DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perda Prov.Sulut No.4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Prov. Sulawesi Utara, antara lain Pasal 1; Pasal 2 ayat (3); Pasal 2 ayat (4); Judul Bagian Ketiga Bab IV; Pasal 14 ayat (1) dan (2), menambah ketentuan baru yang ditempatkan pada bagian keduabelas Pasal 22 A; dst.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai
12.Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
18.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135/Men.Kes./SK/IV/78 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAN GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara;
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7.Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Sekretariat;
8.Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai perangkat daerah;
9.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara;
10.Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara;
11.Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
12.Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara;
13.Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara;
14.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara;
15.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara;
16.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
17.Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara;
18.Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
19.Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.V.L.Ratumbuysang adalah Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.V.L.Ratumbuysang Provinsi Sulawesi Utara;
20.Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta;
21.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
22.Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Utara;
23.Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
24.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara;
25.Badan Pengelola Perbatasan Provinsi adalah Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara;
26.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara;
27.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara;
28.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pasal 2 ayat (3) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

(3)Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari:
1. a.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.Badan Lingkungan Hidup;
3. c.Badan Ketahanan Pangan;
4. d.Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. e.Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
6. f.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. g.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. h.Badan Kepegawaian Daerah;
9. i.Badan Pendidikan dan Pelatihan;
10. j.Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;
11. k.Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.V.L.Ratumbuysang;
12. l.Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta.
  1. 3.Pasal 2 ayat (4) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut:
(4)Lembaga Lain yang terdiri dari:
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
3. c.Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
4. d.Satuan Polisi Pamong Praja;
5. e.Badan Pengelola Perbatasan Provinsi;
6. f.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
7. g.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. h.Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
  1. 4.Judul Bagian Ketiga pada BAB IV diubah dan dibaca menjadi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
  2. 5.Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut:
(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari:
1. a.Sekretariat membawahi: 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 3) Subbagian Umum.
2. b.Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahi: 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; 2) Subbidang Nilai-nilai Kebangsaan.
3. c.Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi: 1) Subbidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; 2) Subbidang Penanganan Konflik.
4. d.Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan membawahi: 1) Subbidang Fasilitasi Organisasi Keagamaan; 2) Subbidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Seni, Budaya dan Ekonomi.
5. e.Bidang Politik Dalam Negeri membawahi: 1) Subbidang Politik Pemerintahan; 2) Subbidang Fasilitasi Parpol, Pemilu, Pilpres dan Pilkada.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

6.Ditambah ketentuan baru yang ditempatkan pada Bagian Keduabelas Pasal 22 A yang berbunyi sebagai berikut :

(1)Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf j terdiri dari :
1. a.Sekretariat membawahi: 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 3) Subbagian Umum.
2. b.Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota membawahi: 1) Subbidang Pembinaan Wilayah I; 2) Subbidang Pembinaan Wilayah II; 3) Subbidang Pembinaan Wilayah III.
3. c.Bidang Anggaran membawahi: 1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung; 2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; 3) Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran.
4. d.Bidang Perbendaharaan membawahi: 1) Subbidang Perbendaharaan I; 2) Subbidang Perbendaharaan II; 3) Subbidang Pengelolaan Kas.
5. e.Bidang Akuntansi membawahi: 1) Subbidang Pelaporan Keuangan; 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi; 3) Subbidang Investasi Hutang dan Piutang.
6. f.Bidang Barang Milik Daerah membawahi: 1) Subbidang Pelaporan Barang Milik Daerah; 2) Subbidang Penyimpanan dan Evaluasi Barang Milik Daerah; 3) Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

7.Bagian Keduabelas lama dengan judul RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH (RSKD) KELAS A, diubah dan dibaca menjadi Bagian Ketigabelas dengan judul RUMAH SAKIT JIWA Prof.Dr.V.L. RATUMBUYSANG.
8.Pasal 23 ayat (1) dan (2), penulisan kata-kata Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A diubah dan dibaca menjadi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuysang.
9.Penulisan kata-kata Bagian Ketigabelas lama pada Bab IV diubah dan dibaca menjadi Bagian Keempatbelas.
10.Bagian Keempatbelas dengan judul KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA, diubah dan dibaca menjadi BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA.
11.Pasal 24 ayat (1) dan (2), diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut:

(1)Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf l terdiri dari :
1. a.Sekretariat membawahi: 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 3) Subbagian Umum.
2. b.Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi: 1) Subbidang Hubungan Kelembagaan; 2) Subbidang Pembinaan Masyarakat Daerah;
3. c.Bidang Pengelolaan Aset membawahi: 1) Subbidang Aset; 2) Subbidang Pembinaan Kemahasiswaan.
4. d.Bidang Promosi, Informasi dan Pelayanan membawahi: 1) Subbidang Promosi dan Informasi; 2) Subbidang Protokol, Akomodasi dan Transportasi.
5. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

12.Bagian Keempatbelas sampai dengan Ketujuhbelas lama diubah dan dibaca menjadi Bagian Kelimabelas sampai dengan Kedelapanbelas baru.
13.Pasal 28 ayat (1), diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf d terdiri dari :
1. a.Sekretariat membawahi: 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 3) Subbagian Umum.
2. b.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi: 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; 2) Seksi Kerjasama;
3. c.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahi: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi: 1) Seksi Pelatihan Dasar; 2) Seksi Teknis Fungsional.
5. e.Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi: 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 14.Ditambah ketentuan baru yang ditempatkan pada Bagian Kesembilanbelas Pasal 28 A dan Bagian Keduapuluh Pasal 28 B yang berbunyi sebagai berikut :
(1)Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf e terdiri dari :
1. a.Sekretariat membawahi: 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian; 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; 3) Subbagian Umum.
2. b.Bidang Pengelolaan Batas Negara membawahi: 1) Subbidang Pengelolaan Wilayah Laut dan Udara; 2) Subbidang Pengelolaan Lintas Batas Negara.
3. c.Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan membawahi: 1) Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan; 2) Subbidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut.
4. d.Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan membawahi: 1) Subbidang Infrastruktur Fisik; 2) Subbidang Infrastruktur Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.
5. e.Bidang Kerja Sama membawahi: 1) Subbidang Kerja Sama Lintas Sektor; 2) Subbidang Kerja Sama Pusat dan Daerah.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(1)Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf f terdiri dari :
1. a.Bagian Umum membawahi: 1) Subbagian Administrasi; 2) Subbagian Keuangan dan Aset.
2. b.Bagian Olah Raga dan Pendidikan membawahi: 1) Subbagian Olah Raga; 2) Subbagian Pendidikan.
3. c.Bagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum membawahi: 1) Subbagian Kerja Sama; 2) Subbagian Bantuan Hukum.
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

15.Penulisan kata-kata Bagian Kedelapanbelas dan Bagian Kesembilanbelas lama diubah dan dibaca menjadi Bagian Keduapuluh Satu dan Bagian Keduapuluh Dua baru. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. PENGOLAH PARAF Ditetapkan di Manado pada tanggal GUBERNUR SULAWESI UTARA Olly Dondokambey, SE. KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPALA BIRO ORGANISASI KEPALA BIRO HUKUM ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH WAKIL GUBERNUR GUBERNUR MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…