DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);
3.Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 2104);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 9. Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
11.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
12.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
16.Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
17.Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
18.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 2116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
27.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.26/MEN/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
28.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN- KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2;
32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA dan GUBERNUR SULAWESI UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sebagai berikut: 1. 2. 3. Ketentuan Pasal 2 Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum:
1. 1.Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
2. 2.Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan.
b.Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha:
1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. 2.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
3. 3.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
4. 4.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
5. 5.Retribusi Terminal; dan
6. 6.Retribusi Tempat Khusus Parkir.
c.Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu:
1. 1.Retribusi Izin Trayek;
2. 2.Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
3. 3.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disispkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kedua serta 1 (Satu) Pasal Baru yaitu Pasal 12 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 4.
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
(3)Struktur dan besarnya tariff Retribusi Pelayanan Kebersihan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Ketentuan Pasal 17 disempurnakan menjadi:

Pasal 17

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:
1. a.pemakaian Tanah;
2. b.pemakaian Bangunan; c. d. pemakaian Ruangan; dihapus:
3. e.pemakaian Peralatan Laboratorium dan Pelayanan di :
  1. 1.Pelayanan Pengujian dan penyewaan Peralatan Uji Air, Energi dan Sumber Daya Mineral di Laboratorium Kebumian;
  2. 2.Pelayanan pengujian mutu bahan, pengujian mutu hasil pelaksanaan konstruksi dan pengujian mutu lingkungan di Laboratorium Uji Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
  3. 3.Pelayanan yang menggunakan media dan atau bahan dan atau jasa pengujian Laboratorium dan atau Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Perikanan di Balai Pengujian dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  4. 4.Pelayanan Pengujian Penyakit Hewan, bahan asal hewan, mutu pakan/bahan baku pakan hewan di Laboratorium Pengujian Penyakit Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Mutu Pakan/Bahan Baku Pakan Hewan;
  5. 5.Pelayanan uji mutu benih, kandungan pupuk dan pestisida;
  6. 6.Pelayanan Pemeriksaan Mutu Benih (sertifikasi) Tanaman Perkebunan;
  7. 7.Pelayanan pemakaian peralatan laboratorium Balai Hiperkes;
4. f.pemakaian Alat/Berat/Alat Besar dan Peralatan Bengkel; dan
5. g.pemakaian Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi.
(2)Tidak termasuk objek retribusi:
1. a.pemakaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum; dan
2. b.penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah tersebut seperti pemasangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
  1. 5.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lampiran II Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah dalam Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disispkan 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Keempat, Bagian Kelima dan Bagian Keenam serta 3 (Tiga) Pasal Baru yaitu Pasal 34 A, Pasal 34 B, dan Pasal 34 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3)Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

9.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dalam Lampiran V Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dalam Lampiran VI Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

(1)Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.
(2)Pejabat di Dinas/Badan/Lembaga, disamping memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai kedinasannya juga ditunjuk sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk melaksanakan pemungutan dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah Koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan dari PD Penghasil.

12.Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis, kupon, dan/atau tanggapan.
(4)Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
(5)Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor secara bruto ke rekening kas Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
(6)
(7)Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengaturan bentuk formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi diatur kemudian dalam Peraturan Gubernur.

13.Ketentuan Pasal 54 disempurnakan menjadi:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…