DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAN GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan sebagai instrumen utama untuk mengarahkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai karakteristik, potensi, dan tantangan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat Daerah yang menjalankan fungsi di bidang perencanaan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sulawesi Utara digunakan sebagai basis data yang akan menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Adapun aspek yang dianalisis dalam gambaran umum kondisi daerah adalah aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi RPJMD 2021-2026, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik serta pusat pertumbuhan wilayah. Kajian ini penting sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah lima tahun yang akan datang.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
1. a.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Sub Bab ini menguraikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 melalui penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang menjadi dasar penentuan program prioritas pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan. Keempat unsur ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan serta mewujudkan harapan masyarakat, dengan visi sebagai gambaran ideal masa depan, misi sebagai panduan strategis, serta tujuan dan sasaran sebagai alat ukur pencapaian yang terstruktur.

Pasal 3

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
3. c.bab III yang memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV yang memuat program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V yang memuat penutup.
(2)Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah BAB ini memuat arah kebijakan dan program prioritas Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Bab ini menjadi bagian penting dalam menjabarkan bagaimana pemerintah daerah mengorganisasikan sumber daya, menetapkan strategi, serta melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) untuk mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota.
(2)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah.

Pasal 5

(1)Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup:
1. a.pelaksanaan RPJMD; dan
2. b.Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(6)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.
(7)Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.
(8)Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
(9)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
(10)Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
(11)Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Gubernur.
(12)Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Menteri.

BAB V

PENUTUP RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang merangkum visi dan misi pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Visi “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan yang diarahkan untuk menjawab tantangan utama daerah, antara lain peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing ekonomi, pelestarian lingkungan, dan tata kelola yang akuntabel.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ditetapkan di Manado pada tanggal 29 September 2025 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd YULIUS SELVANUS Diundangkan di Manado pada tanggal 29 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ttd TAHLIS GALLANG LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (2-121/2025) Salinan sesuai dengan aslinya UTAMAMUDA 80206 199403 2 008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Perencanaan pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional diakomodir dalam rencana pembangunan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Provinsi Sulawesi Utara perlu menjabarkan visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala Daerah yang akan menjabarkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2029. Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a.Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan;
c.Mengintegrasikan arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dengan RPJMD;
d.Disusun sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional. Selanjutnya RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 akan digunakan sebagai:
a.Pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan Daerah tahun 2025-2029;
b.Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
c.Tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah antara tahun 2025 sampai tahun 2029;
d.Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2025 sampai tahun 2029, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
e.Instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan Daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
f.Instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
g.Instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (controlling) dan evaluasi pembangunan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dokumen RPJMD yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk periode tahun 2025– 2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…