DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DAN GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Maksud dan Tujuan 1.5. Sistematika Penulisan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.5. Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG’s) Di Provinsi Sulawesi Utara 2.6. Kajian Muatan KLHS: Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara BAB III Gambaran Keuangan Daerah 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Daerah 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 5.1. Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur 5.2. Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan 6.2. Program Pembangunan Daerah BAB VII Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara BAB VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 8.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan 8.2. Program Perangkat Daerah BAB IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah BAB X Penutup 10.1. Kaidah Pelaksanaan 10.2. Pedoman Transisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
8.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
9.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
10.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
11.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat RTRWP adalah dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Utara untuk kurun waktu 20 (duapuluh) tahun.
14.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
15.Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRWP dan RPJMN.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi:
1. a.Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
2. b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
3. c.Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1)RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : Pendahuluan;
2. b.bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
4. d.bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
5. e.bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
6. f.bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
7. g.bab VII : Rencana Pengembangan Wilayah Sulawesi Utara;
8. h.bab VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
9. i.bab IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
10. j.bab X : Penutup.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota.
(2)Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.

Pasal 5

(1)Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup:
1. a.pelaksanaan RPJMD; dan
2. b.Pelaksanaan Renstra-PD.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;
2. b.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra-PD.
(5)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra-PD.
(6)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra-PD telah dilaksanakan melalui Renja-PD.
(7)Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.
(8)Tata cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD.
(2)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra-PD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda.
(4)Tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renstra- PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
(2)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
(4)Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Gubernur.
(5)Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1)ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Diundangkan di Manado pada tanggal 26 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA, ttd EDWIN HARMINTO SILANGEN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (4-136/2021) NO PENGOLAH PARAF 1. KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN 2. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.KEPALA BIRO HUKUM 4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
5.SEKRETARIS DAERAH
6.WAKIL GUBERNUR
7.GUBERNUR MOHON UNTUK DITANDATANGANI Ditetapkan di Manado pada tanggal 26 Agustus 2021 GUBERNUR SULAWESI UTARA, ttd OLLY DONDOKAMBEY PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan nasional diakomodir dalam rencana pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan sistem perencanaan pembangunan, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Provinsi Sulawesi Utara baru saja melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena itu, perlu menjabarkan visi, misi dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan kepala daerah yang akan menjabarkan visi, misi, dan program prioritas ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

a.Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan;
c.Mengintegrasikan arahan pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW dengan RPJMD;
d.Disusun sesuai kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:
a.Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah tahun 2021- 2026;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
c.Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah antara tahun 2022 sampai tahun 2026;
d.Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2022 sampai tahun 2026, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
e.Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
f.Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
g.sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (controlling) dan evaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dokumen RPJMD yang akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk periode tahun 2021– 2026. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…