DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Lampiran I Huruf K angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola tempat pemrosesan akhir sampah regional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4.Sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional selanjutnya disebut TPAS Regional adalah lokasi yang dijadikan tempat (pemrosesan) akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8.Pengelolaan TPAS Regional adalah kegiatan penanganan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang dilaksanakan pada TPAS Regional meliputi sampah yang berasal dari Kabupaten/Kota sekitar dan/atau sampah lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
9.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 4
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sampah.
12.Stasiun Peralihan Antara Regional yang selanjutnya disebut SPA Regional adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota ke lokasi TPAS Regional dengan jarak lebih dari 25 kilometer.
13.Kompensasi Dampak Negatif adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS Regional.
14.Kompensasi Jasa Pelayanan adalah pemberian imbalan oleh Kabupaten/Kota kepada penyedia TPAS Regional dan/atau SPA Regional atas pelayanan jasa yang dilakukan.
15.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
16.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada pada wilayah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan TPAS Regional diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran; 5
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.bernilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah terciptanya akhir kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.jenis sampah;
c.pengelolaan TPAS Regional;
d.kerjasama dan kemitraan;
e.pembiayaan dan pendapatan daerah;
f.kompensasi dampak lingkungan;
g.kelembagaan;
h.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
i.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
j.penyelesaian sengketa;
k.Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota;
l.sanksi administratif; 6
m.larangan;
n.sanksi pidana; dan
o.ketentuan peralihan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan TPAS Regional meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan kegiatan penanganan Sampah Regional dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan Sampah regional;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
g.melakukan koordinasi antar perangkat daerah, kabupaten/kota yang ada di Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan TPAS Regional, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; 7
b.memfasilitasi kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam penanganan Sampah regional;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah;
d.menyelenggarakan operasional TPAS Regional dalam penanganan sampah melalui kerjasama antar daerah;
e.menetapkan lembaga penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penanganan Sampah pada TPAS Regional;
f.menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan TPAS Regional;
g.memberikan izin penyelenggaraan Pengelolaan TPAS Regional;
h.memberikan bantuan teknis dan pembinaan Pengelolaan TPAS Regional;
i.meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
j.menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional;
k.memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota;
l.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah;
m.mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional; dan
n.melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB IV

JENIS SAMPAH

Pasal 8

Sampah yang dikelola dalam TPAS Regional meliputi :

a.Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik; dan 8
b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB V

PENGELOLAAN TPAS REGIONAL

Pasal 9

(1)TPAS Regional didirikan dengan memperhatikan ketentuan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)Pembangunan TPAS Regional dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemrosesan akhir sampah di TPAS Regional menggunakan metode:
1. a.metode lahan urug terkendali;
2. b.metode lahan urug saniter; atau
3. c.teknologi ramah lingkungan.
(4)Metode teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diutamakan melalui penggunaan insinerator, gasifikasi, dan/atau pengolah sampah menjadi energi listrik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 9

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah daerah menyediakan pelayanan jasa TPAS Regional.
(2)Dalam hal dua atau lebih Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan SPA Regional dan alat angkut.
(3)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan SPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui perjanjian kerjasama antar daerah.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Lampiran I Huruf K angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan dalam mengelola tempat pemrosesan akhir sampah regional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang SALINAN 2 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4.Sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional selanjutnya disebut TPAS Regional adalah lokasi yang dijadikan tempat (pemrosesan) akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
8.Pengelolaan TPAS Regional adalah kegiatan penanganan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang dilaksanakan pada TPAS Regional meliputi sampah yang berasal dari Kabupaten/Kota sekitar dan/atau sampah lintas Kabupaten/Kota di Daerah.
9.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 4
10.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan sampah.
12.Stasiun Peralihan Antara Regional yang selanjutnya disebut SPA Regional adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota ke lokasi TPAS Regional dengan jarak lebih dari 25 kilometer.
13.Kompensasi Dampak Negatif adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPAS Regional.
14.Kompensasi Jasa Pelayanan adalah pemberian imbalan oleh Kabupaten/Kota kepada penyedia TPAS Regional dan/atau SPA Regional atas pelayanan jasa yang dilakukan.
15.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
16.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada pada wilayah Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan TPAS Regional diselenggarakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran; 5
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan; dan
i.bernilai ekonomi.

Pasal 3

Maksud kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah terciptanya akhir kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 4

Tujuan kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup kegiatan Pengelolaan TPAS Regional yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.jenis sampah;
c.pengelolaan TPAS Regional;
d.kerjasama dan kemitraan;
e.pembiayaan dan pendapatan daerah;
f.kompensasi dampak lingkungan;
g.kelembagaan;
h.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
i.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
j.penyelesaian sengketa;
k.Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota;
l.sanksi administratif; 6
m.larangan;
n.sanksi pidana; dan
o.ketentuan peralihan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan TPAS Regional meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
d.melaksanakan kegiatan penanganan Sampah Regional dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan Sampah regional;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani Sampah;
g.melakukan koordinasi antar perangkat daerah, kabupaten/kota yang ada di Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan TPAS Regional, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan; 7
b.memfasilitasi kerjasama antar daerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam penanganan Sampah regional;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sampah;
d.menyelenggarakan operasional TPAS Regional dalam penanganan sampah melalui kerjasama antar daerah;
e.menetapkan lembaga penyelenggara yang melaksanakan kegiatan penanganan Sampah pada TPAS Regional;
f.menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Pengelolaan TPAS Regional;
g.memberikan izin penyelenggaraan Pengelolaan TPAS Regional;
h.memberikan bantuan teknis dan pembinaan Pengelolaan TPAS Regional;
i.meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
j.menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional;
k.memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar kabupaten/kota;
l.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah;
m.mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan TPAS Regional; dan
n.melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB IV

JENIS SAMPAH

Pasal 8

Sampah yang dikelola dalam TPAS Regional meliputi :

a.Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik; dan 8
b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB V

PENGELOLAAN TPAS REGIONAL

Pasal 9

(1)TPAS Regional didirikan dengan memperhatikan ketentuan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah Daerah.
(2)Pembangunan TPAS Regional dilaksanakan berdasarkan perencanaan pemilihan lokasi, analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan terinci sesuai dengan ketentuan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemrosesan akhir sampah di TPAS Regional menggunakan metode:
1. a.metode lahan urug terkendali;
2. b.metode lahan urug saniter; atau
3. c.teknologi ramah lingkungan.
(4)Metode teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diutamakan melalui penggunaan insinerator, gasifikasi, dan/atau pengolah sampah menjadi energi listrik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 9

Pasal 10

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah daerah menyediakan pelayanan jasa TPAS Regional.
(2)Dalam hal dua atau lebih Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan Sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan SPA Regional dan alat angkut.
(3)Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengelolaan SPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui perjanjian kerjasama antar daerah.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014