DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 159

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Pertambangan Mineral

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pertambangan mineral merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka;
21.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
24.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
6.Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas Pengawasan dan fungsi teknik pertambangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
9.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
11.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15.Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
19.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
22.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
24.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
25.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam mineral melalui pengelolaan dan pengusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan pertambanan mineral bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

a.menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
b.menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
c.mengembangkan kemampuan Daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat;
e.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah; dan
f.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Pertambangan mineral dikelola berasaskan:

a.Transpransi;
b.Akuntabilitas;
c.Pertanggungjawaban;
d.Kemandirian;
e.Kesetaraan dan Kewajaran;
f.Manfaat;
g.Keadilan;
h.Kehati-hatian;
i.Kelestarian berkelanjutan;
j.Kerakyatan;
k.Kebersamaan; dan
l.Keterpaduan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan meliputi :

a.menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
b.penerbitan IUP mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral logam dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
c.penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
d.penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, bukan logam dan batuan dalam WPR;
e.penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Provinsi;
f.penerbitan IUJP batuan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam Provinsi;
g.penetapan harga patokan batuan;
h.monitoring kegiatan pertambangan batuan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
i.pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
j.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi:

a.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral;
b.perencanan penetapan WIUP bukan logam dan Batuan serta WPR;
c.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral/sumberdaya tambang yang berwujud padat atau cair di laut, sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e.penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
f.pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
g.tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(3)Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(4)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui tahapan:
1. a.pemberian WIUP; dan
2. b.pemberian IUP.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sesuai kewenangan provinsi.
(2)Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal tidak terdapat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan WIUP sesuai kewenangan.

Pasal 9

(1)Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lindungan lingkungan;
4. d.optimalisasi sumberdaya mineral; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(2)Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Dalam hal penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terletak diwilayah kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan WIUP mineral bukan logam kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
(2)Dalam hal perencanaan WIUP mineral logam termasuk ke dalam kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan sesuai dengan ketentuang perundang-undangan.
(3)Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, dengan luasan paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha; dan
2. b.untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 5.000 Ha.
(4)Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha.

Isi peraturan

Teks159PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pertambangan mineral merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 941, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);
20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Terbuka;
21.Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
24.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
25.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
6.Inspektur Tambang adalah Pejabat yang mempunyai tugas Pengawasan dan fungsi teknik pertambangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
8.Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
9.Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
10.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
11.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
12.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
13.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
14.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
15.Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
16.IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
17.IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
19.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
20.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
21.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
22.Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23.Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disingkat WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
24.Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
25.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disingkat WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUPK.
26.Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

Pasal 2

Pasal 3

Pengelolaan pertambanan mineral bertujuan untuk menjadi panduan dalam:

a.menjamin efektivitas pengendalian kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup;
b.menjamin tersedianya perencanaan dan pemanfaatan mineral sebagai bahan baku dan/atau sumber energi;
c.mengembangkan kemampuan Daerah di bidang pengelolaan pertambangan mineral melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d.mengembangkan pola kemitraan dan memberdayakan masyarakat;
e.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral di daerah; dan
f.meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar- besar kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Pertambangan mineral dikelola berasaskan:

a.Transpransi;
b.Akuntabilitas;
c.Pertanggungjawaban;
d.Kemandirian;
e.Kesetaraan dan Kewajaran;
f.Manfaat;
g.Keadilan;
h.Kehati-hatian;
i.Kelestarian berkelanjutan;
j.Kerakyatan;
k.Kebersamaan; dan
l.Keterpaduan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan meliputi :

a.menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
b.penerbitan IUP mineral logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral logam dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
c.penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
d.penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, bukan logam dan batuan dalam WPR;
e.penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Provinsi;
f.penerbitan IUJP batuan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatannya dalam Provinsi;
g.penetapan harga patokan batuan;
h.monitoring kegiatan pertambangan batuan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
i.pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan di Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil; dan
j.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan rakyat di Provinsi.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral meliputi:

a.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral;
b.perencanan penetapan WIUP bukan logam dan Batuan serta WPR;
c.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral/sumberdaya tambang yang berwujud padat atau cair di laut, sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e.penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
f.pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
g.tanggung jawab lain yang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(3)Setiap pemohon IUP hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(4)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui tahapan:
1. a.pemberian WIUP; dan
2. b.pemberian IUP.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas sesuai kewenangan provinsi.
(2)Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi dan perorangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal tidak terdapat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan WIUP sesuai kewenangan.

Pasal 9

(1)Penetapan luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria:
1. a.letak geografis;
2. b.kaidah konservasi;
3. c.daya dukung lindungan lingkungan;
4. d.optimalisasi sumberdaya mineral; dan
5. e.tingkat kepadatan penduduk.
(2)Luas dan batas WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Dalam hal penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terletak diwilayah kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi kehutanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan WIUP mineral bukan logam kepada badan usaha, koperasi dan perorangan berdasarkan permohonan wilayah.
(2)Dalam hal perencanaan WIUP mineral logam termasuk ke dalam kawasan hutan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan sesuai dengan ketentuang perundang-undangan.
(3)Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam, dengan luasan paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha; dan
2. b.untuk pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, dilakukan penciutan dengan luasan paling banyak 5.000 Ha.
(4)Luas dan batas WIUP mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 500 Ha dan paling banyak 25.000 Ha.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Pasal 6

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 5

Pasal 6

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014