pinjaman dengan jaminan, kartu kredit dan lain- lain; dan

b.melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang dapat menunjang peningkatan perekonomian daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Jangka waktu pendirian perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

BAB VII

BESARNYA MODAL DISETOR

Pasal 9

Modal Dasar PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) adalah sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

Pasal 10

Modal yang disetor PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda) adalah sebesar Rp80.014.185.000 (delapan puluh milyar empat belas juta seratus delapan puluh lima ribu)

BAB IX

KEPENGURUSAN DAN TATA KELOLAK

Pasal 11

(1)Dengan perubahan bentuk hukum _— sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasional Perseroan Terbatas PT. Permodalan Ekonomi Rakyat beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (Perseroda).
(2)Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 12

(1)Dengan adanya perubahan bentuk hukum PT. Permodalan Ekonomi Rakyat dari perusahaan perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah maka: a.pengurus dan pegawai BUMD yang sudah ada dikukuhkan kembali sesuai BUMD baru; dan
1. b.segala hak dan kewajiban BUMD menjadi tanggung jawab BUMD baru.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…