DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA TAHON ANGGARAN 2018 GUBERNUR SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHON 2019 Mengingat Menimbang

5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Memuat:
1. a.laporan Realisasi Anggaran;
2. b.laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.neraca;

Pasal 1

TENTANG ANGGARAN PROVINS! PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018. Menetapkan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA Dengan Persetujuan Bersama

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090};
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018. 50.120.000.000,00 (5.000.000.000,00) Rp Selisih lebih/ (kurang) Rp 55.120.000.000,00Rp1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 2) Realisasi Rp 300.954.556.426,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (60.000.000.000,00)

e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(5.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 360.954.556.426,00Rp RP 123.679.760.274,79 Selisih lebih/(kurang) Rp 429.514.316.700,79
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(60.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan 2) Realisasi RP 3.656.101. 961.037,95 Selisih lebih/(kurang) Rp (472.911.902.862,05)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 429.514.316.700,79 dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran surplus/ defisit Rp (305.834.556.426,00) setelah perubahan 2) Realisasi RQ 3.779.781.721.312,74 Selisih lebih/(kurang) Rp (43.397.586.161,26)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(236.052.169.745,05) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran belanja setelah Rp 4.129.013.863.900,00 perubahan 2) Realisasi Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(43.397.586.161,26) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pendapatan setelah Rp 3.823.179.307.474,00 perubahan 2) Realisasi Rp 300.954.556.426,00 Rp 50.120.000.000,00 Rp 250.834.556.426,00 Rp 374.514.316.700,79 Rp 3.779.781.721.312,74 Rp 3.656.101.961.037,95 Rp 123.679.760.274,79

Pasal 3

a.pendapatan
b.belanja surplus/ (defisit)
c.pembiayaan 1) Penerimaan Pembiayaan 2) Pengeluaran Pembiayaan 3) Pembiayaan Netto
d.sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: dimaksud pada ayat (1) kinerja dan ikhtisar milik daerah/ perusahaan

Pasal 2

d.laporan Operasional;
e.laporan Arus Kas;
f.laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan se bagaimana dilampiri dengan laporan laporan keuangan badan usaha daerah.

(2)
1. a.saldo kas awal per 1 Januari 2018 Rp 307.727.246.537,00
2. b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 845.082.403.511, 79
3. c.arus kas bersih dari aktvitas investasi Rp (771.522.643.237,00)
4. d.arus kas bersih dari aktivitas Rp 473.986.793,00 transitoris
5. e.saldo Akhir Kas di BUD Rp 381. 760.993.604,79
6. f.saldo kas akhir per 31 Desember 2018 Rp 383.311.301.010,79 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut : 0,00 519.205.192.905,33 Rp Rp 0,00 0,00Rp Rp 3.438.428.488.858,74 2.919.223.295.953,41 519.205.192.905,33 Rp Rp Rp

Pasal 7

a.Pendapatan-LO
b.Beban
c.Surplus/(defisit) Dari Operasi Kegiatan Non Operasional
d.Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional
e.Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa
f.Surplus/ (Defisit) Dari Pos Luar Biasa
g.Surplus/ (Defisit)-LO Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: Rp 7.774.125.999.487,80 Rp 157.213.816.285,69 Rp 7.616.912.183.202,11

Pasal 6

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut: 374.514.316.700, 79Rp 374.514.316.700,79Rp
1. 300.954.556.426,00
2. 300.954.556.426,00 Rp Rp 250.834.556.426,00 (55.000.000.000,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a.saldo Anggaran Lebih Awai
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan
c.sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
d.saldo Anggaran Lebih Akhir Rp Selisih lebih/(kurang) Rp
f.selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(55.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pembiayaan netto Rp 305.834.556.426,00 setelah perubahan 2) Realisasi Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Penambahan A set Tetap Realisasi Pengurangan Daerah; Daftar dan Laporan Realisasi Anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
o.LAMPIRANXV
p.LAMPIRANXVI
m.LAMPIRANXIII
n.LAMPIRANXIV
b.LAMPIRAN II
c.LAMPIRAN III
d.LAMPIRAN IV
e.LAMPIRAN V
f.LAMPIRAN VI
g.LAMPIRAN VII
h.LAMPIRANVIII
1. 1.LAMPIRANIX J. LAMPIRANX
k.LAMPIRANXI
1. 1.LAMPIRANXII Lam piran I .4 Lampiran I.3 Lampiran I.2
a.LAMPIRANI Lampiran I.l

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Rp 203.157.872.909,23 Rp 7.616.912.183.202,l l Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf fTahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a.ekuitasAwal Rp 6.894.549.117.387,55
b.surplus/Defisit - LO Rp 519.205.192.905,33
c.dampak Kumulatif Perubahan
d.kebijakan/Kesalahan Mendasar: koreksi ekuitas lainnya
e.ekuitas Akhir

Pasal 8

j NOREG PERATURANDAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA: ( 1-195/2019 LEMBARANDAERAH PROVINS! SULAWESI UTARATAHUN 2019 NOMOR 1 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA 2019 Diundangkan di Manado padatanggal 23 Agustus OLLY DONDOKAMBEY It GUBERNUR SULAWESI UTARA, / Ditetapkan di Manado pada tanggal 23 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…