DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan RAD; Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Bagi Perangkat Daerah; Mekanisme Evaluasi Terhadap RAD; Pelibatan Partisipasi Penyandang Disabilitas; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tah 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. un Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang| Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia! Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang frovins!Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan neana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ‘MentenDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80| Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 |Nomor 157); 7. T Peraturan Daerah Provinsi Riau 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun|20 18- 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor (10); 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU Menetapkan: dan GUBERNUR RIAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: On Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Perangkat Daerah adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan permukiman. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berlaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Lintas Daerah adalah wilayah irisan dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan dua atau lebih kabupaten/kota lainnya. Negative list adalah kawasan yang berada di luar peruntukan permukiman dan termasuk kawasan yang dilarang untuk didirikan rumah atau perumahan seperti sempadan sungali. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penyelenggaraan PKP adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh_ sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Riau. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disingkat dengan NSPK adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat dengan IPAL merupakan sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat dengan SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TPA merupakan tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce,Reuse, Recycle) yang selanjutnya disingkat dengan TPS3R merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Kawasan Siap Bangun yang selanjutnya disebut dengan Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya_ serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kasiba sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan RLH merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Pasal 2

Pengaturan mengenai RP3KP dimaksudkan untuk: a. b. menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang PKP; mewujudkan keterpaduan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan PKP; mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional dengan PKP yang sesuai dengan tata ruang; meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan _é kawasan permukiman; d. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya; pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan dan pelaksanaan RP3KP; dan e. f. menjamin terwujudnya PKP yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

RP3KP disusun berdasarkan asas: ym me ao o p kesejahteraan; keadilan dan pemerataan; kearifan loka]; keefisienan dan kemanfaatan; keterjangkauan dan kemudahan; kemandirian dan kebersamaan; kemitraan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; kesehatan; kelestarian dan keberlanjutan; dan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. i k. 1.

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi: a.

(2)
(1)merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah; mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat; sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki Daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya; penerapan kebijakan pembangunan PKP dengan pola hunian berimbang; dan d. meningkatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. e.

Pasal 5

Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:(1

a.Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
b.pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
c.peran dan fungsi PKP;
d.keterkaitan antar PKP;
e.keterpaduan antara PKP dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami; dan
f.pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan. Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara_ terintegrasi antara matra ruang dan program sektoral lainnya.

Pasal 6

RP3KP berfungsi sebagai : a.dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;

b.perwujudan RTRW untuk kawasan_ peruntukan permukiman,; dan ce. pedoman di tingkat Daerah untuk mengatasi permasalahan Perumahan dan Kawasan permukiman, dan menyelenggarakan PKP secara teratur dan terorganisasikan.

(2)Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
(3)
(4)huruf a merupakan RP3KP_ sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
2. b.fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; c.penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
3. d.penyelenggaraan PSU permukiman; dan
4. e.sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan PKP sesuai dengan RTRW yang berada pada:
5. a.kawasan strategis Daerah;
6. b.lintas batas kabupaten/kota;
7. c.kawasan rawan bencana di Daerah;
8. d.PKP kabupaten/kota; dan
9. e.kawasan permukiman negative list. Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Daerah dalam:
10. a.penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
11. b.pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
12. c.pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional; d.perlindungan dan peningkatan kualitas PKP di perkotaan maupun perdesaan;
13. e.penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
14. f.pengembangan kerjasama dan pembiayaan PKP antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
15. g.pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; h.pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
16. i.pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi PKP terhadap kawasan fungsional lainnya.

Pasal 7

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan meliputi:

a.merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah;
b.merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan PKP yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
c.mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
d.penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebiyakan daerah meliputi:
1. 1.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. 2.rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. 3.RTRW Provinsi khususnya ruang untuk PKP.
e.Dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum.

Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi: ketentuan umum; sistematika RP3KP; penyelenggaraan RP3KP; peran masyarakat; pendanaan RP3KP; a. b c

d.pengawasan; e f.
g.jangka waktu; dan h penutup. BAB SISTEMATIKA RP3KP II

Pasal 9

(1)Dokumen RP3KP disusun dalam bentuk:
1. a.buku rencana; dan
2. b.album peta
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)Buku rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun berdasarkan buku data dan analisis yang memuat:
1. a.tujuan dan sasaran;
2. b.kcbijakan dan stratcgi;
3. c.rencana pembangunan dan pengembangan,
4. d.rencana peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh; rencana penyelenggaraan PKP dengan hunian berimbang; @ rencana penyelenggaraan PSU permukiman; rencana penyediaan tanah; ma oa rh . rencana pembiayaan pembangunan; rencana kerjasama pembangunan dan pengembangan; dan
5. j.rencana pembentukan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan. Album peta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas: a.peta dasar dengan skala sekurang-kurangnya 1:250.000
6. b.peta kondisi eksisting;
7. c.peta analisis; dan
8. d.peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:25.000 sampai 1:50.000 Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Perumahan yang tidak sesuai dengan Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; . penghentian sementara kegiatan;QO
3. d.penghentian tetap kegiatan; e, pencabutan sementara izin; i
(4)(S)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. f.pencabutan tetap izin;
2. g.denda administratif; dan/atau h.sanksi administratif lain sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggugurkan sanksi pidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARAAN RP3KP

Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui pembangunan baru maupun renovasi rumah tidak layak huni. Pemerintah Daerah memberikan fasilitas berupa

a.pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);dan
b.pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penyelenggaraan PKP meliputi:
a.penyediaan dan rehabilitasi ramah korban bencana di Daerah;
b.fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
c.fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP, kawasan lintas daerah, dan daerah perbatasan;
d.penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan;
e.perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan;
f.pengendalian pembangunan PKP; g.pengendalian pembangunan PKP di kawasan pemanfaatan terbatas; dan
h.penyediaan basis data PKP. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a.penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat daerah; 12= (S)

(7)
(8)
1. b.penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
2. c.rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
3. d.fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
4. e.penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana; dan
5. f.Penetapan bencana ditetapkan oleh gubernur melalui keputusan Gubernur. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
6. a.penetapan program Pemerintah Daerah;
7. b.penyediaan rumah dan atau PSU; dan
8. c.penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah. Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di KSP, kawasan lintas daerah, dan daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufc meliputi:
9. a.penetapan Kawasan Permukiman pada KSP, kawasan lintas daerah, dan daerah perbatasan;
(6)
1. b.pembagian kewenangan penyelenggaraan PKP dan PSU antara Provinsi dan kabupaten/ kota di kawasan lintas daerah;
2. c.penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
3. d.peningkatan kualitas bangunan rumah serta PSU;
4. e.penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak serta PSU;
5. f.penyelenggaraan PSU yang mendukung pengembangan KSP maupun antar KSP; dan
6. g.pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman. Penyediaan PKP bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses perbankan dan pasar perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
7. a.pemetaan potensi pengembangan PKP dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
8. b.penyediaan tanah;
9. c.fasilitasi penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. d.peningkatan kualitas permukiman; dan
11. e.penetapan kawasan permukiman. Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
(9)
(10)
(11)a.penyusunan dokumen kasiba dan lisiba yang terintegrasi dengan sistem perencanaan kabupaten/kota oleh kabupaten/ kota;
1. b.Daerah dapat membantu' kabupaten/kota pada proses penyusunan dan pelaksanaan sesual kebutuhan; dan
2. c.penetapan Kawasan Permukiman oleh kabupaten/ kota./) Pengendalian pembangunan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi: a.pengendalian pasokan dan permintaan antar pemerintah Kabupaten/Kota dan kawasan lintas daerah; b.efisiensi stok rumah dan keseimbangan antara pasokan dan permintaan;
3. c.pengawasan dan pengendalian tumbuh dan berkembangnya perumahan dan Permukiman Kumuh melalui kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pengendalian pembangunan PKP di kawasan pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf g meliputi:
1. a.penyelenggaraan pengaturan ruang disekitar kawasan negative list dan kawasan pemanfaatan terbatas;
2. b.peningkatan infrastruktur pada kawasan negative list dan kawasan pemanfaatan terbatas yang terpadu dan berkualitas; dan
3. c.penyelenggaraan pengawasan pada kawasan negative list dan kawasan pemanfaatan terbatas dengan melibatkan peran serta masyarakat. Penyediaan basis data PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufh meliputi: a.pendataan Perumahan dan Kawasan Perumahan melalui sistem berbasis data;
4. b.penyelenggaraan sistem antrian rumah di kabupaten/kota bagi masyarakat yang belum memiliki rumah; dan C. prioritas penyediaan rumah bagi keluarga yang belum memiliki rumah.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…