DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan penyebaran penularan Corona Virus Disease 2019 dan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang terkena dampak, sehingga perlu u paya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 oleh Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor94, Tambahan Lembaran Negara 2687); GUBERNUR SULAWESI UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA NOMOR Mengingat Menimbang TAHON 2021 TENT ANG PENEGAKAN HOKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA GUBERNURSULAWESIUTARA ' \ PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN HOKUM PROTOKOLKESEHATANSEBAGAI UPAYAPENCEGAHANDAN PENGENDALIANCORONA VIRUS DISEASE 2019. MEMUTUSKAN: GUBERNURSULAWESIUTARA dan SULAWESIUTARA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINS! Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 2 Menetapkan

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. J_

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
5.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2 yang telah menjadi panderni global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
6.Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar beraktivitas secara aman pada saat pandemik Covid-19 dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak tahu status kesehatannya melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
7.Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan disertai sanksi hukum.
8.Pencegahan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi factor- faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran Covid-19 termasuk untuk pengendalian.

Pasal 6

Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dan memperoleh data serta informasi dalam penerapan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 5

Subyek pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perorangan;
b.pelaku usaha: dan
c.pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas um um.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.pemantauan dan evaluasi;
c.sosialisasi dan partisipasi;
d.pendanaan;
e.sanksi administratif; dan
f.keten tuan pidana.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
b.meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
d.memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. 4 \

Pasal 8

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/industri pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
i.pedagang kaki lima/lapakjajanan; r in J. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;

Pasal 7

Subyek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan yang meliputi:

a.bagi perorangan:
1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat keluar rumah, kecuali sedang makan, minum dan/ atau berolahraga;
2. 2.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. 3.melakukan pembatasan interaksi fisik paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter; dan
4. 4.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
1. 1.melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
2. 2.menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
3. 3.melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
4. 4.melakukan upaya pengaturanjagajarak;
5. 5.melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. 6.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertulamya COVID-19; dan
7. 7.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. 5

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersum ber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi selama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi:
1. a.masyarakat;
2. b.pemuka agama;
3. c.tokoh adat;
4. d.tokoh masyarakat; dan
5. e.unsur masyarakat lainnya.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…