DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahProvinsi SulawesiUtaraTahunAnggaran2024; 1.Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasarRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244, TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telah beberapakali diubah terakhirdenganUndang- UndangNomor6 Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor2 l Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA dan GUBERNURSULAWESIUTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

TENTANG ANGGARAN PROVINSI dimaksud pada ayat (1) kinerja dan ikhtisar

(2)( 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Berupa Laporan Keuangan Memuat :
1. a.laporan Realisasi Anggaran;
2. b.laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan Operasional;
5. e.laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dilampiri dengan laporan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

253.119.165.434,89 136.790.020.220,00 116.329.145.214,89 62.233.493.032,68 Rp Rp Rp Rp Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a.pendapatan Rp 3.653.838.603.399,79
b.belanja Rp 3.707.934.255.582,00 surplus/ (defisit) Rp (54.095.652.182,21)
c.pembiayaan 1) Penerimaan Pembiayaan 2) Pengeluaran Pembiayaan 3) Pembiayaan Netto
d.sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Pasal 3

253.119.165.434,89 (2.181.818,11) Rp Selisih lebih/ (kurang) Rp RD 3.707.934255.582,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (250.735.176.695,00)

c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.(61.266.048.501,21) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran surplus/defisit Rp 7.170.396.319,00 setelah perubahan 2) Realisasi Rp (54.095.652.182,21) Selisih lebih/ (kurang) Rp (61.266.048.501,21)
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(2.181.818,11) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran penerimaan Rp 2 53. 121. 34 7. 2 53, 00 pembiayaan setelah perubahan 2) Realisasi Rp 3.653.838.603.399,79 Selisih lebih/ (kurang) Rp (312.001.225.196,21)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.(250.735.176.695,00) dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran belanja setelah Rp 3.958.669.432.277,00 perubahan 2) Realisasi Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(312.001.225.196,21) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pendapatan setelah Rp 3.965.839.828.596,00 perubahan 2) Realisasi 116.329.145214,89 123.499.541.533,89 260.291.7 43.572,00Rp Rp Selisih lebih/ (kurang) Rp Rp 136.790.020.220,00 Selisih lebih/(kurang) Rp (123.501.723.352,00)
f.selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.123.499.541.533,89 dengan rincian sebagai berikut : 1) Anggaran pembiayaan netto Rp (7.170.396.319,00) setelah perubahan 2) Realisasi
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.(123.501.723.352,00) dengan rincian sebagai berikut: 1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan 2) Realisasi

Pasal 4

62.233.493.032,68 62.233.493.032,68 253.121.347.252,89 253.119.165.434,89 Rp Rp Rp Rp Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a.saldo Anggaran Lebih Awal
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan
c.sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
d.saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas Rp 10.784.975.603.819,41 Rp l.263.787.437.901,66 Rp 9.521.188.165.917,75

Pasal 6

(450.377.558,00) 60.723.595.635,58 Rp Rp Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

a.Pendapatan-LO Rp 3.807 .251.320.348,46
b.Beban Rp 3.777.966.157.940,91
c.Surplus/ (defisit) Dari Operasi Rp 29.285.162.407,55 Kegiatan Non Operasional
d.Surplus/ (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Rp 31.888.810.786,03
e.Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Rp 61.173.973.193,58 Pos Luar Biasa
f.Surplus/ (Defisit) Dari Pos Luar Biasa
g.Surplus/(Defisit)-LO

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 J anuari 2024 Rp 253.142.216.731,89
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 356.659.088.639,79 C. arus kas bersih dari aktvitas investasi Rp (440.754.740.822,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas Rp (106.790.020.220,00) pendanaan
e.arus kas bersih dari aktivitas Rp 262.401.208,00 transitoris
f.saldo Akhir Kas di BUD Rp 62.518.945.537,68
g.saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp 62.518.945.537,68

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp 9.450.707.553.106,66
b.surplus/Defisit - LO Rp 60.723.595.635,58
c.dampak Kumulatif Perubahan Rp 0,00
d.kebijakan/Kesalahan Mendasar: koreksi ekuitas lainnya
e.ekuitas akhir

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Rp 9.757.017.175,51 Rp 9.521.188.165.917,75

a.LAMPIRAN I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4
b.LAMPIRAN II C. LAMPIRAN III
d.LAMPIRAN IV
e.LAMPIRAN V
f.LAMPIRAN VI
g.LAMPIRAN VII
h.LAMPIRAN VIII
1. 1.LAMPIRAN IX J. LAMPIRAN X
k.LAMPIRAN XI
1. 1.LAMPIRAN XII
m.LAMPIRAN XIII
n.LAMPIRAN XIV
o.LAMPIRAN XV Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan A set Te tap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.LAMPIRAN XVI
q.LAMPIRAN XVII
r.LAMPIRAN XVIII
s.LAMPIRAN XI
t.LAMPIRAN XX LAMPIRAN XX. l LAMPIRAN XX.2 Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan U saha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah: Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Diundan pada t Pj.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…